ArsipFMJ-PTP: Bupati Jayawijaya Segera Sahkan Tim Pengawasan Harga Barang!

FMJ-PTP: Bupati Jayawijaya Segera Sahkan Tim Pengawasan Harga Barang!

Rabu 2015-11-17 10:30:21

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) mempertanyakan Pemerintah Daerah (Pemda) Jayawijaya yang belum mengesahkan tim pengawas harga barang di Jayawijaya.

Koordinator FMJ-PTP, Mully Wetipo mengatakan, sudah ada kesepakatan saat pertemuan pada pekan lalu, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.

“Kenapa hingga saat ini tim yang telah disepakati di DPRD untuk mengawasi harga barang ini belum juga disahkan, padahal sudah satu minggu ini,” kata Mully Wetipo saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (17/11/2015).

Bagi Mully, legalitas dari tim pengawasan ini sangat penting, supaya bersama-sama dapat mengawasi peredaran barang dan harganya yang tidak menentu ini.

Ia mengaku surat tersebut sebenarnya sudah ada di Bagian Hukum Setda Jayawijaya, namun belum ditandatangani oleh Bupati John Wempi Wetipo.

Ketika FMJ-PTP mengecek langsung ke pemerintah daerah, Bupati sendiri menyatakan tim bentukan DPRD tak perlu karena pihaknya telah membentuk tim pembina dan pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi.

“Ini membuat kami terkejut dan kami yang mewakili aspirasi masyarakat ini sangat kecewa atas tim yang dibentuk pada bulan Maret 2015,” ujar Mully.

Menurutnya, tim ini dibentuk dengan SK Nomor 106 Tahun 2015 tertanggal 19 Maret 2015 yang di dalamnya ada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Dandim, Kapolres, Kajari Wamena, Ketua Pengadilan Negeri Wamena, para Asisten Setda hingga Kepala Dinas Perindagkop.

Mully mempertanyakan, tim tersebut apakah sudah bekerja maksimal untuk mengawal peredaran barang dan BBM di daerah ini?

Ia juga menyoroti pernyataan bupati bahwa tim yang dibentuk DPRD itu tidak perlu karena harga barang dan BBM di Jayawijaya sudah kembali normal.

“Kami tanyakan klaim bahwa harga barang normal itu dari mana, padahal berangsurnya harga di Wamena ini karena adanya desakan dari masyarakat Jayawijaya,” tegas Mully.

Sementara itu, Laurens Elosak, Jubir FMJ-PTP menyatakan, forum memberikan waktu hingga Kamis (19/11/2015) agar tim bentukan DPRD dan berbagai elemen itu segera disahkan.

“Pengesahan harus sesegera mungkin supaya semua elemen dapat bekerja mengawasi seluruh peredaran barang yang masuk ke Wamena,” ujar Elosak.

Selain itu, Laurens juga pertanyakan kinerja tim bentukan bupati. Sejauh mana mereka mengawal atau mengawasi barang-barang yang masuk dan harga.

“Jika memang sudah dibentuk sejak Maret 2015, kenapa pada akhir tahun barang-barang di Jayawijaya harganya melambung tinggi? Apa kerja mereka selama ini?,” ujarnya dengan tegas.

Editor: Mary

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan Kepada Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

0
Presiden untuk membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998;

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.