PAPUAN, Jayapura — Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO), Thobias Bagubau menyambut baik komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe, SH, M.H, untuk menutup pertambangan liar di sepanjang kali Degeuwo.
“Kami akan kawal janji Gubernur soal penutupan tambang liar di Degeuwo. Kami minta Gubernur dapat segera merealisasikannya untuk kebaikan bersama, khususnya bagi masyarakat adat di sepanjang kali Degeuwo,” ujar Bagubau, saat ditemui suarapapua.com, kemarin, Minggu (21/4/2013) di Asrama Moni, Buper, Jayapura.
Menurut Bagubau, kehadiran pertambangan liar di sepanjang sungai Degeuwo sama sekali tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat, namun semakin menyengsarakan kehidupan masyarakat setempat.
Dia juga menilai, pengusaha tambang liar semakin eksis di Degeuwo sebab dibeking aparat keamanan dari Brimbob Polda Papua, serta Polres Paniai.
“Aparat brimob yang selalu buat masalah. Sedikit ada keributan dengan masyarakat, maka akan dilayani dengan tembakan dari peluru senjata aparat. Masyarakat benar-benar dibuat tidak berdaya,” tambah Thobias.
Sejak tahun 2008, LPMA SWAMEMO dibantu beberapa lembaga swadaya masyarakat di Jayapura telah berulang kali menyurati Kapolda Papua untuk menarik aparat keamanan, terutama Brimob dari lokasi pertmbangan liar di Degeuwo, namun hal itu tidak pernah ditanggapi serius.
Sebelumnya, kepada berbagai media massa di Jayapura, Lukas Enembe, Gubernur Papua yang baru menjabat 13 hari lamanya, telah menyatakan komitmen dan keseriusannya untuk menutup pertambangan liar yang ada di sepanjang kali Degeuwo.
Gubernur Papua menilai dampak kehadiran pertambangan liar tersebut tidak memberikan manfaat positif bagi pemerintah Provinsi, pemerintah daerah, terutama masyarakat adat setempat, yakni, masyarakat suku Wolani, Mee, dan Moni.
OKTOVIANUS POGAU
