Selasa 2012-07-03 11:14:30
Secara bergantian massa terus berorasi menyampaikan sikap pada kepolisian republic Indonesia yang dinilai sebagai actor dan bertanggung jawab dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, terutama penembakan yang terjadi beberapa bulan belakangan ini di tanah Papua. Â
Kordinator Lapangan aksi, Frans Tomoki dalam orasi mengatakan, berbagai aksi penembakan yang selama ini terjadi di tanah Papua hanya sebuah skenario pemerintah Indonesia, terutama aparat kepolisian untuk mengkambinghitamkan gerakan pro demokrasi di tanah Papua.
“HUT Polri kali ini disertai dengan lumuran darah rakyat Papua Barat. Ketua I KNPB Mako Tabuni ditembak mati ditempat tanpa alasan yang jelas. Kalau ada peristiwa penembakan, aparat selalu menyebut Orang Tak Dikenal (OTK).
Pihak kepolisian harus membuktikan, dan termasuk bertanggung jawab, dan segera hentikan berbagai kasus penembakan yang terjadi selama ini di tanah Papua,†kata Frans di depan Kantor Mabes Polri.
Ditambahkan oleh Frans, kehadiran aparat TNI-Polri dalam jumlah banyak di tanah Papua bukan untuk mengayomi, melindungi, dan menjaga rakyat Papua, namun untuk membunuh dan melakukan pelanggaran HAM berat bagi warga sipil.
Surya Anta dari Partai Pembebasan Rakyat (PPR) meminta agar berbagai kasus pelanggaran HAM di tanah Papua dapat segera dihentikan, dan mencari tahu siapa dalang dibalik berbagai aksi penembakan tersebut.
Setelah puas berorasi, sekitar pukul 12.30 WIB massa menuju Bus untuk melanjutkan aksinya ke Istana Presiden Republik Indonesia di daerah Tanah Abang.
Sebelum massa menuju Istana, pihak Mabes Polri sempat meminta agar perwakilan massa aksi dapat menemui pihak kepolisian untuk mendialogkan tujuan aksi tersebut agar dapat ditindaklanjuti, Korlap aksi menolak untuk bertemu Mabes.
“Kami sudah banyak kali bertemu dengan mereka, tapi tidak ada satupun tuntutan yang di proses. Mereka anggap suara kami seperti sampah, jadi sebaiknya kita tidak usah ketemu lagi,†kata Frans kepada suarapapua.com di sela-sela aksi.
Massa aksi tiba di depan Istana Negara tepat sekitar pukul 13.00 WIB. Puluhan polisi berseragam lengkap dan puluhan polisi berseragam preman telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.
Otis Tipagau, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang meminta agar aparat TNI-Polri dapat bertanggung jawab terhadap berbagai aksi penembakan di tanah Papua.
“HUT Polri kali ini di rayakan di Jakarta, namun di Papua aparat terus melakukan penembakan secara brutal dan melakukan pelanggaran HAM berat,†teriak Otis di depan Istana Negara. Â
Setelah massa puas berorasi, Kordinator NAPAS, Marten Goo membacakan pernyataan sikap NAPAS dihari HUT Polri yang masih melakukan kejahatan kemanusian di tanah Papua.
Dalam tuntutannya, NAPAS meminta, Pertama, Polri segera hentikan stigmatisasi dan pengkambinghitaman terhadap rakyat Papua dan aktivis Papua; Kedua, Polri segera bebaskan Bucthar Tabuni dan tahanan politik lainnya tanpa syarat; Ketiga, Polri segera mengunkap kasus OTK secara transparansi.
Keempat, Polri segera menghentikan pengiriman polisi dan tarik Densus 88 dari tanah Papua; Kelima, Polri segera menangkap tentara yang melakukan penembakan terhadap rakyat Papua; Keenam, segera dilakukan pengadilan sipil terhadap pelaku penembakan Mako Musa Tabuni;
Ketujuh, hentikan segala bentu bisnis militer di tanah Papua; dan Kedelapan, hentikan pengiriman pasukan-pasukan siluman ke tanah Papua.
Usai Ketua NAPAS membacakan pernyataan sikap, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tenang. Aksi kali ini di hadiri oleh perwakilan mahasiswa Papua dari Semarang, Bogor, Salatiga dan Jakarta.
OKTOVIANUS POGAU
