JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Data perhitungan suara dari 334 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Nabire berdasarkan Form C-1 sudah semuanya selesai, namun bukan berarti tanpa sorotan dari sejumlah pihak terhadap jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015.
Koalisi Nabire Membangun (KNM) bahkan menuding adanya berbagai permasalahan, sehingga meminta tahapan Pilkada dihentikan. (Baca: Pilkada Nabire: Dugaan Praktik Jual Beli Suara Hingga Mobilisasi Pemilih Siluman).
Hendrik Andoi, calon bupati Nabire nomor urut 7, mengatakan, hak demokrasi rakyat dipasung lantaran tindakan kecurangan dan permainan pihak penyelenggara.
“Pilkada Nabire sarat permainan untuk memenangkan kandidat tertentu. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Koalisi Nabire Membangun sudah menyiapkan bahan gugatan,” tegasnya sebagaimana ditulis dalam siaran pers, Selasa (15/12/2015).
Sebelumnya, enam pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire pada Pilkada 2015 yang tergabung dalam KNM mengadakan pertemuan pada Jumat (11/12/2015) untuk menyikapi dinamika pesta demokrasi 9 Desember lalu.
Dalam pertemuan di kediaman Paslon nomor urut 2, Zonggonau Agus, mengerucut pada kesepakatan bersama untuk menuntut adanya pemungutan suara ulang dan menggugat hasil Pilkada Nabire.
“Kami sudah punya bukti-bukti kecurangan dan tindakan melawan aturan Pemilu,” ujar Andoi.
Enam paslon tersebut, Zonggonau Agus – Isak Mandosir, Ayub Kayame – Suwarno Majid, Peter F Worabay – Sunaryo, Yakob Panus Jingga – Melkisedek Florens Isai Rumawi, Hendrik Andoi – Stefanus Iyai, dan Fabianus Yobee – Yusuf Kobepa.
Data perhitungan suara dari 334 TPS yang tersebar di 15 distrik berdasarkan Form C-1 sudah semuanya diterima KPU Kabupaten Nabire, dengan hasil pasangan nomor urut 1, Isaias Douw – Amirullah Hasyim menempati posisi teratas.
Pasangan IDOLA meraih suara terbanyak sementara dengan 58.633 suara atau 34,28%.
Posisi kedua pasangan nomor urut 4, Deki Kayame – Adauktus Takerubun dengan raihan suara sementara 53.859 suara atau 31,48%.
Pasangan nomor urut 6, Yakob P Jingga – Melkisedek FI Rumawi di urutan ketiga dengan 14.412 suara atau 8,42%.
KPU Kabupaten Nabire rencanakan tanggal 18 Desember 2015 akan menggelar rapat pleno penetapan hasil Pilkada Kabupaten Nabire.
Meski demikian, pihak yang tak puas terhadap Pilkada serentak di Kabupaten Nabire bakal melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Koalisi Nabire Membangun sudah menyiapkan bahan gugatan terkait pelaksanaan Pilkada Nabire yang sarat dengan kecurangan dan tidak sesuai aturan,” ujarnya.
KNM menuding penyelenggara Pemilu tak menjalankan aturan, bahkan terkesan menjadi tim sukses Pasangan Calon (Paslon) tertentu.
KNM juga mensinyalir adanya mobilisasi pemilih siluman. Warga dari kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan daerah lain diduga ikut dikerahkan ke Nabire untuk memilih Paslon tertentu. Bukan pemilih dan tak terdaftar sebagai pemilih sah, dimanfaatkan kandidat tertentu untuk mencoblos di TPS maupun di tempat lain karena bayar surat suara.
“Ada Paslon tertentu menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan,” tudingnya.
Hendrik mengaku meliht Paslon tersebut saat ini sedang berpesta pora seakan-akan perolehan suaranya diraih dengan cara-cara demokratis.
“Lebih ironis lagi, lembaga penyelenggara yang mestinya independen, secara sistematis, terstruktur dan masif terlibat sangat jauh sebagai tim sukses untuk memenangkan kandidat tertentu,” paparnya.
Hal ini menurut Andoi, terbukti dengan teracaknya seluruh DPT di Kabupaten Nabire, penggelembungan suara yang luar biasa besarnya, distribusi undangan oleh penyelenggara yang tak sampai ke pemilih, sementara undangan diklaim oleh Paslon tertentu dan sebagian diperjualbelikan oleh penyelenggara.
Ia juga menuding keterlibatan aparatur pemerintah di tingkat distrik, kelurahan dan kampung sebagai tim pemenangan kandidat tertentu. Padahal, harusnya mereka netral sebagai pembina politik di tingkat bawah.
“Ketika penyelenggara menjadi hamba dari kandidat tertentu, sudah pasti akan menuruti kemauan dan perintah dari sang raja. Akibat sepak terjang dari penyelenggara demokrasi di Kabupaten Nabire dicederai dan hari ini atas nama demokrasi kita semua berduka,” ujarnya.
Dipaparkan, kecurangan secara masif terjadi di depan mata penyelenggara, pengawas, bahkan aparat keamanan. Kata dia, ini sangat memalukan. Herannya, semua tak berdaya untuk mencegah mobilisasi yang luar biasa terjadi di hari itu.
“Kecurangan dan perampokan hak asasi manusia seolah-oleh sudah menjadi hal yang biasa, lebih tragis lagi banyak pernyataan dari aparatur pemerintah maupun penyelenggara bahwa Pilkada Nabire telah berjalan dengan sukses dan tanpa masalah,” tutur Hendrik.
Ia menilai pihak penyelenggara hanya mau melihat hasil akhir tanpa menggubris proses yang amburadul, dan itu sangat memalukan sekaligus mencederai demokrasi.
“Apakah ini pertanda sudah terjangkit penyakit yang tidak tahu malu, yang ditularkan oleh kandidat tertentu yang ambisius, serakah dan menggunakan cara-cara biadap untuk mencapai tujuan,” ungkapnya.
Andoi juga berharap, Panwaslu tak terkontaminasi dengan penyakit yang sama.
“Sudah adukan ke Panwaslu, jadi harus diproses berdasarkan semua bukti, fakta kecurangan yang kami lampirkan,” harap pria asli Nabire ini.
Menyimak berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Nabire, KNM akan fasilitasi aksi unjuk rasa di Taman Gizi Oyehe dengan mengerahkan 6.000 orang.
“Surat ijin untuk aksi demonstrasi sudah kami layangkan ke Polres Nabire. Masih menunggu jawaban dari Kapolres Nabire,” imbuhnya.
Keberatan terhadap penyelenggaraan Pilkada Nabire juga datang dari pasangan nomor urut 4, Deki Kayame – Adauktus Takerubun.
Pasangan dengan julukan DEKAT ini mempertanyakan perolehan suara di Distrik Nabire dan beberapa TPS lain yang diduga terjadi pengalihan suara ke Paslon lain.
Deki Kayame saat mendatangi kantor KPU, Sabtu (12/12/2015) lalu, menyatakan tak terima tindakan tersebut.
“Saya ke sini untuk minta kejelasan terhadap perolehan suara saya yang tiba-tiba dialihkan ke kandidat lain. Itu sudah pelanggaran, dan terbukti secara sengaja mau memenangkan kandidat tertentu,” ujar Kayame.
Sebelum bertemu dengan komisioner KPU Nabire, massa pendukung pasangan DEKAT lebih dulu dibubarkan aparat keamanan.
Deki menuding KPU tak netral. Suara yang dialihkan diminta kembalikan, jika tidak, proses hukum pilihan terakhir.
“Ada unsur kesengajaan dan tersistematis dalam pelaksanaan Pilkada ini, hanya untuk menangkan satu kandidat. Dan itu sudah terbukti, padahal kami menang di lapangan,” tutur mantan camat Wanggar ini.
MARY
