Oleh: A. Ibrahim Peyon*
Artikel ini dapat menguraikan perjuangan bangsa Papua hendak memasuki suatu babak baru yang terorganisir dan sistematis dalam dua tahun terakhir ini, setelah proses rekonsiliasi dan unifikasi dilakukan di Port Vila, Vanuatu, awal Desember lalu.
Hasil dari proses rekonsiliasi dan unifikasi dilakukan di Port Vila, Vanuatu awal Desember lalu, lahir Deklarasi Saralana membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Awal 1960-an telah dimulai dengan perjuangan ini. Begitu banyak nyawa yang gugur dan kerugian harta benda tidak dapat terhitung nilainya. Pada sisi lain, tidak sedikit pula hasil-hasil yang telah dicapai untuk mendorong perjuangan ini hingga menjadi bentuk seperti saat ini.
Melalui berbagai bentuk dan cara dalam gerakan perjuangan tersebut telah terbentuk sebuah nasionalisme Papua yang kuat dan kokoh. Nasionalisme itu telah tertanam, bertumbuh dan berkembang. Nasionalisme itu telah menjadi jiwa dari perjuangan ini. Jiwa itu tidak akan mampu dapat dipatahkan oleh Indonesia.
Karena jiwa itu akan terus bertumbuh, berkembang luas dan akan menjadi lebih liar. Hal itu telah terbukti melalui gerakan akar rumput di seantero tanah ini. Setelah generasi muda bangkit melalui organisasi-organisasi massa rakyat.
Namun di sisi lain, pada tataran lebih tinggi dari tokoh-tokoh Papua belum memiliki satuan yang kuat dan signifikan. Para tokoh-tokoh pada tataran tersebut telah terjebak dalam polarisasi yang berbasis faksionistik dan etniksitas.
Situasi ini telah memberi ruang kepada penindas untuk menegakan status quo, menindas dan menguasai. Situasi ini pula telah tersandera perjuangan ini lebih dari 50 tahun. Dimana situasi itu telah memperpanjang penindasan dan memelihara situasi itu. Polarisasi berbasis faksionistik dan primordialistik etniksitas tersebut juga dapat menghambat dukungan internasional.
Republik Vanuatu adalah sebuah negara kecil di Pasifik Selatan. Negara kecil yang memiliki jiwa mumpuni ini bertahun-tahun berdiri sendiri bersama rakyat Papua menyuarakan nasib bangsa ini. Vanuatu tidak menjadi gentar ketika menghadapi negara Indonesia yang besar dan kuat dengan pemerintahan yang berbasis militeristik dan fasistik.
Karena, Vanuatu berdiri diatas nilai-nilai kebenaran dengan tingkat moralitas tinggi. Vanuatu tidak merasa jenuh dan juga bosan untuk menyuarakan kebenaran atas penderitaan saudara Melanesia mereka di Papua Barat.
Tahap demi tahap Vanuatu melewati untuk membasuh tangisan dan air mata bangsa ini. Selama itu, Vanuatu telah menyadari bahwa secara internal orang Papua memiliki satu masalah serius dan masalah tersebut harus diakhiri untuk menuju masa depan. Bangsa Papua dibutuhkan sebuah proses konsolidasi dan unifikasi. Dimana, Vanuatu sendiri telah menjadi tua rumah sekaligus bertindak sebagai mediator untuk mengakhiri masalah itu.
Akhirnya, masalah telah berhasil diakhiri melalui proses unifikasi disebut Deklarasi Seradala. Berbagai faksi perjuangan yang tergabung dalam tiga faksi besar, yaitu: Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federasi West Papua (NRFWP) dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Ketiga faksi itu kemudian bersama-sama ke Vanuatu, lalu membentuk satu Badan Politik, yaitu: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Mereka juga didukung tiga faksi besar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di rimba Papua. Setelah badan politik terbentuk, dilengkapi dengan struktur kepemimpinan. Badan ini dipimpim secara kolektif oleh lima orang pemimpin bangsa Papua. Octovianus Mote terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Juru Bicara. Dilengkapi dengan tiga anggota: Leoni Tanggahma, Yacob Rumbiak dan Rex Rumakiek.
ULMWP adalah badan politik resmi bangsa Papua membawahi seluruh faksi dan kelompok-kelompok perjuangan bangsa Papua. Setelah terbentuknya badan politik ini tidak ada lagi kelompok di luar dari itu.
Hal ini menjadi awal kebangkitan babak baru dalam perjuangan bangsa Papua. Gema kebangkitan tersebut telah bergema dimana-mana. Bangsa Papua telah bangkit dan bersatu untuk mendukung, merawat dan mendorong badan politik itu di seluruh Papua. Gerakan solidaritas masyarakat sipil negara-negara Melanesia dan Pasifik bertumbuh sangat cepat. Suatu kebangkitan solidaritas yang tidak pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Papua.
Dalam waktu yang sama, kelompok solidaritas Papua diluncurkan dimana-mana.
Kelompok Solidaritas di Fiji, Papua New Guinea, Kaledonia Baru, Solomon Islands, Samoa, Selandia Baru dan Australia. Kemudian diikuti oleh kelompok solidaritas di Afrika Selatan, Nigeria dan San Francisco di Amerika Serikat.
Pada tataran politisi dan pemerintah mulai mengalir dukungan baik secara individu maupun atas nama pemerintah resmi. Partai Liberal dan pemimpin oposisi Fiji mendeklarasikan dukungan atas perjuangan Papua, Perdana Menteri PNG Peter O’Neill menyatakan bahwa saatnya telah tiba untuk membantu penindasan keluarga kami di Papua Barat.
Ia juga mendesak Indonesia memenuhi janji mantan Presiden SBY untuk mengurangi pasukan militer di Tanah Papua. Tetapi sikap tersebut telah berubah, lalu mendukung Indonesia.
Anggota Parlemen Solomon menunjukkan dukungan kuat kepada bangsa Papua. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dan gereja di seluruh Pasifik telah bersatu dan menjadi satu kekuatan besar untuk mendorong pemerintah di negara mereka masing-masing.
Di pihak Indonesia, gema Deklarasi Saralana itu benar-benar menjadi ancaman serius bagi mereka. Karena terlihat kegelisahan mereka sangat jelas. Mantan Wakil Panglima Angkatan Darat di Jakarta mengatakan bahwa ULMWP sangat serius. Karena kini mereka telah bersatu dan terorganisir, maka sangat mudah untuk mendapat dukungan Internasional dan mengumpulkan dana.
Di Papua, militer Indonesia kembali menerapkan praktik klasik mereka. Di Paniai, 5 orang siswa ditembak mati dan 21 orang dilukai. Kemudian berturut-turut menerapkan kekerasan di Yahukimo, Kaimana, Nabire, Dogiyai, Merauke, Kamoro (Timika) dan terakhir menewaskan satu siswa di Timika. Sedikitnya 13 orang Papua terbunuh selama itu.
Selain aksi kekerasan, Pemerintah Indonesia di Jakarta menanggapi serius terbentuknya ULMWP dengan melancarkan diplomasi internasional. Bulan Februari, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan diplomasi ke Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji dan Selandia Baru. Indonesia menawarkan 220 U$ Dollar Amerika dan kerja sama ekonomi.
Duta Besar Indonesia untuk Kepulauan Solomon ketika bertemu Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengatakan bahwa Indonesia memiliki Komisi Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran HAM di Indonesia termasuk Papua. Ia meminta dukungan Pemerintah Solomon atas pendudukan Indonesia di Papua.
Tetapi, Manasseh Sogavare mengatakan bahwa Solomon adalah salah satu anggota Komisi HAM PBB dan masalah pelanggaran HAM di Papua perlu dibawa di sana untuk melakukan penyelidikan sesuai hukum Internasional.
Pada 30 Maret, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menolak desakan Perdana Menteri PNG, O’Neill tersebut. Mereka minta Papua New Guinea tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia mengutus Frans Alberth Yoku dan Nicolash Simeon Messet ke PNG untuk bertemu dengan Perdana Menteri Peter O’Neill. Pertemuan dilakukan secara rahasia di sebuah hotel di Port Moresby. Pertemuan rahasia tersebut diungkapkan oleh koordinator Solidaritas PNG Union for Free West Papua yang dipublikasi secara luas.
Setelah pertemuan itu, pemerintah Papua New Guinea berbalik arah untuk mendukung pendudukan Indonesia atas Papua Barat. Sesudah itu, Benny Wenda ketika tiba di Port Moresby ditolak masuk, kemudian dideportasi ke Australia. Sebelum Presiden Jokowi ke Port Moresby, ia mengunjungi dua Provinsi di Papua, kemudian membebaskan lima tahanan politik dari LP Abepura dan mengumumkan bahwa Papua terbuka bagi jurnalis asing.
Tetapi, kebebasan jurnalis asing ke Papua tersebut ditentang oleh sejumlah Menteri, petinggi militer dan pimpinan DPR di Jakarta. Kedua strategi politik tersebut sebagai jaminan atas dukungan dari negara-negara Pasifik dan pencitraan internasional. Target tersebut telah berhasil tercapai. Kedua strategi ini telah meyakinkan Pemerintah Papua New Guinea dan Fiji merupakan pendukung tradisional Indonesia.
Selain jalur diplomasi dan kekerasan di Papua, Pemerintah Indonesia juga mengintimidasi Pemerintah Papua New Guinea. Empat pesawat tempur Suchoi digerakan dan melintasi wilayah negara itu. Sebelumnya, militer Indonesia juga menggunakan dua helikopter serbu secara ilegal masuk dan mendarat di wilayah PNG.
Hal itu berbeda dengan Vanuatu. Perdana Menteri Joe Natuman ialah pendukung kuat dan tokoh utama proses univikasi yang menghasilkan ULMWP. Pada waktu yang sama, Vanuatu dilanda musibah Topan yang menelan korban jiwa dan harta benda. Musibah kemanusiaan itu dimanfaatkan secara politis oleh Indonesia, kemudian mengirim tim dengan bantuan keuangan 25 Miliar.
Salto Kilman, Menteri Luar Negeri saat itu adalah pendukung tradisional Jakarta. Setelah ULMWP mengajukan aplikasi di sekretariat MSG untuk keanggotaan, pemerintah Indonesia mengutus Paul Masta di PNG untuk mengajukan aplikasi atas nama Negara Federal di sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu. Tetapi, aplikasi tersebut kemudian ditolak.
Pada saat yang sama, kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan rahasia dengan kelompok Don Flassy di Jakarta. Mereka mewakili Komite Independent Papua (KIP). Sebuah kelompok yang dibentuk oleh Don Flassy kemudian ditindak lanjuti Forkorus Yaboisembut. Don Flassy kemudian menjebloskan diri ke dalam tahanan untuk memperbaiki citranya. Ini adalah sebuah skenario yang dipersiapkan Indonesia.
Proses ini satu skenario yang sama dengan apa yang dilakukan Paul Masta di PNG. Skenario ini dibangun Indonesia bila dilakukan perundingan dengan Papua orang-orang titipan tersebut disusupkan ke dalam perundingan itu. Hal ini dimana ada berita tersebar bahwa Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry meminta Jokowi setelah pelantikan dilakukan perundingan dengan Papua pada bulan ke tujuh. Pembicaraan tersebut dilakukan secara rahasia.
Indonesia melakukan berbagai strategi untuk melumpuhkan dukungan Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman. Pada akhirnya Salto Kilman diundang ke Jakarta menghadiri Konferensi Asia Afrika. Pada saat inilah dimatangkan rencana untuk penggulingan Joe Natuman.
Salto Kilman dengan Retno Marsudi mengumumkan bahwa rencana akan membuka kantor perwakilan Vanuatu di Jakarta dan kerja sama ekonomi. Tetapi rencana itu ditolak oleh Perdana Menteri Vanuatu. Ia menyatakan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah untuk itu.
Setelah Salto Kilman kembali ke Vanuatu, pada 11 Juni ia bergabung dengan oposisi, lalu menggulingkan Perdana Menteri Joe Natuman. Salto Kilman kemudian mengambil alih pemerintahan. Diduga, Salto Kilman menggunakan uang dari Jakarta untuk menyuap anggota Parlemen Vanuatu, kemudian mereka diseret ke pengadilan Vanuatu.
Setelah aplikasi melalui Paul Masta ditolak di Vanuatu, Indonesia atur strategi baru. Dimana dibentuk kelompok Melanesia-Indonesia (Melindo) yang mewakili lima Provinsi di Indonesia.
Kelompok ini dibentuk murni atas kepentingan politik ketimbang kultur. Karena berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa tiga wilayah, yakni: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara tidak dapat dikategorikan dalam kelompok Melanesia. Karena secara ras, mereka sangat berbeda. Mereka memiliki ciri khusus, yakni kelompok ras campuran antara Polinesia, Melayu dan Melanesia.
Bila mereka ini disebut Melanesia, secara ilmiah tidak dapat dibenarkan. Kelompok ini kemudian ajukan aplikasi untuk keanggotaan MSG dan aplikasi itu mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah PNG dan Fiji. Ini adalah salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk menggagalkan aplikasi bangsa Papua melalui ULMWP.
Pada tataran ini Indonesia telah memastikan bahwa kekuatan Vanuatu telah dilumpuhkan dan tersisa ialah Kaledonia Baru. Pemerintah Solomon sendiri waktu itu belum menunjukkan sikap resmi. Pada titik ini Indonesia telah memastikan bahwa aplikasi bangsa Papua otomatis tidak dapat diterima.
Ketika KTT MSG berlangsung di Honiara, Indonesia mengirim delegasi dengan kekuatan penuh dan menggelontorkan uang negara lebih dari tiga triliun untuk melobi negara-negara MSG. Tetapi, fakta berbicara lain. Indonesia melancarkan diplomasi tingkat tinggi dengan dukungan dana yang sangat besar, namun tidak mampu menggagalkan nilai kebenaran itu.
Pemerintah negara-negara MSG terutama Papua New Guinea dan Fiji menjadi pendukung kuat Indonesia pun tidak mampu menghadapi tekanan masyarakat sipil, Pemerintah Solomon dan gerakan kemerdekaan Kaledonia Baru. Akhirnya, Indonesia diterima sebagai anggota asosiasi dan Papua sebagai observer.
Meski status bangsa Papua sebagai pengamat, hal ini merupakan langkah awal pengakuan Internasional atas perjuangan bangsa Papua. Indonesia sendiri tentu sangat kecewa atas keputusan tersebut. Kekecewaannya ditunjukkan melalui pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia di Honiara sesudah keputusan dikeluarkan. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa diwakili oleh dua kelompok yang berbeda dalam MSG. Ia juga menyatakan menolak tuduhan pelanggaran HAM oleh kelompok yang menamakan diri ULMWP.
Di Jakarta, sikap serupa terlihat jelas melalui beberapa anggota DPR di Senayan, dengan mengatakan bahwa mengapa pemerintah tidak mampu menggagalkan kelompok kecil itu.
Pemerintah telah mengeluarkan uang negara dalam jumlah yang sangat besar lebih dari tiga triliun untuk menggagalkan langkah OPM itu.
Dukungan resmi Pemerintah Kepulauan Solomon ditunjukkan melalui pidato pembukaan KTT MSG pada bulan Juli di Honiara oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare. Pidato inspirasitif itu menggambarkan dukungan kuat bagi kemerdekaan bangsa Papua. Ia mengatakan bahwa MSG adalah lembaga regional resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
MSG melakukan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional dan ajaran-ajaran Kristianitas. “Bila masyarakat kita mencari kebenaran, perdamaian dan perlindungan hidup, kami berkewajiban untuk mendukung dan memproses itu.”
Lalu, Manasseh Sogavare mengumumkan bahwa Pemerintah Solomon mendukung ULMWP sebagai status pengamat di MSG. Ketika diterima, Sekretaris Jenderal Octovianus Mote melobi beberapa negara Pasifik untuk mendukung Papua di Forum Kepulauan Pasifik.
Pada akhinya Pemerintah Samoa dan Tonga menyampaikan dukungan mereka bagi kemerdekaan bangsa Papua. Pemerintah Kepulauan Solomon selanjutnya menunjuk Matheuw sebagai diplomat urusan khusus untuk Papua. Matheuw adalah Anggota Parlemen Solomon. (Bersambung)
*Penulis adalah Pengajar pada Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih dan Mahasiswa Program Ph.D, pada Ludwig-Maximilans Universität München, Jerman.
