ArsipPasca Penembakan Lima Warga Sipil, Warga Paniai Masih Trauma

Pasca Penembakan Lima Warga Sipil, Warga Paniai Masih Trauma

Minggu 2014-12-14 10:44:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pasca penembakan lima orang warga sipil di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai, pada 8 Desember 214 lalu, Dewan Adat Paniai (DAP) melaporkan, situasi masyarakat masih trauma, dan takut keluar rumah.

“Saya lihat masyarakat masih trauma berat, akibat penembakan brutal aparat TNI/Polri disini,” kata Jhon NR Gobay, Ketua DAP Kabupaten Paniai, saat menghubungi suarapapua.com, Minggu (14/12/2014) pagi.

 

Lanjut Gobay, sampai saat ini masyarakat belum leluasa beraktivitas, sedangkan aparat TNI/Polri masih jalan dengan menggantung senjata.

 

“Raut wajah aparat tidak bersahabat sama sekali, sedikitpun tidak tersenyum dan tidak merasa bersalah, karena telah mengorbankan masyarakat sampai meninggal dan luka-luka,” katanya.

 

Dari sikap seperti ini, menurut Gobay, tentu akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Paniai.

 

"Disisi lain akan menimbulkan dendam yang mendalam, sehingga dengan tegas saya minta agar Pangdam dapat menarik pasukan Paskas TNI AD dan Paskas TNI AU dari Paniai," tegasnya.

 

Terkait pernyataan Kapolres Paniai yang mengatakan penembakan dilakukan karena ada intervensi TPN/OPM, kata Jhon, merupakan sebuah upaya yang tersistematis untuk melakukan pembohongan kepada publik.

 

"Itu tidak benar, kami mendapat laporan bahwa di Paniai tidak ada markas TPN/OPM, aparat secara brutal melakukan penembakan tanpa sebab di lapangan, karena itu kami tidak terima dengan perlakukan ini," katanya.

 

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Frederika Korain, salah satu anggota Solidaritas Perempuan Papua Pembela HAM mengatakan, dengan adanya insiden penembakan di Paniai, ia menolak dengan tegas kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Desember 2014 mendatang.

 

“Papua sedang duka, selesaikan dulu kasus ini, Jokowi ke Papua apakah Papua akan aman? Alangkah baiknya uang itu diberikan kepada korban pelanggaran HAM,” ungkapnya.

 

MIKHA GOBAY

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Releases 2023 Annual Report On Human Rights and Conflict In...

0
HRM revealed that the human rights situation in West Papua strongly differs from that in other regions in Indonesia. The decades-old and unresolved armed conflict has intensified since December 2018, leading to a spike in extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture by security forces, especially in the highlands.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.