ArsipIronis, Hampir Dua Tahun Aktivitas Pemerintahan di Intan Jaya Tidak Berfungsi

Ironis, Hampir Dua Tahun Aktivitas Pemerintahan di Intan Jaya Tidak Berfungsi

Selasa 2014-07-08 00:27:15

PAPUAN, Intan Jaya — Paskalis Belau, tokoh pemuda dari Kabupaten Intan Jaya, Papua, menuturkan, sejak Desember 2012 hingga Juli 2014, aktivitas pemerintahan di Intan Jaya tidak berjalan dengan baik, hingga beberapa kantor pemerintah masih tutup hingga saat ini.

“Perkantoran semua rata-rata rumput sudah naik. Ini karena Pemda tidak kerja sejak tahun 2012 lalu sampai saat ini,” ujar Belau, saat ditemui suarapapua.com, di Bandar Udara Nabire, Senin (7/7/2014) siang.

 

Menurut Belau, masyarakat Intan Jaya juga tidak mengetahui dimana keberadaan para Kepala Dinas, sebab tidak pernah kelihatan, apalagi masuk kantor.

 

“Yang terlihat APBD Intan Jaya untuk tahun 2014 sebesar 900 milyar dipakai oleh Bupati dan anak buahnya untuk bayar utang politik kala bersaing dalam Pilkada lalu,” tegas Belau, yang juga mahasiswa Pasca Sarjana di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.

 

Visi dan misi Bupati Intan Jaya, lanjut Belau, hanya janji diatas janji, tanpa melakukan kerja-kerja yang kongrkit.

 

“Semua pegawai dan kepala SKPD tinggal di kabupaten Timika, Nabire, Jayapura dan tinggal di Jakarta. Alasan mereka tinggal diluar Intan Jaya sangat tidak jelas.”

 

“Ini membuat masyarakat akar rumput berhamburan di Nabire, Timika, dan beberapa tempat lainnya tanpa tujuan yang jelas,” tegasnya.

 

Yang dimaksudkan dengan membayar utang politik, menurut Belau, pada pemilihan Bupati Intan Jaya dua tahun lalu ada banyak dana yang dipinjam dari beberapa orang, sehingga harus mengembalikannya.

 

“Termasuk bayar proses Pileg lalu, yang mana untuk kepentingan Bupati dan kroni-kroninya. Hal ini sudah diketahui oleh masyarakat akar rumput dan alam Intan Jaya. Sampai saat ini semua diam saja, sehingga berdiri untuk sampaikan,” tegas Belau.

 

MISAEL MAISINI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Tambrauw Masih Berlanjut

0
“Waktu plenonya sangat singkat, sehingga butuh kerja sama dari semua pihak agar proses ini berjalan dengan lancar dan aman hingga selesai,” kata Andreas Daniel Kambu, ketua KPU provinsi Papua Barat Daya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.