Nasional & DuniaMenkopolhukam Diminta Berkujung ke Papua Bertemu Tapol/Napol

Menkopolhukam Diminta Berkujung ke Papua Bertemu Tapol/Napol

PAPUAN, Jayapura — Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM, Djoko Suyanto dimintai segera berkunjung ke Papua dan Papua Barat, sekaligus bertemu dengan para tahanan politik/narapidana politik Papua untuk mendapatkan fakta langsung atas kondisi yang dialami para tahanan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Elsham Papua, Ferdinand Marisan, saat memberikan keterangan kepada pers, Selasa (16/4/2013) siang tadi di Kantor Elsham, Abepura, Papua, dalam acara peluncuran situs www.papuansbehindbars.com yang di inisiasi oleh  Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua.

Baca Juga:  PAHAM Papua Desak Komnas HAM dan Pangdam XVII Investigasi Video Penganiayaan Warga Sipil Papua

Selain itu, Marisan juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak Tapol/Napol terhadap akses kesehatan, pelayanan hukum, dan hak-hak lainnya.

“Pemerintah Indonesia juga harus membebaskan para tahanan politik yang berada di penjara-penjara Papua, dan segera memulai upaya dialog damai dengan rakyat Papua,” tambah Marisan.

Sementara itu, Direktur Jaringan Kerja Perempuan Papua, Fince Yarangga memberikan apresiasi atas diluncurkannya website Tapol/Napol, sebab dapat menjadi sebuah pusat informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui keberadaan Tapol/Napol di Papua.

Baca Juga:  ULMWP Mengutuk Tindakan TNI Tak Berperikemanusiaan di Puncak Papua

“Ini juga menjadi strategi atau kampanye kami untuk melawan lupa. Melalui website ini, kami ingin menunjukan bahwa banyak orang Papua yang ditahan karena perjuangkan aspirasi politik mereka secara damai tanpa kekerasan,” tegas mama Fince.

Sekedar diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di tanah Papua terdiri dari lembaga-lembaga maupun perorangan, yakni, Foker LSM Papua, KontraS, ALDP, Elsham, LBH Papua, KPKC Sinode GKI, TIKI, AJI Papua, Baptis Voices, Sinode Kingmi Papua, Sinode Baptis Papua, BUK, SKPKC Fransiskan Papua, Septer Manufandu, Gustaf Kawer, Cs, Yan Christian Warinussy.

Baca Juga:  Paus Fransiskus Segera Kunjungi Indonesia, Pemerintah Siap Sambut

Sedangkan lembaga-lembaga nasional dan internasional, KontraS Jakarta, National Papua Solidarity (Napas), dan tingkat internasional, Tapol, Asian Human Rights Commission, East Timor and Indonesia Action Network, West Papua Network, dan Faith-based Network on West Papua.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.