BeritaHeadlineTheo Hesegem: Negara Sedang Disoroti Dunia Internasional, Jadi Jangan Lagi Ada Pelanggaran...

Theo Hesegem: Negara Sedang Disoroti Dunia Internasional, Jadi Jangan Lagi Ada Pelanggaran HAM

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Theo Hesegem, ketua Jaringan Advokasi HAM Pegunungan Tengah Papua, mengatakan, hasil pertemuan pihaknya di Kemenkopolhukam baru-baru ini menegaskan supaya setiap orang di Papua untuk menahan diri melakukan tindakan-tindakan represif yang mengarah ke pelanggaran HAM.

Karena, situasi HAM di Tanah Papua sedang dipantau oleh dunia Internasional. “Kita masing-masing harus menahan diri, karena kita sedang disoroti oleh dunia internasional dengan kondisi HAM di Papua itu paling terburuk,” kata Theo kepada suarapapua.com di Wamena baru-baru ini.

Dengan demikian, kata Hesegem, untuk saat ini dengan semua yang pernah terjadi untuk dikembalikan ke kondisi baik dengan saling membangun kepercayaan tidak melakukan pelanggaran HAM.

“Negara ini sedang disoroti dengan pelangaran HAM di Papua, jadi kondisi yang lalu jangan terjadi saat ini lagi,” tegasnya.

Ia mengatakan, negara ini punya langkah baik untuk penyelesaian kasus pelanggaran di Papua, termasuk di Pegunungan Tengah Papua, tetapi harus menjaganya dengan tidak melakukan pelanggaran lagi, sebab dengan melakukan pelanggaran akan menambah rumit.

Baca Juga:  Sidang PPT Sesi ke-53 di London: Bencana Kemanusiaan dan Lingkungan Tidak Boleh Diabaikan

“Selama ini masyarakat Papua tidak percaya negara karena kasus HAM, tetapi negara mau selesaikan karena ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Jakarta. Itulah yang mau dilakukan negara ini, sehingga sekali lagi masing-masing menahan diri dengan membangun pendekatan dengan baik,” kata Theo.

Ia juga mengatakan, dirinya mau terus terang menyampaikan kepada masyarakat Papua bahwa kondisi pelanggaran HAM di Tanah Papua tidak bisa dikendalaikan lagi dari dunia internasional, sehingga Pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat harus menahan diri dan bangun komunikasi terhadap siapa saja.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah pimpinan umat Tuhan di Tanah Papua yang selama ini tidak menghiraukan umatnya yang sedang korban pelanggaran HAM.

“Gereja harus bicara dengan korban yang ada ini, karena ini umat, termasuk pimpinan umat muslim di Tanah Papua. Jangan umat korban, semua hamba Tuhan tidak perduli dan diam saja kayak tidak mendengar itu tidak bisa. Semua harus bicara dan memberikan perhatian yang serius,” ujar Hesegem.

Hesegem menyampaikan, orang yang beranggapan salah terhadap pekerja HAM di Tanah Papua dan seluruhnya harus tahu, orang bicara HAM itu tidak bicara politik, karena yang dibicarakan itu kemanusiaan dan nyawa manusia, sehingga jangan takut.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua di Gorontalo Desak Presiden Jokowi Tarik Aparat Militer dari Puncak

Ia mencontohkan bahwa Tuhan Yesus itu pembela HAM sedunia dan Dia tidak takut sama siapapun, karena Dia tahu Dia tidak bicara politik.

“Nah, konteks sekarang apa yang Yesus lakukan itu Dia bebankan pada kita dan hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan di Papua, jadi tidak salah untuk bicara HAM, karena intinya membela umat yang tertindas,” katanya.

Ketika ditanya mengenai tanggapan masyarakat bahwa pendokumentasian kasus HAM Papua oleh Polda Papua yang telah dibicarakan di Kemenpolhukam itu hanya menutupi kesan HAM dari dunia luar, menurut Theo, tanggapan masyarakat seperti itu bagian dari pro kontra yang terjadi dan itu sudah biasa.

Tetapi, ia mengatakan, negara juga sedang khawair dengan kasus HAM di Papua, karena banyak disoroti dunia luar, sebab sebelumnya tidak seperti sekarang yang banyak disoroti.

”Jadi, karena ada desakan, negara ini juga mau menyelesaikan beberapa kasus HAM di Papua,” imbuhnya.

Baca Juga:  Kasus Moses Yewen Belum Jelas, Kepala Distrik Fef Tolak Kehadiran Satgas Yonif 762

Theo membeberkan, kasus HAM yang negara saat ini konsen untuk selesaikan, khusus Pegunungan Tengah Papua diantaranya, kasus Mapnduma tahun 1996, penembakan Opinus Tabuni ketika masyarakat memperingati hari masyarakat pribumi 9 Agustus 2008 dan pembobolan gudang senjata di Kodim Wamena.

“Itu yang dikembalikan Kapolri kepada Kapolda Papua untuk segera dituntaskan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pater John Jonga mengatakan, pelanggaran HAM itu harus dihentikan, karena keterbukaan informasi saat ini sangat tinggi, sehingga penyebaran informasi kejadian dimana-mana cepat diakses oleh dunia luar.

“Sehingga saya mau bilang, tindakan-rindakan HAM ini segera dihentikan. Tindakan ini saya juga mau bilang sama seperti pada rezim Orde Baru lalu. Tinggal main tangkap, tinggal main tembak dan tinggal buat semaunya,” kata Pater John.

Tindakan ini, tegas Pater John, mulai saat ini harus dihentikan, jika ingin kasus HAM di Papua ingin diselesaikan, sebab dunia luar sedang memantau dan sedang menyorotinya.

 

Editor: Arnold Belau

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.