Kamis 2014-07-17 08:00:15
PAPUAN, Semarang — Dilantiknya Kepala Kepolisian Deaerah (Kapolda) Papua yang baru, diharapkan dapat membawa perubahan untuk masyarakat Papua, secara khusus membuka ruang demokrasi di tanah Papua.
“Selama Pak Tito menjabat, ruang demokrasi benar-benar ditutup, kami berharap Kapolda baru tidak mengulangi kesalahan pejabat yang lama. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Kapolda yang baru," ujar Otis Tabuni, salah satu mahasiswa Papua di Semarang, Jawa Tengah. Â
Â
Lanjut Otis, selama Irjen Tito Karnavian menjabat, mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi di Papua yang ingin menyampaikan aspirasinya selalu ditindak dengan tindakan-tindakan yang brutal.
Â
“Mahasiswa Uncen selalu dihadapkan dengan moncong senjata, padahal mereka demo untuk mengkritis pembangunan, kami minta Kapolda yang baru tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pak Tito,†ujar Otis.
Â
Keputusan yang diambil Irjen Tito Karnavian selama menjabat, menurut Otis, telah jelas-jelas melanggar hukum Indonesia, maupun hukum internasional, termasuk melanggar hak asasi manusia.
Â
Selama Indonesia masih menganut sistem demokrasi, Otis berharap kesempatan masyarakat sipil di tanah Papua untuk menyampaikan sikapnya dengan cara berdemonstrasi adalah hal yang wajar dan lumrah.
Â
Ramos Elias, aktivis HAM dari National Papua Solidarity (NAPAS) menambahkan, Kapolda Papua yang baru diharapkan dapat membangun koordinasi dengan tokoh-tokoh adat, agama, dan pemuda, juga masyarakat sipil.
Â
“Pelanggaran HAM terus terjadi di Papua karena tindakan aparat kepolisian yang berlebihan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap mereka terhadap negara secara damai,†tegasnya.
Â
Sekedar diketahui, Brigjen Yotje Mende, yang merupakan mantan Kapolda Kepulauan Riau telah dilantik kemarin di Jakarta, menjadi Kapolda Papua yang baru menggantikan Irjen Tito Karnavian. (Baca:Â Brigjen Yotje Mende Gantikan Irjen Tito Karnavian Jabat Kapolda Papua).Â
Â
Â
MARSELINO TEKEGE