JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, Forum Independen Mahasiswa (FIM) dan Forum Peduli Papua (FPP) gelar aksi di kantor PTUN Jayapura desak gubernur mencabut Surat Keputusan (SK) tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 142 untuk kelapa sawit di tanah adat Yerisiam, Nabire, Papua.
Koordinator lapangan aksi, Alexander Mujijau, mengatakan, pihaknya sangat menolak PT. Nabire Baru yang menghancurkan tanah masyarakat adat Yerisiam Kabupaten Nabire untuk beroperasi kembali. (Baca: Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire Desak PT. Nabire Baru Segera ‘Out’!).
“Kami tidak akan berhenti di sini karena kami melihat perusahaan memaksa perluasan lahan dan areal untuk kelapa sawit. Dan kami bersama masyarakat akan terus melawan,” ujarnya kepada suarapapua.com, Rabu (24/2/2016) di Waena, Jayapura, Papua.
Pihaknya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk menjalankan proses pengadilan yang benar dan tidak membela satu pihak.
“Kami minta supaya pengadilannya secara adil dan maksimal,” tegas Mujijau.
Sementara itu, koordinator Forum Peduli Papua, Mario Yumte, mengatakan, FPP meminta gubernur Papua agar mencabut izin operasi PT. Nabire Baru yang dikeluarkan oleh Barnabas Suebu saat menjabat sebagai gubernur Papua pada tahun 2008. (Baca: Gubernur Papua Diminta Cabut Izin Perusahaan Kelapa Sawit di Nabire).
“Kami minta supaya harus cabut izin usaha perkebunan pada tanggal 30 Desember 2008 untuk PT. Nabire Baru,” tegasnya.
DELPIERO GOBAI
