ArsipKetua BEM Uncen: Stop Pake Isu Papua Merdeka Untuk Pemekaran!

Ketua BEM Uncen: Stop Pake Isu Papua Merdeka Untuk Pemekaran!

Selasa 2014-09-30 23:07:15

PAPUAN, Jayapura — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen), Yoan Wambitman meminta tim pemekaran yang haus akan kekuasaan untuk tidak mengatasnamakan suara masyarakat Papua untuk menekan DPR-RI agar sahkan RUU pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan isu Papua merdeka.

“Stop menggunakan isu Papua merdeka untuk memuluskan niat jahat itu, hargai orang-orang yang sedang berjuang untuk nasib orang Papua dengan air mata dan darah,” tegas Yohan kepada suarapapua.com, di kampus Uncen, siang tadi (30/9/2014).

 

Menurut Yoan, isu Papua merdeka bukan untuk dipermainkan, sebab ribuan jiwa orang Papua telah mati hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

 

“Bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk pemekaran kabupaten maupun provinsi, hargai perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut hak-hak politik mereka,” tegasnya.

 

Lanjut Yoan, hampir semua pejabat Papua yang terjangkit kasus korupsi selalu mengatasnamakan masyarakat Papua, kemudian dilanjutkan dengan ancam-mengancam, agar tuntutan diloloskan.

 

Kata Yoan, untuk melakukan pemekaran sebuah daerah harus disiapkan sumber daya manusia yang handal, supaya pemekaran benar-benar bermanfaat untuk orang Papua.

 

"Sudah pemekaran, tapi kalau membangun tidak dengan hati, tentu hanya akan merusak orang Papua sendiri, sebab banyak fakta di lapangan seperti itu," tegas mantan ketua BEM Fakultas Teknik Uncen ini.

 

Sekedar diketahui, kemarin, dalam sidang paripurna, DPR-RI telah menolak meloloskan 60-an RUU pemekaran, sekitar 30 DOB yang diusulkan berasal dari Papua dan Barat. 

 

Menurut ketua Komisi II DPR-RI, puluhan DOB tersebut tidak bisa dimekarkan karena negara tidak memunyai uang yang cukup untuk membiayainya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.