Dialog Jakarta-Papua, Diplintir

Minggu 2012-07-08 10:30:30

Dari catatan saya, setidaknya, ada dua masalah yang membuat saya menjadi “gatal” atas pernyataan Djoko Suyanto dan tulisan Mayor Inf Tri Urbaya, yang memuji-muji pernyataan Velix Wanggai selaku staf khusus Presiden SBY.

“Menkopolhukam jamin tidak ada kaitan antara aksi penembakan dan kerusuhan dengan Pemilukada Papua” (Metro TV, 19 Juni 2012).  Dalam artikel, “Dialog Pemerintah Pusat dan Tokoh-Tokoh Papua”, Mayor Inf Tri Ubaya, mendukung dan memuji dialog konstruktif yang disampaikan Velix Wanggai, yang merupakan putra asli Papua, yang sehari-hari disamping Presiden SBY. (Bintang Papua, 21 Juni 2012).

Saya yakin untuk masalah Papua, SBY selalu mendengar masukan dari seorang staf khusus yang disandang Velix. Dari deskripsi pendek diatas, pertanyaan pertama untuk Menkopolhukam, valid tidak data yang ia peroleh sehingga dengan enteng, ia menyebut rentetan kerja penembak misterius “Petrus” dan kerusuhan yang membunuh Mako Tabuni, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilgub (Pemilihan Gubernur) yang sempat tertunda 1 (satu) tahun; mestinya tahun 2011 molor  jadi 2012.

Pertanyaan kedua, betulkah dengan pertemuan utusan atau rombongan pemerintah pusat (Menkoplhukam, Kapolri, kepala BIN dan lain-lain) dan tokoh-tokoh Papua, masalah yang mencoreng “muka” kinerja aparat keamanan, semua masalah Papua yang “menggunung” tuntas sudah? Dari dua pertanyaan itu, saya punya jawabannya. Pertama, pernyataan Menkopolhukam diatas keliru besar. Sama halnya dengan ide Velix tentang dialog konstruktif, yang memperlihatkan wajah pemerintah pusat yang politis ala perangai tupai; yang suka melompat dengan lincahnya tapi ujung-ujungnya ia bisa kepleset jatuh.

Tewasnya Mako Tabuni- atau disingkat MT – yang masih kontroversi, ada tanda tanya, yang penuh curiga, mengapa ia harus dibunuh tidak ditangkap? Berikutnya, ada kesan sengaja organisasi KNPB  diidentikan dengan “pengacau”. MT dibunuh tidak ditangkap adalah bagian dari upaya memutus mata rantai rahasia, yang bisa jadi, MT sangat tahu dengan sandiwara politik yang ingin dibangun dari teori TST (Tahu Sama Tahu). Pasalnya, tidak cukup alasan, MT harus di Dor. Ia bukan kriminal, ia bukan koruptor dan ia juga bukan seorang terorisme, yang harus ditembak dengan tidak berprikemanusiaan. Yang saya tahu, MT adalah aktifis dengan idealisme perjuangan yang jelas; berideologi anti status quo yang khas Papua pro pada kemerdekaan.

Sebagai seorang aktifis, MT sama dengan kebanyakan aktifis-aktifis lain dimanapun. Rata-rata aktifis usia muda berciri-ciri kurus karena kurang makan dan tidur, lusuh dan urakan karena jarang mandi. Dan satu lagi, pakaiannya hanya satu dua lembar yang menempel dibadan. Saya tidak terlalu mengenal MT dengan baik, tapi beberapa kali bertemu dengannya, kesan saya sebagai mantan aktifis yang kurus dan lusuh, dan beberapa tokoh lain yang saya kenal seperti, Fahmi Idris (mantan menteri), almarhum Eky Syahruddin (mantan dubes), Yusril Ihza Mahendra (mantan menteri) dan masih banyak lagi, mirip seperti seorang MT; kurus, rambut tidak terurus, baju cuma satu-satunya. Melihat MT, saya pun teringat dengan kisah-kisah tokoh-tokoh diatas yang kebetulan alumni HMI. Mereka pada masanya adalah penentang status-quo. Bedanya, MT adalah orang asli Papua, yang berasal dari Pegunungan, yang selama ini, telah dikonstruksikan sebagai ‘pengacau”.

Begitupun dengan KNPB; organisasi ini punya bangunan kerja yang solid. Saya masih ingat, mereka mampu menggelar demo dengan massa yang luar biasa. Namun kita patut salut karena mereka tidak punya sejarah sebagai gerakan demo yang anarkis. Betul kalau setiap mobilisasi yang mereka bangun, jalan selalu macet dan banyak yang merasa terganggu. Namun dimanapun, demo selalu identik dengan macet serta ‘merugi secara sosial”. Bila kita membuat perbandingan, demo yang dimotori KNPB jauh lebih baik daripada diluar Papua. Dengan massa yang hanya puluhan bahkan ratusan, massa pendemo didaerah lain kerap anarkis dan merusak.

Sementara KNPB tidak sama sekali. Betul ada beberapa kali peristiwa, tapi tidak terlampau heboh dan merusak. Saya juga mencatat, KNPB ternyata tidak hanya “pandai” demo tapi mereka juga pandai menjaga bangunan pluralitas dari ancaman provokasi dan agitasi pada saat menjelang hari raya idul fitri umat Islam di tahun 2011 lalu. Saat ada isu Papua akan seperti konflik Ambon, yang pecah saat hari raya idul fitri, KNPB turut serta membuat pamflet berupa seruan “mendinginkan” masalah. Bahkan ada seruan untuk seluruh anggota KNPB untuk menjaga keamanan saat sholat idul fitri dilaksanakan. Untuk hal ini, siapapun pasti salut. Namun mengapa kini tiba-tiba KNPB seperti sebuah organisasi yang tidak punya sisi baik sama sekali.
Melihat fakta-fakta yang ada, saya berkesimpulan, MT yang ditembak mati adalah buah dari upaya “cuci tangan” dari skenario besar dalam menyembunyikan “kejahatan” ala kolaborasi kekuasaan dan para “desersi nakal”. Desersi nakal adalah sebuah istilah yang saya pinjam dari seorang Lili Wahid, yang merupakan adik kandung mendiang almarhum Presiden Gus-Dur. Menurut Lili Wahid, yang juga anggota DPR-RI komisi I, rentetetan penembakan yang menewaskan beberapa orang secara sporadis seperti; warga asing asal Jerman, siswa SMA, tukang ojek, satpam, dosen dan lain-lain, adalah teror. Betul saja, sejak penembakan terjadi, jalan di kota Jayapura mendadak sepi. Semua orang takut keluar rumah diatas jam 7 malam. Padahal Jayapura sebelum “hantu teror”, ramainya sampai pagi hari. Ditengah belum terungkapnya para “Petrus” tiba-tiba MT yang merupakan salah satu pentolan KNPB di Dor. Sebelum MT di tembak mati, 2 (dua) hari sebelumnya, Buktar Tabuni yang merupakan ketua KNPB telah ditangkap lebih awal oleh aparat keamanan.

Mengapa harus 2 (dua) orang ini yang jadi buruan pihak keamanan? Mengapa bukan para “Petrus” yang disebut orang-orang lihai dan terlatih khusus atau OTK yang harus diungkap pihak keamanan? Wajar bila spekulasi pun mencium ada sesuatu yang tidak beres dari ditembaknya MT. Apalagi sehari pasca tewasnya MT, opini yang terbangun MT adalah dalang dari semua penembakan yang terjadi selama ini. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya sebuah pistol dibalik jaket mayat MT. Modus ini hampir sama mirip dengan peristiwa penembakan yang menewaskan tiga orang dikampung Nafri pada tahun 2011 lalu. Pembunuhan yang menghebohkan tersebut langsung di opinikan dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pasalnya disamping mayat yang terbunuh terlihat sebuah bendera OPM yang terletak tidak jauh dari lokasi pembunuhan 3 mayat tersebut. Kesimpulan dari tanda itu adalah, pembunuhnya adalah OPM. Dan sama halnya dengan tewasnya MT, yang dibalik jaketnya dinyatakan ditemukan pistol lengkap dengan pelurunya; tanda ini tidak lain “menuduh” MT sebagai dalang dari rentetan penembakan diatas. Dan betul saja, opini yang terbangun MT dalang dari semua penembakan. Opini tersebut jelas-jelas sama dengan “kriminalisasi” yang tidak elok.

Melihat langsung MT, yang kurus, kecil dan ceking, saya hampir pastikan, ia jauh dari kesan melawan, merampas dan memiliki pistol dan bisa menembak seperti orang-orang terlatih. Ada yang mengatakan, menembak dengan benar dan cakap perlu kemampuan khusus. Dan tidak semua orang bisa menembak dengan benar, apalagi MT. Karena itu tewasnya MT sangat boleh jadi bagian dari rekayasa atau upaya memutus mata rantai kolaborasi cantik (elit penyokong dengan desersi nakal) dalam mengacaukan situasi politik lokal (Pilgub) yang cukup memanas. Kasus seperti ini, menurut Lili Wahid sama miripnya dengan teror yang terjadi di bumi Nanggroe Aceh Darussallam; rentetan penembakan terjadi saat Pilgub didaerah tersebut juga berlangsung. Dan pelakunya disinyalir sama yaitu elit dengan para desersi nakal (aparat yang dipecat) berkolaborasi. Bila itu benar, maka pernyataan Menkopolhukam  bahwa rentetan penembakan dan kerusuhan tidak punya kaitan dengan Pilgub Papua keliru besar.

Saya pun tidak habis pikir, mengapa dialog Jakarta- Papua yang digagas para tokoh yang tergabung dalam JDP (Jaringan Damai Papua) yang didalamnya ada Pastor Nelles Tebay (tokoh agama sekaligus inteletual Papua), Muridan S. Widjojo (LIPI) dan sejumlah aktifis Papua lainnya, tidak juga dipenuhi SBY. Konsep Dialog Jakarta-Papua, yang memuat tatacara dan tekhnis penyelesaian masalah Papua secara komprehensif, bukannya tinggal diimplementasikan malah ingin diputar-putar dengan istilah lain yang substansinya tidak jelas. Saya sebut dialog konstruktif, yang disampaikan Velix Wanggai sangat tidak jelas. Seolah-olah dengan bicara-bicara, tatap muka antara pemerintah pusat dengan Papua, masalah telah clear. Berapa banyak pertemuan berupa bicara bicara, makan bersama, foto-foto bersama dilakukan, tapi masalah tetap saja menumpuk. Lagi-lagi, seolah-olah dengan pertemuan rombongan pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh agama baru-baru ini, masalah nyawa orang Papua, yang terus menjadi korban kesewenang-wenangan aparat, semua bisa diatur aman dan beres. Bila dialog seperti diatas yang dimaksud konstruktif, maka saya patut pertanyakan tingkat kejujurannya. Saya justru melihat dialog seperti itu tidak lebih sebagai basa-basi semata.

Tanpa ada masalah yang genting, mendesak dan super penting, saya yakin pusat tidak akan memperlihatkan batang hidungnya di Papua. Sudah lumrah, pusat punya banyak janji setelah pulang dari Papua. Namun implementasinya di lapangan tidak jarang menjengkelkan. Slogan Kapolda Papua di depan pintu ruang kerjanya,  “Jangan Lagi Ada Air Mata Yang Menetes Di Tanah Papua” ternyata hanya slogan. Terbukti masih ada orang lemah yang mestinya cukup ditahan malah ditembak mati. Sama halnya dengan permintaan dialog Jakarta Papua yang ditunggu dan dinanti, yang dijawab malah UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang tidak dibutuhkan di Papua. Saya pun berkesimpulan, Presiden SBY tidak mengerti dalam membuat arah kebijakan dalam mengatasi masalah Papua secara komprehensif. Padahal janji kampanyenya teramat manis dan penuh bunga-bunga surga; damai, sejahtera  berkeadilan dan bermartabat di bumi cenderawasih, nyatanya nol besar. Saya pun curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan para “pembisiknya” sehingga arah kebijakan SBY salah dan keliru. Katanya dalam waktu dekat, akan dilakukan evaluasi Otsus secara komprehensif pasca lebaran tahun 2010, nyatanya hanya kata-kata. Begitupun dengan ide dialog Jakarta Papua, yang maknanya diplintir menjadi dialog konstruktif yang resonansinya tidak jelas. Saya masih ingat betul, janji dan konsep tandingan diatas diungkapkan oleh staf khusus Presiden SBY. Sampai hari ini “mantra politik’ pusat diatas tidak berjalan dengan semestinya. Nanti Papua begitu ada konflik, baru mereka berpura-pura sibuk memperhatikan Papua.

Sikap pusat seperti ini teramat berbahaya dan beresiko membuat campur tangan pihak luar atau asing menekan republik ini “angkat koper” dari tanah Papua. Apa yang disesalkan mantan duta besar Indonesia almarhum Ali Alatas atas kasus lepasnya Timor-Timur tahun 1999 lewat kebijakan referendum, menurutnya, akibat buah keteledoran kebijakan ditingkat elit yang tidak matching dengan di lapangan. Ditingkat elit, semuat sibuk berdiplomasi dengan bahasa-bahasa indah dan puitis, tapi di akar rumput aparat sering abai dengan melakukan rekayasa, intrik dan membunuh atas nama “tertib sosial”. Inilah yang saya sebut politik  berperangai tupai yang rawan kepleset dan kesandung sanksi dunia. Bahaya itu selalu mengancam kita, sepanjang Papua masih dikelola dengan pendekatan yang salah, tidak jujur, intrik dan penuh basa-basi semata[]    

*Penulis adalah Direktur La-Keda Institute, Papua