BeritaLingkunganKoalisi Peduli Korban Sawit Nabire Desak Cabut SK Gubernur untuk PT. Nabire...

Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire Desak Cabut SK Gubernur untuk PT. Nabire Baru

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, Forum Independen Mahasiswa (FIM) dan Forum Peduli Papua (FPP) gelar aksi di kantor PTUN Jayapura desak gubernur mencabut Surat Keputusan (SK) tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 142 untuk kelapa sawit di tanah adat Yerisiam, Nabire, Papua.

Koordinator lapangan aksi, Alexander Mujijau, mengatakan, pihaknya sangat menolak PT. Nabire Baru yang menghancurkan tanah masyarakat adat Yerisiam Kabupaten Nabire untuk beroperasi kembali. (Baca: Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire Desak PT. Nabire Baru Segera ‘Out’!).

Baca Juga:  Pemain Timnas Indonesia Ramaikan Gerakan “All Eyes on Papua”

“Kami tidak akan berhenti di sini karena kami melihat perusahaan memaksa perluasan lahan dan areal untuk kelapa sawit. Dan kami bersama masyarakat akan terus melawan,” ujarnya kepada suarapapua.com, Rabu (24/2/2016) di Waena, Jayapura, Papua.

Pihaknya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk menjalankan proses pengadilan yang benar dan tidak membela satu pihak.

Baca Juga:  Gerakan “All Eyes on Papua” Viral, Perjuangan Kembalikan Tanah Adat!

“Kami minta supaya pengadilannya secara adil dan maksimal,” tegas Mujijau.

Sementara itu, koordinator Forum Peduli Papua, Mario Yumte, mengatakan, FPP meminta gubernur Papua agar mencabut izin operasi PT. Nabire Baru yang dikeluarkan oleh Barnabas Suebu saat menjabat sebagai gubernur Papua pada tahun 2008. (Baca: Gubernur Papua Diminta Cabut Izin Perusahaan Kelapa Sawit di Nabire).

Baca Juga:  Proyek PSN Berpotensi Mengorbankan Masyarakat Adat di Teluk Bintuni

“Kami minta supaya harus cabut izin usaha perkebunan pada tanggal 30 Desember 2008 untuk PT. Nabire Baru,” tegasnya.

 

DELPIERO GOBAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Demi Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada Deiyai Tahun 2024, KPU dan Polres Teken...

0
Melalui kerjasama yang sinergis, diharapkan masyarakat kabupaten Deiyai dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi yang berlangsung penuh kondusivitas untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten Deiyai periode 2024-2029.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.