JAYAPURA, SUARAPAPUA.com – Melanesian Spearhead Group (MSG) menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelesaian sengketa politik yang melahirkan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) bangsa Papua di Tanah Papua. MSG akan meminta campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk selesaikan konflik Papua Barat.
Hal ini ditegaskan pimpinan MSG saat ini, yang juga merupakan Perdana Menteri Solomon Island, Mannaseh Sogavare.
Komitmen ini ditegaskan Sogavare menyusul sikap Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG yang mengabaikan niat baik ketua MSG untuk menyelesaikan sengketa Papua Barat, dimana MSG berusaha mempertemukan wadah koordinatif perjuangan kemerdekaan bangsa Papua yang saat ini menjadi observer di MSG, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Indonesia.
“Indonesia telah melewati batas, sehingga kita perlu mengambil sikap tegas,” ujar pimpinan MSG, Sogavare, menanggapi penolakan anggota asosiasi MSG, Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai ketua, Sogavare ditolak beberapa kali dalam upayanya memediasi ULMWP dan Indonesia.
Sementara Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, dilansir Radio New Zealand/RNZ (13/5/2016) menegaskan, keengganan Indonesia sebagai anggota asosiasi untuk bicara dan menerima ketua MSG,
Sogavare juga keberatan Indonesia untuk berdialog dengan ULMWP sebagai observer, difasilitasi MSG, itu sudah dapat menjadi alasan untuk mendepak Indonesia dari ‘rumah’ MSG.
Pertemuan tingkat tinggi MSG akan digelar awal Juni tahun ini di Port Moresby, Papua New Guinea. Pertemuan ini akan berlangsung dengan agenda utama, membahas proposal ULMWP mewakili bangsa Papua untuk menjadi anggota penuh MSG.
Negara Vanuatu dan Solomon Island telah menyatakan dukungannya untuk mendukung aplikasi ULMWP dan mendukung hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Kaledonia Baru (Kanaky) sudah tentu mendukung ULMWP. Tersisa Fiji dan PNG yang akan menentukan nasib ULMWP untuk menjadi anggota penuh mulai awal Juni mendatang atau tidak.
Pewarta: Bastian Tebai
Editor: Arnold Belau
