Jhon Jonga: KPP-HAM Kasus Paniai Berdarah Harus Segera Dibentuk!

Senin 2015-01-05 17:02:15

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tokoh Gereja Katolik, Pastor Jhon Jonga, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP-HAM), dalam insiden Paniai Berdarah, yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu.

“KPP-HAM sangat penting dan mendesak dibentuk, agar dapat menghasilkan laporan yang jujur, benar, dan kompherensif terkait pembantaian empat pemuda di Paniai,” kata Pater Jhon Jonga, saat ditemui suarapapua.com, Senin (5/01/2014) di Padang Bulan, Abepura, Papua.

 

Menurut Pater Jhon, insiden Paniai berdarah merupakan strategi aparat keamanan mengacaukan situasi Papua menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga merupakan cara-cara aparat yang arogan dan tidak mau tahu tentang HAM.

 

“Cara-cara ini ikut perpanjang penderitaan rakyat Papua, dan ujung-ujungnya membuat rakyat Papua semakin anti kepada Negara.” (Baca: Jokowi Berkeinginan Dialog Dengan Masyarakat Papua).

 

“Hasil penyelidikan dari KPP-HAM harus ditindak lanjuti oleh pemerintah, terutama Presiden Jokowi, sebab ini bagian dari menindak lanjuti pernyataan penyesalan Jokowi saat perayaan natal di Papua,” katanya. (Baca: Jokowi Pidato Soal Paniai, Ini Pendapat Franz Magnis-Suseno).

 

Menurut peraih penghargaan Yap Thiam Award ini, kasus Paniai tentu menguji kredibilitas Jokowi, juga martabat seorang Presiden Indonesia dalam memperhatikan persoalan di tanah Papua. (Baca: Bertemu Presiden, Bupati Paniai Minta Penembakan 4 Warganya Diusut Tuntas).

 

“Ini merupakan pelanggaran HAM berat, karena dilakukan dengan strategi aparat TNI/Polri yang membabi buta menembak anak pelajar, karena itu harus diusut tuntas.” (Baca: TPN-PB Wilayah Paniai Bantah Tembak Anggota Polisi).

 

“Aparat telah mematikan mereka, ini sangat berbahaya, dengan tindakan biadab seperti ini, apalagi menembak dengan membabi buta, akan menambah deretan panjang orang-orang yang dendam dan marah kepada TNI dan Polri di Papua,” katanya.

 

Dikatakan, dalam kasus Paniai, tidak ada jalan lain, Jokowi dengan barisan Intelijen, aparat keamanan, dan Presiden Jokowi harus membuka hati, dan duduk bersama masyarakat Papua dengan cara berdialog. (Baca: Jokowi Sesalkan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai).

 

“Karena dialog itu bukan barang baru di tanah Papua, tradisi itu sudah ada dari tete moyang kita, tidak ada masalah besar apapun yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,” tegasnya.

 

Pater Jhon meminta Jokowi dengan jajarannya untuk tidak alergi dengan kata dialog, karena ia merupakan sebuah sarana untuk penyelesaian masalah di tanah Papua.

 

“Ini sebuah sarana, karena itu Presiden Jokowi harus tegas, dan punya komitmen untuk Papua, tapi dibuktikan dulu dengan menuntaskan persoalan di Paniai dengan membentuk KPP-HAM,” tegas Jhon.

 

Baca: #PANIAIBERDARAH

 

OKTOVIANUS POGAU