ArsipIni Syarat Dialog Jakarta-Papua Versi Tokoh Gereja di Papua

Ini Syarat Dialog Jakarta-Papua Versi Tokoh Gereja di Papua

Senin 2015-01-05 20:41:30

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tokoh Gereja Katolik di tanah Papua, Pastor Jhon Jonga, menegaskan, syarat utama dialog antar Jakarta dengan orang Papua adalah, masing-masing menempatkan posisi secara setara, dan dilakukan secara terbuka.

“Jokowi datang itu bukan berdialog seperti yang selama ini kami maksudkan, Presiden Jokowi harus bertemu dengan lima perwakilan orang Papua yang ditentukan dalam Konfrensi Perdamaiaan Papua dua tahun lalu,” kata Pater Jhon, kepada suarapapua.com, Senin (5/01/2014).

 

Menurut Pater Jhon, para perwakilan Papua itu telah dipilih orang Papua yang berasal dari tujuh wilayah adat di tanah Papua, dan melalui sebuah musyawarah yang menghadirkan berbagai tokoh masyarakat di seluruh tanah Papua.

 

“Ini sudah sangat representatif, dan mereka adalah utusan rakyat Papua yang siap berdialog dengan pemerintah Indonesia, karena itu pemerintah harus membuka diri, dan berdialog dengan orang Papua,” katanya.

 

Menurut Pater Jhon, dialog dengan para perwakilan tersebut selain sangat representatif, juga sangat bermartabat, karena para utusan tersebut telah diketahui integritas, dan kemampuannya oleh rakyat Papua.

 

“Dalam dialog itu akan dibicarakan banyak hal, termasuk pembunuhan orang Papua yang terus berlangsung sejak Negara Indonesia menganeksasi Papua.”

 

“Perlu juga ditetapkan mediator yang independen, yang artinya tidak memihak kepada pemerintah Indonesia, juga kelompok Papua, ini baru dialog, bukan Jokowi bertemu masyarakat di Pasar, kemudian diterjemahkan sebagai dialog,” tegas peraih Yap Thiam Award di tahun 2009 ini.

 

“Jadi, saya minta sekali lagi jangan diterjemahkan oleh Presiden, Menkopolhukam, dan dunia internasional bahwa sudah berdialog dengan Papua, kami katakan masih belum,” tegasnya.

 

“Dialog harus tempatkan kita sama-sama manusia, dan bermartabat, untuk kepentingan bersama, karena itu kami menunggu komitmen presiden Jokowi,” katanya.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.