Soal Papua, Sikap Komunitas Internasional Harus Jelas

0
647

Rabu 2013-04-03 09:12:15

PAPUAN, Jakarta — Sekertaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk mempertanyakan sikap komunitas internasional, terutama negara-negara yang sering menyoroti tentang pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua.

“Sikap komunitas harus jelas, apakah mendukung Papua atau mendukung Indonesia, jangan selalu mendua hati,” ujar Haluk, saat memberikan keterangan pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2013) siang tadi.

Menurut Markus, selama ini komunitas internasional selalu mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua, namun disisi lainnya juga mendukung Papua tetap berada dalam Negara kesatuan republic Indonesia.

- Iklan -

“Saya kira ini sikap yang tidak jelas, segeralah menentukan pilihan tegas, apakah mendukung Papua di dalam Negara Indonesia yang telah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM berat, atau mendukung kedaulatan Papua,” ujar Markus.

Terkait berbagai tuduhan miring pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Papua, Markus menilai hal itu pernah terjadi juga saat Belanda menjajah Indonesia, sehingga tidak perlu direspon secara berlebihan oleh masyarakat Papua.

“Kalau Indonesia tuduh orang Papua sebagai teroris, makar, pengacau keamanan, dan tuduhan-tuduhan miring lainnya, maka kami juga biasa sebut Indonesia sebagai pencuri, perampok, pembunuh, penjajah. Ini tergantung cara pandang masing-masing orang,” ujar Markus, yang dalam kesempatan tersebut akan meluncurkan buku karyanya berjudul “Mati atau Hidup” dengan sub judul “Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua”.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam kesempatan yang sama menegaskan masalah Papua adalah masalah internasional, karena itu masalah Papua harus diselesaikan melalui mekanisme Internasional.

“Coba perhatikan, satu-satunya Provinsi di Indonesia yang penyelesaiaannya masalahnya melibatkan dunia internasional adalah Papua, karena itu Belanda, PBB, Amerika, dan komunitas internasional lainnya harus dilibatkan dalam penyelesaiaan konflik Papua,” ujar Yoman.

Dalam konfrensi pers ini, hadir juga Direktur Eksekutif Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK), Yosepha Alomang, salah satu aktivis perempuan yang pernah menjadi korban kejahatan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

OKTOVIANUS POGAU

Print Friendly, PDF & Email