KontraS: Jokowi Tidak Mampu Tangani Pelanggaran HAM Berat

Senin 2014-12-15 06:12:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM kecil, tetapi tidak mampu menuntaskan pelanggaran HAM berat, seperti kasus semburan lumpur Lapindo, Sidoarjo.

"Pemerintah hanya bicara soal kasus HAM yang terjadi di Lapindo, tidak berani penanganan HAM berat, seperti pada kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dan kasus pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya," kata koordinator KontraS, Haris Azhar, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014), seperti yang dikutip dari news.okezone.com. 

 

Ia menilai pemerintahan Jokowi tidak bersungguh-sungguh menuntaskan setiap kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pasalnya, hingga kini Kabinet Kerja ala Presiden Jokowi belum bergerak menuntaskan pelanggaran HAM. (Baca: Benny Giay: Yang Pegang Senjata Resmi di Paniai Hanya Aparat TNI/Polri)

 

Padalah, Azhar menyebutkan salah satu janji Presiden Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) adalah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

 

"Kemungkinan ke depan, pemerintahan Jokowi tidak akan mampu melindungi HAM," ujar Azhar. (Baca: Pdt. Rumbino: Senjata Jangan Dipakai Sembarangan Tembak Rakyat)

 

Sementara itu, dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, selaku kepala negara untuk bertanggungjawab atas tewasnya lima warga sipil di Paniai, Papua. (Baca: DPR RI: Penolakan Kedatangan Jokowi di Papua dari Pimpinan Gereja Cukup Beralasan)

 

Warinussy juga meminta Kapolda Papua dan Panglima Kodam XVII Cenderawasih untuk tidak berusaha mengalihkan isu dari dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai apa pun alasannya, karena ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan TNI/Polri di masa pemerintahannya Jokowi. (Baca: Komnas HAM Diminta Harus Melakukan Penyelidikan Penembakan di Paniai Secepatnya)

 

"Presiden Jokowi berada pada posisinya yang penting, dan sangat strategis untuk mengeluarkan keputusan diselesaikannya konflik di Tanah Papua melalui Dialog damai yang netral, dan multi pihak demi menciptakan Tanah Papua sebagai Tanah Damai," ujar Warinussy. (Baca: Pasca Penembakan Lima Warga Sipil, Warga Paniai Masih Trauma)

 

MIKAEL KUDIAI