Senin 2013-09-16 13:36:00
PAPUAN, Jayapura— Aparat kepolisian Kota Jayapura kembali tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh rakyat Papua Barat yang akan dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Adapun aksi tersebut dilangsungkan dalam rangka memperingati hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September, yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 16 September di seluruh tanah papua.
“Kami sudah layangkan surat pemberitahuan kepada pihak keamanan, tetapi aparat tidak terbitkan STTP dan malah Polda terbitkan surat penolakan dan pelarangan rencana aksi itu."
"Dan itu bukan masalah. Kami akan tetap melakukan aksi,†tegas Wim Rocky Medlama kepada suarapapua.com, Sabtu (14/9/2013), di Perumanas III Waena, Jayapura, Papua.
Medlama menjelaskan, Pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi kepada pihak keamanan, dalam hal ini pihak Kepolisisan, namun Polda papua menanggapinya dengan menerbitkan surat penolakan terhadap aksi itu kepada KNPB.
"Kami sudah masukan surat pemberitahuan ke Polda Papua. Tetapi mereka tidak terbitkan. Jadi mau tidak mau kami akan turun jalan untuk memperingati hari demokrasi. Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi maka kami akan lihat bukti besok bahwa Indonesia masih menghargai demokrasi dan hukum atau tidak?" tegas Medlama.
Sementara itu, Kapolresta Jayapura AKBP, Alfred Papare saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh suarapapuaom, mengatakan Polda telah menerbitkan surat penolakan terhadap aksi KNPB yang akan digelar pada tanggal 16 September 2013 tersebut.
Saat ditanya apakah akan dibubarkan jika KNPB tetap aksi, Papare melanjutkan, "Karena aksi tersebut tidak kantongi izin maka kita akan himbau untuk bubar. Tetapi kalo tidak mau, maka terpaksa kami akan bubarkan dengan alasan aspirasinya bertentangan," kata Kapolresta Jayapura ini melalui pesan singkat.
ARNOLD BELAU
