Diplomasi yang Kurang Elegan Menuju Pembebasan Nasional Bangsa West Papua (Bagian II)

748

Ipar dorang, sebelumnya mohon maaf, terlalu lama menurunkan tulisan bagian kedua soal “diplomasi” Papua yang saya anggap kurang elegan (atau bahasa media JUBI: diplomasi Papua melawan batu karang Indonesia, PNG dan AS), sehingga menyebabkan puluhan tokoh Papua Merdeka “tertahan” di Kota Gerehu, Port Moresby, Papua New Guinea (PNG), hingga diberangkatkan, Rabu (03/12/2014) lalu ke Port Villa, Vanuatu. Saat itu, rombongan menggunakan Vanuatu Air, atas seijin Chief Executive Officer Vanuatu Air, Joseph Laloyer (seorang pilot berpengalaman di wilayah Kepulauan Pasifik yang cukup dikenal luas), tentunya atas perintah Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Joe Natuman.

Oleh: Vo Nguyen Giap Mambor*

PERTAMA, menyangkut intervensi Pemerintah Amerika Serikat (AS), secara khusus melalui “pengetahuaan” Melanie Higgins, saya akan memberikan “kajian” yang menunjukkan AS memang tak “ambil pusing” soal status politik rakyat Papua Barat, termasuk berusaha ikut “mempopulerkan” kata “Separatis, Gerilyawan, Pemberontak”, yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia untuk merujuk orang Papua yang sedang berjuang untuk menuntut kedaulatan politiknya.

Agar kajian ini tidak dianggap asumsi, atau tulisan tanpa data, saya akan menunjukan beberapa bagian yang (mungkin) bisa membantu kita agar lebih memahaminya. Kedubes AS di Jakarta tiap tahun menerbitkanan dua macam laporan tahunan, yakni, laporan poitik (Laporan situasi HAM, kebebasan beragama internasional, dan perdagangan manusia) dan laporan ekonomi. Saya hanya memberikan “catatan” terkait laporan situasi HAM.

(1). Jika anda membaca Laporan Tahunan Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (termasuk Papua), pada 2010 yang diterbitkan pada 4 Mei 2011, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan; AS ikut mempopulerkan konotasi “separatis, gerilyawan, atau menganggap kita sebagai kelompok pemberontak” kepada masyarakat internasional;

Contoh, (+). Laporan setebal 38 halaman itu menuliskan kata “separatis” sebanyak delapan (8) kali; Misalkan, di halaman 11, paragraf (2) ditulis, “…..termasuk Filep Karma, ditahan karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang. Pada bulan Juli Karma menerima perawatan medis di rumah sakit di Jakarta dan kemudian dikembalikan ke Lembaga Permasyarakatan Abepura di Papua…..”.

(++). Di halaman yang sama, paragraf (3) ditulis, “Pada November 2009 Semuel Yaru dan Luther Wrait mengibarkan bendera separatis yang dilarang di depan Dewan Perwakilan Rakyat Papua….”

(+++). Dan Kedubes AS menulis lagi, pada halaman 14, paragraf (8), “Pada bulan April 2009 Musa Tabuni, Serafin Diaz, dan Yance Mote ditangkap dan didakwa atas tuduhan subversi dan separatis setelah pertemuan Komite Nasional Dewan Adat Papua Barat di Jayapura…”. Diatas tiga contoh penggunaan kata “separatis” yang secara tidak langsung dipopulerkan pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaan mereka di Jakarta, yang saat itu “dinakhodai” oleh Melanie Higgins sebagai Sekertaris Dua Bidang Politik (Melanie merupakan orang yang menyusun laporan ini, dan disampaikan kepada Duta Besar AS di Jakarta, dan kemudian dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington DC, dan kini Melanie ditugaskan sebagai Wakil Duta Besar AS di Port Moresby.

(2). Laporan situasi HAM tahun 2011, yang diterbitkan pada 4 Mei 2012, jika dikaji, penggunaan kata “separatis” meningkat menjadi sepuluh (10) kali; Dan bahkan ada pengunaan kata “gerilyawan” yang merujuk kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPN-PB), yang merupakan sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

(+). Misalkan, dalam laporan setebal 33 halaman ini, pada halaman 1, paragraf (5), ditulis, “Gerilyawan separatis di Papua telah membunuh anggota pasukan keamanan dan melukai yang lainnya dalam beberapa serangan. Anggota separatis Papua juga membunuh sejumlah warga Indonesia non-Papua yang bermigrasi ke Papua sepanjang tahun…”.

(++). Kemudian, pada halaman 2, paragraf (4) ditulis, “Penyerang misterius yang oleh pejabat pemerintahan dan kontak HAM di duga dilakukan oleh pihak separatis Papua…”.

(+++). Juga dalam laporan yang sama, pada halaman 19, paragraf (1) ditulis, “Bulan Agustus, polisi di Manokwari dilaporkan menangkap 10 warga Papua karena mengibarkan bendera separatis terlarang dan menyerukan kemerdekaan Papua….”.

(3). Kemudian, laporan situasi HAM Indonesia tahun 2013, yang diterbitkan pada Februari 2014, penggunaan kata “separatis” meningkat menjadi 13 kata, dan lebih sering juga menggunakan kata “gerilyawan”.

(+). Pada halaman 1, paragraf (5) ditulis, “Gerilyawan separatis di Papua membunuh anggota keamanan dan melukai yang lainnya dalam beberapa serangan…”.

(++). Kemudian pada halaman 2, paragraf (4), ditulis, “…. sebagian besar terkait dengan gerakan separatis Papua. Misalnya, pada tanggal 21 dan 22 Februari di wilayah pegunungan Papua, para gerilyawan separatis Gerakan Papua Merdeka dibawah komando Goliath Tabuni menyerang dan membunuh delapan tentara…”.

(+++). Dan juga ditulis pada halaman 20, paragraf (1), “….Pejabat pemerintah menegaskan secara terbuka bahwa mereka tidak akan mentolerir pengibaran simbol-simbol separatis dan membantah bahwa mereka menahan tahanan politik…”. Saya masih menunggu laporan tahun 2014, semoga penggunaan kata “separatis” dan “gerilyawan” tidak semakin meningkat! Tapi saya menduga, penggunaan kata Kelompok Sipil Bersenjata atau bahkan menggunakan konotasi Kelompok Kriminal Bersenjata akan semakin dipopulerkan oleh pemerintah AS seakan-akan orang Papua teroris atau pengacau di wilayah tanah Papua.

(4). Saya juga akan mengutip beberapa siaran pers resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta. Dalam berbagai siaran pers resmi yang dikeluarkan, “Kata Papua Bagian Integral atau Papua Bagian yang tak terpisahkan dari NKRI” berulang kali disampaikan oleh pemerintah AS.

(+). Saat Wakil Duta Besar AS, Kristen Bauer, melakukan kunjungan pertamanya ke Papua, pada 18-22 Maret 2013, di paragraph (2), Wakil Dubes mengatakan, “…. Amerika Serikat menganggap Papua sebagai bagian integral dari Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi…”.

(++). Pada 8-13 Juni 2014, Duta Besar AS Robert Blake, melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat, dalam paragraph (2) siaran persnya, Dubes berkomentar “…. Amerika Serikat mengakui integritas wilayah Indonesia”.

(+++). Juga, dalam siaran pers yang sama, Dubes AS berkomentar, “Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, saya menyambut baik peningkatan kinerja aparat keamanan dalam HAM di Papua dan menekankan perlunya perkembangan yang berkesinambungan dalam menghadapi isu yang penting ini.”

(5). Soal dukungan pemerintah AS untuk dialog Jakarta-Papua yang dipopulerkan beberapa tokoh di Papua.

(+). Menlu AS, Hillary Clinton, pada 4 Oktober 2012, pernah mengatakan, “Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan termasuk Papua dan provinsi Papua Barat. Kami sangat percaya dialog antara perwakilan tokoh di Papua dan pemerintah Indonesia dapat berlangsung. Sehingga ke depannya, dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Papua.”

(++). Pastor Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) untuk Papua berulang kali mengatakan, “Ada dukungan dari berbagai Negara, termasuk AS untuk dialog Jakarta-Papua…”.

(+++). Pdt. Socratez Sofyan Yoman juga beberapa kali mengatakan di media massa, bahwa pemerintah AS mendukung dialog Jakarta-Papua;

(++++). Beberapa Lembaga HAM di Jayapura ikut kemasukan angin dan mengatakan hal yang sama, yakni, pemerintah AS mendukung dialog Jakarta-Papua. Menurut saya, kesimpulan-kesimpulan dari kelompok Papua didapat atas “perbincangan” internal dengan beberapa pejabat kedutaan AS di Jakarta, atau (mungkin) juga diterjemahkan sendiri-sendiri sesuai selera, agar terus mendapat “dukungan” dari Rakyat; Tapi soal dialog Jakarta-Papua, saya tidak membahas secara detil disini, saya ingin menulisnya secara mendalam di kemudian hari.

KEDUA, 
lima point diatas, kalau ditarik kesimpulan, maka, (1). Pemerintah AS mengakui ada kelompok separatis, gerilyawan, atau pemberontak (dan mungkin KKB, KSB) di Indonesia (merujuk TPN-BP/OPM) yang ada di Papua; Dan, pemerintah AS tak mendukung gerakan-gerakan separatis itu, dan mendukung Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI; (2). Pemerintah AS “mendukung” dialog (yang artinya kabur dan tak jelas), sebagai bagian dari “memelihara dukungan dari kelompok moralis yang memahami dengan sungguh “jalan damai” sebagai sebuah tawaran solusi. Nah, bagaimana orang Papua harus bersikap setelah memahami posisi, terutama bagi para tokoh Papua Merdeka; Di bawah ini beberapa catatan dari saya;

(+). Seperti peran Melanie Higgins yang saya tulis pada catatan bagian satu, peran itu dipegang oleh James Feldmayer (biasa dipanggil JP) sejak 2013 awal di Kedubes AS Jakarta. JP sangat dihormati dan disegani oleh para tokoh Papua, atau sama hormatnya mereka kepada si Melanie Higgins.

Coba baca berita JUBI, 29 Juli 2013, ada satu kutipan yang bisa dikatakan komentar omong kosong dari si pejabat kedutaan ini setelah bertemu dengan sejumlah tokoh LSM di Kantor Foker LSM Jayapura, Papua. kutipannya, “Sementara itu James P. Feldmayer mengatakan, pihaknya selalu mendapatkan informasi terkini tentang Papua dari orang-orang seperti Foker LSM Papua untuk mereka sampaikan kepada orang-orang penting. Baik di pihak Kedutaan Besar AS, Senat AS dan juga Kongres AS.”

Kutipan diatas entah benar atau tidak, tetapi memang itu tugas “terselubung” Kedubes AS yang ditunjukan oleh JP, dan tak diketahui oleh aktivis Papua atau tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Pertanyaan, semasa JP bertugas, apa kontribusi penting yang diberikan kepada masyarakat Papua, secara khusus NGO, ketika memberikan banyak informasi kepada pejabat yang bersangkutan? Saya tak melihat itu.

Orang Papua, terutama pejabat-pejabat LSM di tingkat lokal perlu tahu, kita menjadi objek dari “kepentingan” AS, agar Freeport McMorran semakin berjalan dengan efektif; Lembaga bantuan internasional dibawah naungan AS, seperti USAID dan AMINEF, dan beberapa program lainnya yang berjalan di Papua tak sebanding dengan “emas dan uranium” yang diambil dari perut bumi Papua.

Saya ingat persis, ketika Craig L. Hall, Deputy Political Counselor Domestic Political Affairs U.S. Embassy, Jakarta, pada 9 April 2012, mengumumkan bahwa Kedubes AS menerima staf warga Negara Indonesia, baik Melanie, maupun sejumlah orang Kedubes AS yang “menyedot” sangat banyak informasi dari Papua tak sedikitpun membantu kita.

Padahal saya tahu persis, sejumlah anak-anak muda Papua yang berbakat ikut mengajukan lamaran untuk kerja di Kedubes AS di Jakarta; Memang ironis! Saat ini, JP Feldymaer sudah pergi (kembali ke Amerika Serikat), ada lagi pejabat yang mengantikan dia, yakni, Eric Groff; Mulai dari Melanie, JP Feldmayer, dan saat ini Eric Groff sama; Motifnya, menyedot sebanyak mungkin informasi dari Papua, untuk dan kepentingan kajian dan analisis, untuk dan kepentingan AS dalam menghalau laju diplomasi Papua Merdeka di tingkat AS, Eropa, dan termasuk wilayah Pasifik.

(++). Saya sampai saat ini justru heran, kenapa tak ada tokoh Papua Merdeka yang membangun mitra dengan Kuba, China, Venezuela, Bolivia, dan Rusia (saya kelompokan mereka negara-negara kiri), tetapi justru mendewakan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris; Sekertaris dua bidang politik Kedubes Australia di Indonesia, Adelle Nearly (saya dengar yang bersangkutan sudah diganti oleh Erin Kelly) menjadi seperti dewa penyelamat bagi tokoh-tokoh Papua Merdeka; Adelle Nearly, Melanie Higgins, Millie McDevit (dari Kedubes Inggris), dan Erin Kelly, sama dihormatinya oleh tokoh-tokoh Papua Merdeka; Padahal, orang-orang ini bersama pemerintahnya selalu mengatakan Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI, atau mengatakan penegakan hukum dan HAM di Papua sangat baik. Kenapa orang Papua tak membangun komunikasi dengan Kuba seperti Timor Leste yang mengirimkan 70 mahasiswa tiap tahunnya untuk belajar ilmu kesehatan (hingga tahun 2014 ada sekitar 876 mahasiswa Timor Leste yang belajar di Kuba).

Dalam sebuah pertemuan tertutup, Duta Besar Kuba untuk Indonesia saat ini, Enna Viant Vales, pernah mengatakan, ia tak begitu mengenal Papua, karena tak pernah ada orang Papua (terutama tokoh-tokoh Papua Merdeka) yang membawa diri atau memperkenalkan diri untuk membangun komunikasi lebih lanjut; Kenjiro Sato, wartawan koran ternama Jepang, Mainichi Shimbun (menurut Wikipedia, oplah koran ini 6 juta/hari dibandingkan dengan Kompas yang seharinya 500-600ribu/hari), pernah mengatakan kepada saya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Mr. Yoshinori Katori, sangat respek kepada persoalan Papua Mr. Yoshinori Katori sekarang telah digantikan oleh Tanizaki Yasuaki sejak 20 September 2014 dan menginginkan ada diskusi-diskusi kecil dengan tokoh-tokoh Papua, tapi tak pernah ada yang datang membawah diri, justru lebih sering mengirimkan puluhan bahkan ratusan surat dan pernyataan sikap yang tak diketahui substansinya.

Dengan melihat sedikit komentar dua perwakilan petinggi Negara (yang saya anggap ditakuti dan disegani AS dan sekutunya) di Indonesia diatas, seharusnya orang Papua lebih membuka diri untuk berdiplomasi secara cerdas, dan bijak. Yang harus dipahami orang Papua, kenapa hampir 10 tahun belakangan, yang selalu melakukan kunjungan dan perjalanan ke tanah Papua adalah Dubes AS, Inggris, dan Australia; Yah, karena mereka memiliki kepentingan ekonomi di Papua; AS dengan Freeport, Inggris dengan BP, Australia dengan sawit; Mereka datang, dan termasuk melakukan komunikasi dengan orang Papua agar laju investasi mereka tetap aman dan terlindung; Tidak ada tujuan lain, apalagi memberikan dukungan bagi diplomasi Papua Merdeka, sama sekali tidak ada kawan!

(+++). Nah, kalau begitu, bagaimana caranya orang-tokoh Papua memulai langkah sepak pemerintah AS, Inggris, Australia, dan Jerman, kemudian merangkul negara-negara kiri yang telah saya sebutkan diatas; Saya memetakannya dalam tiga komponen (Gereja, adat, dan tokoh-tokoh Papua Merdeka) orang Papua.

(1). Untuk Gereja; Pimpinan-pemimpin gereja di tanah Papua perlu melakukan evaluasi terhadap dukungan negara-negara luar terhadap perjuangan kebebasan orang Papua hari-hari ini. Pimpinan-pimnan gereja yang saya maksudkan yakni Pdt. Dr. Benny Giay (Sinode Kingmi), Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Baptis Papua), Albert Yoku (Sinode GKI), Mgr. Leo Laba Ladjar, O.F.M. (Uskup Jayapura), Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr (Uskup Timika), Mgr. Nicolaus Adi Seputra, M.S.C (Uskup Merauke), Mgr. Datus Hilarion Lega (Uskup Manokwari-Sorong), Pdt. Dorman Wandikmbo (Presiden GIDI), dan Mgr. Aloysius Murwito, O.F.M (Uskup Agats), juga kelompok muslim di Papua, Hj. Zuberta Husein (Muhamaddiyah) Papua, dan Tonny Wanggai (NU) Papua. Saya melihat Tokoh-tokoh gereja selama ini minus Giay dan Yoman bergerak sendiri-sendiri (maklum semua sibuk dengan doktrin konsep ke-Tuhan-an yang bersifat semu kepada umat Tuhan).

Yang bisa menggerakan pimpinan-pimpinan gereja ini adalah pemuda Gereja; Tokoh pemuda gereja saya lihat sedikit paham dengan persoalan gereja, dan sedikit paham dengan tujuan kehadiran gereja, dan juga sedikit tahu kebohongan pemerintah AS, dkk, dalam menghambat laju diplomasi Papua Merdeka di berbagai tingkatan.

Di GKI, tokoh-tokoh pemuda yang saya kenal yakni Pdt. Jhon Baransano, Pdt. Dora Balubun, dll; Di gereja Kingmi ada Pdt. Dominggus Pigay, Benny Pakage, dll, kemudian di Gereja Baptis, ada Pares Wenda, Ice Murib, dll; di gereja Katholik, ada Florry Koban, Jhon Giay, dll; di Gereja GIDI ada Yofti Gire, Timi Gurik, dll, di Muslim ada Fadhal Al-hamid (NU) Papua, dan Arianto Kadir (Muhamaddiyah) Papua.

Tokoh-tokoh pemuda gereja ini bisa berperan dalam memberikan saran, masukan, pendapat, dan kajian agar dapat menjadi sebuah pijakan bagi pimpinan gereja dalam membangun relasi dan hubungan dengan negara-negara kiri, untuk dan tujuan pembebasan nasional Papua Barat Barat; Apa yang ada menerjemahkan ide ini sebagai gereja ikut bermain politik, saya katakan tidak Bagian soal gereja dan politik akan saya tulis pada catatan-catatan lain Yesus semasa muda ikut berpolitik bukan?

Kemajuan gerakan dan diplomasi di dalam internal gereja terletak pada pundak generasi muda khususnya yang selama ini melibatkan diri dalam perjuangan Papua Merdeka dan jika gereja mengalami kemunduran, tentu yang ikut menanggung dosa itu adalah pemuda-pemuda Gereja yang selama ini menginginkan keterlibatan gereja dalam dinamika perjuangan menuju pembebasan nasional Papua Barat.

(2). Untuk adat, saya tak mengakui lembaga-lembaga adat lain selain Dewan Adat Papua; Karena itu, fokus pemetaan saya soal DAP; Sebelum memberikan sedikit jalan, saya sedikit petakan dulu persoalan di dalam DAP. Saya tahu, Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua II, pada 2007, telah menetapkan Forkorus Yaboisembut sebagai ketua umum, Leo Imbiro sebagai Sekertaris Umum; Dengan struktur Jhon NR Gobay sebagai Sekertaris I, dan Willem Rumaseb sebagai Sekertaris II; Dan memilih Ketua DAP Wilayah La-Pago (Lemok Mabel), Mee-Pago (Ruben Edoway), Syaireri (Yan Piter Yarangga), Domberay (Sirzet Gwas-Gwas), Bomberay (Barnabas Mandacan), Tabi/Mamta (Forkorus), dan Anim-Ha (Stanislaus Gebze). Sejauh ini ada sekitar 17 DAD yang aktif (strukturnya).

Yang saya sayangkan, dan benar-benar sangat disesalkan adalah Forkorus dan segelintir orang-orang adat menggelar Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada Oktober 2011 di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Jayapura, Papua; Satu rekomendasi, membentuk sebuah struktur negara yang disebut dengan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Sampai saat ini, sangat disesalkan keputusan ini; Padahal, dalam salah satu rekomendasi Mubes tahun DAP tahun 2007, yang mengurus politik Papua Merdeka adalah panel atau Presedium Dewan Papua (PDP) bersama organ-organ politik lainnya, terlepas dari berbagai kekurangan Thom Beanal, Thaha Al-Hamid, Don Flassy, dkk di zaman itu.

Belakangan yang lebih disesalkan, beberapa provokator dari kelompok gerakan yang selama ini saya tahu sepak terjangnya mendominasi struktur, pemberitaan, dan kampanye, dengan nada merendahkan siapa saja yang dianggap tak sepaham dengan KRP III; Ini sangat disesalkan.

Dan, menurut saya ini salah satu kemunduran gerekan Papua Merdeka yang membuat orang Papua semakin tertidur lelap, dan syukur karena Vanuatu telah membantu memperbaiki kesalahan-kesalahan itu; Terlepas dari dinamika yang telah saya sebutkan diatas, adat masih dan cukup amat penting dalam memajukan perjuangan kita.

Nah, apa yang harus dilakukan DAP untuk membangun diplomasi dengan kelompok negara-negara kiri yang telah saya sebutkan diatas; Selama ini saya belum pernah lihat seorang Leo Imbiri (dengan kapasitas pimpinan adat) mendatangi Kedutaan Besar Federasi Rusia yang terletak di jalan Jl. H.R.Rasuna Said, Kav. X-7, 1-2, untuk berdiskusi soal isu-isu hak-hak masyarakat adat Papua, dan isu-isu lainnya dengan Dubes Rusia, M.Y. Galuzin.

Saya juga tak pernah lihat seorang Lemok Mabel mendatangi Kedubes Venezuela di Menara Mulia, Jl Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Menara Mulia Lt 20 Suite 2005, Setia Budi, Jakarta Selatan untk meminta kontribusi dalam memajukan mayarakat adat Papua, dan orang Papua pada umumnya dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua.

Apa yang ditakutkan pimpinan-pimpinan adat dengan kelompok negara-negara kiri ini; Negara yang kelihatannya tak menerima orang Papua, padahal sebenarnya tidak demikian. Dalam konfrensi dunia masyarakat adat yang digelar UN Permananent Forum on Indegeneous Issues, pada 22-23 September 2014 lalu, tak ada sedikitpun persoalan masyarakat adat di AS (suku Indian) yang dibicarakan oleh AS.

Justru AS tampil sebagai Negara Super Adikuasai yang menghargai HAM dan masyarakat adat, padahal tidak demikian. Diskusi-diskusi awal di internal pimpinan adat perlu dilakukan, juga soa perlu merumuskan langkah-langkah diplomasi yang elegan dan cerdas lebih mendalam tentang Dewan Adat Papua, terutama soal dua kelompok besar, yakni geng Leo Imbiri dan geng Forkorus Yaboisembut yang saling bermanufer dengan memanfaatkan nama adat untuk kepentingan tertentu (bisa untuk kepentingan rakyat, atau kepentingan lain-lain) akan saya bahas di kemudian hari.

(3). Untuk tokoh-tokoh Papua Merdeka; Seorang kawan dari Timor Leste pernah bercerita kepada saya tentang sulitnya memulai membangun hubungan dengan orang-orang Papua; Ia bercerita tentang Theys Hiyo Elluay yang pernah melakukan kontak2 awal dengan Xanana Gusmao, Jose Ramos Horta, Mari Alkatiri, dan bahkan dengan Uskup Bello dalam gerakan bersama melawan penjajahan Indonesia atau orang Papua, dan Timor Lorosae.

Bahkan, Theys juga pernah melakukan kontak awal dengan Victor Tutugor (Kanaky), Moses Havini (Bougenvill), dan beberapa pimpinan Negara di dunia. Di zaman itu, Theys dianggap sebagai representatif semua gerakan-gerakan politik di tanah Papua; Dan, memudahkan siapa saja membina hubungan.

Sekarang ini, ada banyak faksi yang bermunculan. Tapi, sebenarnya gerakan-gerakan itu cabang dari tiga faksi besar, West Papua National Coalition for Liberation (Garda-P, FNMP, dll); Dewan Masyarakat Adat Koteka (KNPB, PNWP, FWPC, dan AMP), dan Negara Republik Federal Papua Barat (WPNA, SONAMPA).

Ada gerakan yang cukup massif muncul belakangan ini, Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Papua (GempaR), namun saya tak kategorikan mereka sebagai faksi perjuangan. Mereka hanya kumpulan mahasiswa dan pemuda yang sadar akan penghisapan dan penjajahan diatas tanah kelahiran mereka. Sedangkan TPN-PB berada diluar tiga faksi diatas;

Tiga kelompok besar diatas telah bersatu di dalam sebuah badan nasional yang disebut dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP); Sebuah badan nasional yang benar-benar mempersatukan tiga faksi besar, dan dipimpin oleh Octovianus Mote, dengan juru bicara Benny Wenda, dengan anggota Leonie Tanggahma, Rex Rumakiek, dan Jacob Rumbiak.

Dengan melihat pemetaan diatas, artinya jelas, bahwa orang Papua telah bersatu seperti kebutuhan orang Papua Barat hari ini, dan juga telah dan sudah menjawab kerinduan berbagai kalangan yang ingin memberikan dukungan kepada kita dalam memperjuangkan Papua Merdeka.

***
Kalau begitu bagaimana tiga komponen perjuangan diatas memulai langkah-langkah cerdas dalam membangun diplomasi dengan “gerakan-gerakan” dan negara kiri kedepan? Ahhh, sa masi mo lanjut tulis, tapi biaya di WarNet “bintangkejora” nih naik tempo sekali; sa off dolo ehhh, mau pigi mancing cakalang di teluk, setelah itu bikin Papeda kuah kuning, tinggal tindis dengan keladi bakar….

Amakibae.

Wondivoi, 21 Desember 2014, 13.44 WIT

*Vo Nguyen Giap Mambor adalah Nelayan, Tinggal di Wasior, Teluk Cenderawasih, West Papua.

SHARE