ArsipMahasiswa Papua di Yogyakarta Distigma Separatis

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Distigma Separatis

Kamis 2015-12-09 18:54:50

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com — Sedikitnya 29 kelompok Ormas dibawah pimpinan Muhammad Suhud yang tergabung dalam Front Jogja Anti Separatis (FJAS) beberapa waktu lalu telah sukses memaksa warga Yogyakarta agar membenci pelajar dan mahasiswa Papua dengan isu stigma separatis.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta (IPMAPA DIY), Aris Yeimo mengatakan, akibat isu separatis itu, seluruh pelajar dan mahasiswa di kota studi Yogyakarta kini tinggal dalam kondisi tak tenang.

“Pelajar dan mahasiswa Papua di sini sangat resah dengan tindakan Ormas itu. Semua aktivitas sebagai pelajar dan mahasiswa juga terganggu,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, Kamis (10/12/2015).

Aris menyatakan, pihaknya menegaskan sangat mengutuk keras atas segala tindakan dan sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh Ormas FASJ dalam hal menyebar kebencian dan isu separatis.

“Untuk mengantisipasi aksi yang lebih besar, ada lima tuntutan yang kami sampaikan agar isu separatis ini dapat berakhir dengan damai,” ujarnya.

Pertama, Aparat keamanan segera tindak tegas kepada individu dan Ormas pelaku diskriminasi rasial dan kebencian.

Kedua, Pemda DIY segera mencabut izin dan tutup Bar, Diskotik, Kios dan Toko tempat jual minuman beralkohol dari 5%-100% demi melindungi Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Ketiga, Mahasiswa Yogyakarta mohon perlindungannya dari Bapak Sri Sultan dan Komnas HAM dari ancaman rasial dan siar kebencian.

Keempat, Komnas HAM mohon bertindak menjadi mediator untuk menggelar dialog damai guna menyelesaikan masalah diskriminasi rasial dan siar kebencian untuk melindungi ruang demokrasi di DIY.

 

“Seruan dan pernyataan ini telah kami keluarkan hari Rabu kemarin, 9 Desember 2015,” jelasnya.

Aris menambahkan, dugaan tindak pidana siar kebencian dan diskriminasi rasial dengan stigma separatis terhadap seluruh pelajar dan mahasiswa-mahasiswi Papua di Yogyakarta itu selanjutnya telah dilaporkan ke Polda DIY.

“Tadi kami lapor ke Polda DIY dan tembusannya ke Komnas HAM RI, Kapolri, Kompolnas, Gubernur DIY, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat,” kata Yeimo.

 

Awal bulan ini, berbagai media massa gencar memberitakan sikap tegas FJAS hendak mengusir warga Papua yang dicurigai turut menyuburkan semangat disintegrasi. FJAS bahkan menuduh mahasiswa Papua sebagai bagian dari OPM.

Saat deklarasi di halaman DPRD DIY, Selasa 1 Desember 2015, Muhammad Suhud mengajak segenap warga Yogyakarta satu komitmen menjaga Yogyakarta dari gerakan Papua Merdeka.

 

Anggota Komisi C DPRD DIY, Chang Hendryanto mendukung sikap tegas FJAS. Ia minta mahasiswa Papua fokus kuliah, tidak usah lagi lakukan kegiatan separatisme.

STEVANUS YOGI

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Releases 2023 Annual Report On Human Rights and Conflict In...

0
HRM revealed that the human rights situation in West Papua strongly differs from that in other regions in Indonesia. The decades-old and unresolved armed conflict has intensified since December 2018, leading to a spike in extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture by security forces, especially in the highlands.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.