PNWP Sikapi Surat Terbuka Indonesia Untuk Jeremy Corbyn

0
1064

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menyikapi sikap Indonesia yang memprotes sikap Jeremy Cobyn, pemimpin partai kiri yang juga pemimpin oposisi di dalam pemerintah Inggris. Berikut sikap PNWP:

Parlemen Nasional West Papua/Nieuw Guinea Raad adalah Lembaga Representatif Politik Nasional West Papua mempunyai kewenangan legislasitif untuk menuntut penyelesaian masalah West Papua dan memperjuangkan terwujudnya hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, standar-standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB.

Guna memperkuat keinginan rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri, sehingga terbentuklah International Parlementarians for West Papua (IPWP) pada tanggal 15 Oktober 2008; dan berdasarkan hasil sidang ke-1 PNWP pada 5 April 2012, maka PNWP telah mengeluarkan atau membuat surat mandat resmi atas nama rakyat dan bangsa West Papua kepada IPWP.

Kewenangan yang diberikan kepada IPWP adalah untuk mendorong solidaritas politik masyarakat internasional di setiap parlemen negara-negara guna mendesak pemerintahannya masing-masing di United Nation (UN) untuk memastikan perlunya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, standar-standar HAM dan piagam PBB.

Disamping itu, guna memperlancar diplomasi perjuangan rakyat West Papua di level international, maka PNWP juga telah menetapkan dan memberikan mandat kepada Mr. Benny Wenda, pemimpin kemerdekaan Papua di UK sebagai ketua diplomat International dalam penyelesaian masalah status politik West Papua, serta melakukan konsolidasi internal dan eksternal guna terwujudnya solidalitas internasional untuk West Papua tentang hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.

Upaya konsolidasi internal dalam perjuangan itu telah terwujud melalui terbentuknya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tahun 2014 di Port Vila Vanuatu, dan Mr. Benny Wenda terpilih menjadi Juru Bicara Perjuangan Bangsa West Papua di tingkat internasional.

Pada kesempatan ini, kami perlu menyampaikan bahwa guna memperlancar usaha-usaha diplomasi internasional West Papua dan melegitimasi aspirasi perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua, maka PNWP telah membuat dan mengirim surat penghargaan dan terima kasih kepada:

  1. Hon Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh United Kingdom;
  2. Andrew Smith, Ketua International Parliamentarians for West Papua;
  3. Lord Harries, International Parliamentarians for West Papua di London, United Kingdom;
  4. Samuela ‘Akilisi Pohiva, Perdana Menteri Tonga;
  5. Rex Horoi, Utusan Khusus Solomon Islands untuk West Papua di MSG;
  6. Bruno Leingkone, Menteri Luar Negeri Republic of Vanuatu;
  7. Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan Republik of Vanuatu;
  8. Gary Jufa, Gubernur Provinsi Oro, PNG.

Surat-surat tersebut kami telah kirim ke Sekretariat ILWP untuk selanjutnya diteruskan kepada mereka.

Inti dalam surat-surat tersebut adalah menyurat untuk menyampaikan terimakasih atas sikap, langkah dan posisi yang mereka berikan untuk mendukung dan mendesak terjadinya hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua melalui mekanisme Referendum.

Kurang lebih 54 tahun rakyat West Papua telah berjuang untuk memperoleh hak penentuan nasib sendiri. Hak tersebut belum dilaksanakan secara adil dan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, standar-standar Hak Asasi Manusia, dan Piagam PBB.

Bahwa persoalan West Papua merupakan persoalan hukum internasional, yaitu sengketa tentang New York Agreement 1962, dimana perjanjian yang ditandatangani oleh Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Indonesia itu tidak menjamin Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat West Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Dari tahun 1963-1969, sebagian Rakyat West Papua dibawah ancaman senjata Pemerintah Republik Indonesia dipaksa untuk menyatakan bergabung sebagai bagian dari Negara Indonesia. Sementara, UN dan Pemerintah Kerajaan Nederland sendiri diam dan membiarkan Pemerintah Indonesia melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan untuk menggagalkan keinginan rakyat West Papua sebagai negara merdeka.

Pertama: Perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri masih terus giat diperjuangkan oleh rakyat West Papua sampai saat ini.

Kedua: Pengiriman ribuan pasukan dari Jakarta ke West Papua, pembunuhan, penangkapan, penindasan, penyiksaan, intimidasi, pencaplokan, dan pemenjarahan serta operasi militer yang merupakan suatu kejahatan kemanusian terhadap rakyat West Papua masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sampai detik ini untuk terus menguasai dan menduduki teritorial West Papua.

Ketiga: Kami menyurati untuk menyampaikan terima kasih sekaligus membantah surat terbuka yang dipublikasikan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Media Wahyudi Askar terhadap dukungan dan pernyataan Ketua Partai Buru United Kingdom Inggris untuk bersama rakyat West Papua menuntut tanggung jawab Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia serta UN dibawah hukum international untuk menyelesaikan persoalan West Papua, karena Hak Penentuan Nasib Sendiri belum dilaksanakan di West Papua secara adil dan demokratis berdasarkan Piagam PBB.

Keempat: Kami menyurati dan meminta kepada para politisi, pemerintah dan solidaritas masyarakat internasional agar tidak mudah percaya penipuan pemerintah Indonesia yang kini dilakukan melalui diplomasi dan lewat media menyebarkan propaganda sebagai upaya menutupi kejahatan kemanusiaan yang telah dan sedang dilakukan terhadap rakyat pribumi West Papua.

Kelima: Kami meminta kepada Mr. Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh United Kingdom tetap mempertahankan posisi bersama rakyat West Papua untuk mendesak UN agar melindungi, memajukan dan memenuhi hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, standar hak asasi manusia dan Piagam PBB.

Demikian Press Realese yang kami keluarkan untuk menyikapi Surat Terbuka dari Indonesia kepada Mr. Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh UK.

 

Hormat saya,

Ketua PNWP

Buchtar Tabuni

print