ArsipAMP Tolak Ekspedisi NKRI di Papua Barat

AMP Tolak Ekspedisi NKRI di Papua Barat

Selasa 2016-02-23 14:47:06

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa dan mahasiswi se-Jawa dan Bali yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menolak Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikirim ke Papua Barat.

“Tujuan dari Ekspedisi NKRI ke Papua Barat ini akan bekerja untuk mendata dan memetakan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta berbagai persoalan yang ada di wilayah Papua Barat. Itu yang sangat kami tolak,” kata Ketua AMP Pusat, Jefri Wenda, kepada suarapapua.com, Senin (22/2/2016) dari Yogyakarta.

 

Menurutnya, hal itu hanya alasan yang digunakan untuk menambah pasukan keamanan di Papua dan alasan tersebut juga sangat tidak logis, karena tidak sesuai dengan fungsi kerja aparat keamanan dalam pertahanan negara. 

 

Kata Wenda, jika pemerintah ingin melakukan penelitian, kenapa tidak mengirim lembaga yang bersangkutan untuk meneliti SDM dan SDA di seluruh Tanah Papua yakni LIPI.

 

“Kami berfikir bahwa pemerintah Indonesia harus menyadari bahwa dengan adanya militer TNI/Polri di Papua hanya menambah persoalan baru yang tak pernah selesai. Sudah banyak kejahatan negara yang dilakukan oleh aparat militer. Jadi, kehadiran mereka ini akan menambah luka dan trauma batin orang Papua,” pungkasnya.

 

Sementara itu, ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta, Abi Douw, mengatakan, militer merupakan salah satu penyebab masalah utama yang menggerogoti semua lini di bumi Papua, selain praktik kapitalisme dan kolonialisme yang masif.

 

“Ekspansi militer yang sejak 1960-an telah membuat jutaan nyawa manusia Papua melayang tanpa diproses hingga detik ini dengan dalil semua sesuai Komandan Ir. Soekarno terkait Trikora untuk merebut Papua dari tangan Belanda,” jelas Douw menutup pembicaraan.

 

DELPIERO GOBAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan Kepada Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

0
Presiden untuk membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998;

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.