ArsipKMP3R Dukung Kenaikan Harga BBM

KMP3R Dukung Kenaikan Harga BBM

Kamis 2014-11-20 06:50:15

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Terkait naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R), Rabu (19/11/2014) siang, adakan aksi untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Koordinator KMP3R, Kaleb VB Woisiri menyatakan mendukung kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena mengingat pemborosan anggaran terlalu besar digunakan untuk BBM selama periode lima tahun lalu.

 

Usai aksi damai, massa KMP3R menggelar jumpa pers di Prima Garden Cafe, Abepura. Dalam jumpa pers, Kaleb mengatakan, dengan kenaikan harga BBM, pemerintah harus menetapkan harga angkutan umum agar tidak menimbukan konflik sosial antar masyarakat.

 

Selain itu, KMP3R menganggap kebijakan tersebut buntut dari pemerintahan sebelumnya. Bahwa, Rp 1.300 triliun adalah benar jika mengalikan subsidi ini dengan sendirinya BBM premium dari harga Rp6,500 perliternya naik menjadi Rp8.500 dan BBM solar dari harga Rp5.500,00 naik menjadi Rp7.500,00, dan BBM naik sebesar Rp2000 perliter.

 

Dikemukakan, sejumlah program prioritas pemerintah seperti pengalihan anggaran subsidi BBM, infrasruktur, pendidikan, kesehatan serta program kesejahteraan masyarakat, melalui program perlindungan sosial, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejatera (KKS), semua harus dengan alokasi dana yang jelas.

 

“Demi menyelamatkan uang negara, yang jadi kebocoran uang negara ribuan triliun, maka kami dari KMP3R menegaskan kepada pemerintah baik Koalisi Merah Putih, dan juga Koalisi Indonesia Hebat, segera melakukan langkah gerak untuk memulihkan Indonesia,” tutur Kaleb.

 

KMP3R juga menuntut, segera memberantas mafia Minyak dan Gas (Migas) yang selama ini mengeruk keuntungan dari eksploitasi, migas nasional yang diproduksi dalam negeri dan memberantas mafia dalam kubu BUMN, PT Pertamina Indonesia

 

Juga, segera menuntaskan pemberantasan korupsi selama 10 tahun pemerintahan lalu, agar pemerintah berjalan ini dipandang sehat dan memiliki kewajiban di dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.

 

"Kami optimis dapat mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan ini amanat Pancasila karena sesungguhnya kedaulatan negara adalah milik rakyat."

 

"Reformasi birokrasi yang sasarannya para perampingan struktur dan funggsi lembaga-lembag pemerintah, karena kami memandang tumpang tindih kewenangan ini sangatlah tidak efektif, karena berdampak pemborosan anggaran," ungkapnya.

 

Selain itu, pengalihan subsidi BBM diharapkan agar Presiden Jokowi untuk bijaksana terhadap rakyat, dengan beberapa program utama yang mau dilakukan.

 

Editor: Mary
 

ARDI BAYAGE

Terkini

Populer Minggu Ini:

Marga Moifilit dan Kalapain di Salteng Raja Ampat Tolak PT PKA

0
“Perusahaan akan menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah adat milik kami yang menyimpan habitat, jenis tumbuhan obat-obatan tradisional, rumah bagi jenis burung, mamalia dan reptilia, serta sumber kehidupan bagi kami masyarakat adat,” ujar Obaja Moifilit.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.