ArsipKetua MPR Janji Akan Tindaklanjuti Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Ketua MPR Janji Akan Tindaklanjuti Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Rabu 2014-12-24 22:26:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan berjanji untuk segera menindaklanjuti penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum tuntas selama ini.

“Usai reses, saya akan melakukan pertemuan lanjutan tentang penyelesaian ini (HAM),” kata Zulkifli di Gedung MPR, Jakarta, Senin (22/12/2014), seperti dikutip dari viva.co.id.

 

Menurutnya, untuk mencari jalan keluar terhadap kasus HAM, sejauh ini sudah ada pertemuan informal dengan sejumlah pihak. Hanya saja, belum secara resmi dilakukan pertemuan menyeluruh dengan seluruh lembaga yang berkaitan dengan permasalahan HAM di Indonesia.

 

“Dalam usulannya para pihak yang ingin menuntaskan persoalan HAM ini ada tiga, yakni disediakan pengadilan HAM ad hock, rekonsiliasi ataupun ganti rugi kepada korban HAM. Nah, nanti ini akan kita bicarakan lebih lanjut dalam pertemuan yang lebih resmi,” ujar Zulkifli.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM, Hafid Abbas, telah menyuarakan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla memberi kejelasan penyelesaian sejumlah kasus HAM berat yang terjadi pada masa lalu. 

 

Langkah itu, kata Hafid Abbas, sebagai pembuktian komitmen politik pasangan tersebut saat melangsungkan kampanye.

 

Setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini belum ada titik terangnya. Pertama, kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965; kedua, peristiwa penembakan misterius tahun 1982 hingga 1985; ketiga, peristiwa Talang Sari di Lampung tahun 1989.

 

Keempat, peristiwa penghilangan orang secara paksa pada periode 1997 hingga 1998; kelima, soal kerusuhan Mei pada tahun 1998; keenam, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; dan terakhir adalah peristiwa konflik di Wasior dan Wamena, Papua pada tahun 2003.

 

“Nilai-nilai universal HAM sebenarnya telah mengkristal pada sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sebab itu, sejalan dengan komitmen politik pemerintah saat ini terhadap HAM, kami mendesak ketujuh persoalan HAM masa lalu tersebut diselesaikan,” kata Hafid.

 

MIKAEL KUDIAI  

1 KOMENTAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

0
Kekosongan tugas yang menyolok di mata itu harus menjadi tanggung jawab prioritas yang mesti diemban para calon pemimpin yang tengah bergulat merebut kursi parlemen. Dalam urusan dan keputusan-keputusan politik kedepan di masing-masing provinsi dan kabupaten diharapkan sudah bisa menyediakan instrumen kebijakan dan peraturan yang lebih mengutamakan dan menyelamatkan rakyat Papua yang berkutat dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.