Imparsial: Jokowi Segera Membentuk TGPF Terkait Penembakan di Paniai

Kamis 2014-12-25 13:47:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Direktris Eksekutif Imparsial Jakarta, Poengky Indarti mendesak Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa penembakan lima warga sipil di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua.

Menurut Poengky, TGPF yang akan dibentuk harus terdiri dari Komnas HAM, TNI, Polri dan Masyarakat Sipil untuk menyelidiki kasus penembakan di Paniai secara tuntas. 

 

“Kami mendesak kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua 26-27 Desember 2014 untuk pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta terkait kasus penembakan di Paniai,” ungkap Poengky, seperti ditulis dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Selasa (23/12/2014).

 

Adapun pernyataan lengkapnya:

 

Pada tanggal 26-27 Desember 2014 Presiden Jokowi dijadwalkan akan berada di Jayapura – Papua untuk merayakan Natal Nasional, sekaligus memenuhi janjinya pada masa kampanye Pilpres bahwa Jokowi akan sering mengunjungi Papua dan menangani masalah-masalah Papua dengan hati.

 

Kunjungan ini sekaligus juga merupakan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Papua kepada Jokowi yang memberikan 72,15% suaranya dalam Pilpres 2014 untuk kemenangan Jokowi di Papua. Imparsial mencatat sedikitnya 4 hal penting terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, yaitu:

 

Pertama: Kunjungan Jokowi ke Papua untuk merayakan Natal secara Nasional diharapkan dapat mewujudkan lahirnya harapan baru bagi terciptanya perdamaian yang dilandasi persaudaraan dalam kebhinekaan, serta merekatkan Papua di dalam ke-Indonesia-an;

Kedua: Kunjungan Jokowi ke Papua diharapkan dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan hati, yang berarti Jokowi tidak akan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian kasus Papua. Upaya ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Papua sejak dulu, karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya – kecuali pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – masih mengedepankan kekerasan bersenjata dalam menangani konflik di Papua. Oleh karena itu, Imparsial mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera mempersiapkan dialog damai guna dapat mengurai permasalahan yang membelit Papua selama ini. Imparsial juga mendesak Presiden Jokowi untuk tidak merealisasikan pertimbangannya dalam mendirikan Kodam baru di Papua, mengingat visi misi Presiden Jokowi adalah untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu berdasarkan penelitian Imparsial yang telah dipublikasikan pada tahun 2012 di Papua telah terjadi sekuritisasi TNI yang berlebihan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Ketiga: Kunjungan Jokowi ke Papua diharapkan untuk dapat melihat lebih dekat dan mengenal masyarakat Papua, serta melihat permasalahan pelaksanaan Otonomi Khusus yang kurang efektif melindungi masyarakat Papua. Hingga 13 tahun pelaksanaan UU Otsus di Papua, masyarakat asli Papua masih mengalami kekurangan di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mengalami hambatan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, Imparsial mendesak kepada Presiden Jokowi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Papua, dengan mengirimkan dokter-dokter, tenaga medis dan guru-guru untuk mempercepat tercapainya masyarakat Papua yang cerdas dan sehat. Selain itu, Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Papua, sehingga masyarakat Papua tidak menjadi penonton bagi masuknya investasi asing dan nasional yang selama ini justru merusak lingkungan, adat, budaya, sosial, ekonomi dan politik masyarakat Papua.

Keempat: Kunjungan Jokowi ke Papua juga harus mengingat bahwa baru-baru ini pada tanggal 8 Desember 2014 telah terjadi kekerasan penembakan di Enarotali – Kabupaten Paniai, yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan mengakibatkan 5 siswa SMU meninggal dunia serta puluhan orang luka-luka. Berdasarkan pernyataan Komnas HAM pada tanggal 22 Desember 2014 kemarin yang mendesak agar Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari Komnas HAM, TNI, Polri dan Masyarakat Sipil untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas, dengan ini Imparsial menyatakan dukungan penuh bagi terbentuknya TGPF tersebut.

Dengan demikian, kunjungan Jokowi ke Papua harus dapat membuktikan kepada masyarakat Papua, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa Jokowi adalah Presiden yang cinta damai.

Jakarta, 23 Desember 2014

 

Poengky Indarti, S.H., LL.M.

Direktur Eksekutif Imparsial

 

 

MIKAEL KUDIAI