Jumat 2013-05-17 09:56:00
PAPUAN, Jakarta — Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar melihat situasi di Papua semakin memprihatinkan, kesejahteraan makin timpang, termasuk kebebasan untuk berekspresi yang semakin direpresi.
“Saya pikir pemerintah dan aparat keamanan harus berpikir, bahwa Papua jadi pusat perhatian dunia hari ini,†ujar Haris, saat dihubungi suarapapua.com via elektronik mail, Rabu (15/5/2013) lalu.
Menurut Haris, saat in posisi Indonesia secara politik dimata masyarakat luar dan dalam negeri makin tidak populis. “Lalu apa yang harus pertahankan dengan cara represif dan kebijakan ekonomi yang gagal untuk Papua?,†tanyanya.
Haris mengatakan, Pemerintah sepatutnya memulai sebuah pendekatan baru dengan memulai cara-cara damai dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Papua.
“Jika argumentasinya soal Kemerdekaan Papua, itu bukan isu yang harus ditakuti. Setiap daerah kalau kecewa juga minta merdeka. Fenomena itu juga ada di Amerika, salah satu negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi,†ujarnya.
Justru, lanjut Haris, Pemerintah harus menunjukan kedewasaannya, teriak, aksi ataupun kibarkan bendera harus diukur dari penegakan hukum.
“Apakah aktivitas politik di Papua ada yang secara nyata membahayakan jiwa? Apakah aktivitas pengibaran bendera otomatis ada negara Papua? kan tidak. Saya khawatir represi dan pemiskinan di Papua hanya jadi show case saja kepada dunia luar bahwa negara masih ada dan kuat,†ujarnya.
Sementara, kata Haris,] secara psikologis Papua dijadikan banalitas pembuangan hasrat kekerasan yang hidup dibawah alam sadar aparat keamanan, setelah Aceh, Timor dan daerah lainnya sudah tidak menjadi daerah konflik.
“Saya ingin menawarkan kepada Pemerintah Indonesia untuk memulai membangun kesadaran baru terhadap Papua. Keterbukaan politik bagi Papua dan menyepakati rumusan tindakan dan aktivitas yang luwes. Kedewasaan ini akan membangun kepercayaan orang Papua kepada Pemerintah Jakarta,†tutupnya.
Sebelumnya, seperti diberikan media ini, kekerasan aparat keamanan kembali terjadi dua bulan belakangan ini di Sorong, Timika, Jayapura, Wamena dan Biak.
Pada 30 April 2013, aparat Kepolisian Resort Kota Sorong menembak dua warga sipil, 3 lain luka-luka, belakangan satu korban luka, ibu Salomina Klaibin (37) juga tewas. Dalam operasi tersebut, 7 orang ditangkap aparat, termasuk salah satu pimpinan aksi, Isak Klaibin.
Di Timika, 1 Mei 2013 aparat menangkap 15 orang massa aksi yang sedang menaikan bendera bintang kejora secara damai, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di Biak, satu orang ditembak mati aparat keamanan, dan dua ditangkap.
Di Jayapura, satu aktivis KNPB ditangkap aparat keamana saat sedang berorasi. Kemudian, 13 Mei 2013, aksi yang digelar solidarita korban pelanggaran HAM Papua dibubarkan secara paksa oleh Polisi. Empat orang aktivis, termasuk Ketua Umum KNPB, Victor F Yeimo juga ikut ditangkap polisi.
OKTOVIANUS POGAU
