Laporan AHRC Harus Jadi Pedoman Ungkap Pelanggaran HAM di Papua

406

PAPUAN, Manokwari— Laporan Penelitian dari Asian Human Rights Commission (AHRC) tentang Kejahatan Genosida di Tanah Papua, dengan fokus pada daerah Pegunungan Tengah – Papua antara tahun 1977-1978 hendaknya dijadikan dasar dan pedoman bagi para pekerja Hak Asasi Manusia.

“Termasuk organisasi HAM Internasional dan Komnas HAM RI untuk mulai menyelidiki Pelanggaran HAM yang telah sistematis terjadi selama 50 tahun di Tanah Papua,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH, Yan CH Warinussy, dalam rilis yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Senin (3/11/2013).

Dikatakan, hasil penelitian AHRC sebagai salah satu organisasi HAM Internasional yang berkedudukan di Hongkong sudah sangat baik, terutama dari aspek metodologi dan sumber-sumber yang digunakannya, yaitu para bekas korban serta sejumlah petugas dari lembaga-lembaga gereja setempat yang ikut mengalami situasi dan kondisi pada sekitar tahun 1977-1978 tersebut.

“Bilamana ada pihak lain, termasuk Pemerintah Indoensia maupun TNI/POLRI dan LSM Lokal di Jakarta seperti Kontras yang ragu akan hasil riset tersebut, maka silahkan melakukan riset dengan metodologi yang kurang lebih sama dan dapat mungkin bisa melakukan intervieuw dengan sumber-sumber yang mengalami langsung peristiwa tersebut.”

“Tidak boleh mewawancarai pejabat-pejabat sipil maupun militer yang ada di Papua saat ini ataupun LSM lokal di Jayapura atau Jakarta lalu membuat justifikasi murahan dari  sudut ilmiah untuk menjatuhkan hasil riset AHRC tersebut,” tegas pengacara HAM senior ini.

Contoh kasus nyata, lanjut Warinussy adalah hasil studi dari lembaga yang sangat kredibel di bidang riset ilmiah di Indonesia yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Papua Road Map.

Yang mana menyimpulkan adanya empat masalah mendasar di Tanah Papua dan treatment (cara) pemecahannya, yang diantaranya adalah melalui Dialog Damai yang hingga kini tidak pernah direspon dan dipandang miring oleh Pemerintah Jakarta beserta TNI/POLRI dan sejumlah kalangan politik ultra nasionalis di Jakarta.

“Tapi cara Dialog Damai tersebut ternyata telah diterima sejumlah lapisan rakyat Papua dan Indonesia maupun kalangan akademisi dan sejumlah anggota parlemen di Senayan.”

“Dialog Damai juga diterima sebagai cara paling baik dalam mencari pemacahan atas masalah konflik di Tanah Papua oleh dunia internasional, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang merupakan sekutu dekat Pemerintah Indonesia,” tutup Warinussy.

OKTOVIANUS POGAU

SHARE