Oleh: Ones Suhuniap
Orang Papua tidak boleh terjebak dengan isu HAM yang sedang dimainkan oleh Jakarta melalui tim bentukan Menkopolhukam , Luhut Panjaitan. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua ini bukan kesungguhan dengan hati yang tulus demi kemanusiaan, tetapi ini hanya upaya pemerintah untuk menggagalkan diplomasi internasional dan menghambat Tim pencari fakta dari PIF serta menghabat diplomasi ULMWP.
Pemerintah hanya mencari peluru diplomasi internasional di papua, mereka akan bilang ke internasional bahwa pemerintah sedang berusaha selesaikan masalah HAM di Papua. Pada hal, seperti yang kita lihat dan alami selama ini, pelanggaran HAM di Papua tidak pernah diselesaikan dan tidak akan selesai. Sebab, penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu tidak akan disentu oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan bermartabat. Untuk berkata jujur dan terbuka soal pelanggaran HAM yang berlangsung selama 50-an tahun di Papua, bagi Jakarta adalah dosa. Sehingga itu tidak akan terjadi.
Orang Papua jangan berharap dan bermimpi bahwa negara ini akan menyelesaikan kasus HAM di Papua. Orang Papua jagan berharap kepada Indonesia bahwa masa depan yang baik itu ada dalam Indonesia. Analoginya, pencuri tidak penah mengaku bahwa dia adalah pencuri. Demikian juga pembunuh, pembunuh tidak akan pernah mengaku kalau dia pelaku atau pembunuh.
Bagimana mungkin pelaku mau jadi hakim untuk untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM Di Papua. Pada hal dia adalah sungguh-sungguh pelaku pembunuhan atau pencuri. Kepada kaum borjuis berhentilah berharap kepada kolonial untuk keadilan di papua.
Saya berharap kepada Orang Papua lebih khusus untuk orang Papua yang saat ini sedang dipake dan melacurkan intelek mereka di bawah ketiak Menkopolhukam. Sehingga tidak terjebak dalam permainan Menkopolhukam . Matius Murib, Marinus Yaung, Lien Maloali dkk bersama delegasi Indonesia berangkat keliling Australia untuk agenda misi diplomasi Indonesia. Rakyat sipil Australia paham dan tahu genosida yang sedang berlangsung di Papua. Sehingga apa pun yang akan dibicarakan dan dikampanyekan oleh delegasi Indonesia di sana, tidak akan dipercaya seutuhnya.
Wacana penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebuah upaya negara untuk meredam isu papua merdeka dan isu HAM di luar negeri. Upaya ini juga bagian dari strategi negara untuk mencari peluru ampuh untuk menghambat tim pencari fakta dari Pasifik Island Forum (PIF) ke Papua berdasarkan resolusi PIF pada Tahun 2015 lalu di Port Moresby, PNG.
Kepada orang papua, diharapkan supaya tidak terjebak dan tidak menerima tim yang akan datang ke Papua. Tim itu akan dikoordinir oleh Menkopolhukam dan beberapa orang papua yang tergabung didalam Tim buatan Jakarta bersama Perwakilan duta Besar PNG, Fiji dan salomon Island rencana dalam waktu dekat ada di Papua.
Kepada orang papua yang ada dalam setingan luhut agar berhenti, dan keluar dari tim bentukan Jakarta tersebut. Orang Papua stop cari makan dan cari popularitas di jakarta atas nama HAM dan atas nama papua merdeka.
Pelanggaran HAm di Papua itu akarnya adalah status politik Papua. Jadi, kalau mau selesaikan pelanggaran HAM di Papua berati terlebih dahulu selesaikan penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di papua itu harus dilihat secara utuh dan tidak sepotong-potong dan buru karena desakan dunia Internasional. Karena pelanggaran HAm di Papua sangat kompleks, yaitu, pembunuhan orang papua, Penyiksaan, pemerkosaan sejak komando trikora 19 Desember 1961, Pepera 1969 sampai dengan pembunuhan saat ini.
Kemudian Pelanggaran HAM di bidang Ekosop, Perampasan tanah, perusakan linggungan, explorasi Sumber daya alam, diskriminalisasi rasial, pendidikan dan kesehatan. selain saat ini kita lihat adalah pelanggaran HAM terhadap Hak berexpresi dan diskriminasi serta pembungkaman ruang demokrasi di papua.
Jadi jagan berharap dan tidak terjebak isu penyelesaian kasus HAM di Papua. Karena Kolonial Indonesia bukan masa depan Papua dan Masa depan Papua ada dalam Papua Merdeka dan itu bukan ada di dalam indonesia tetapi nasib orang Papua ke depan, ada di tangan orang Papua sendiri.
Sebab NKRI selalu merepresi dan tidak mau akui sejarah politik Papua, sehingga tidak ada ruang bagi orang Papua untuk berekspresi terhadap sejarahnya sendiri. Pada hal, akar pelanggaran HAM di Papua adalah pesoalan politik yaitu Perjanjian New York 15 agustus 1962, 1 Mei 1963 dan Pepera 1969.
Kolonial indonesia selalu menutupi dan tidak peduli pelanggaran HAM terhadap orang Papua di bidang sipil politik dan ekonomi sosial budaya. kemudian kenapa baru sekarang dan terkesan buru-buru wacanakan penyelesaikan pelanggaran HAM di Papua?
NKRI sudah menghancurkan pondasi identitas kebudayaan orang Papua, memaksakan jenis pembangunan yang tak diinginkan dan tak dibutuhkan orang Papua, sehingga membuat orang Papua tak lagi jadi tuan di tanahnya sendiri.
NKRI tidak pernah sungguh-sungguh memenuhi hak-hak dasar rakyat bangsa Papua, tetapi dengan cepat dan sungguh-sungguh memfasilitasi investasi yang merampas hutan-hutan adat dan menyingkirkan masyarakat Papua dan identitasnya.
NKRI memiliki arah ekonomi dan pembangunan yang tidak mungkin mensejahterakan warga NKRI sendiri, apalagi orang Papua. Di NKRI yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, hutan tidak dicintai, uang dan pasar jadi tuhan, solidaritas dan kepedulian sesama tidak dijadikan identitas hidup.
NKRI gagal membangun demokrasinya, karena masih terus gunakan cara-cara militeristik dan premanisme. Hidup berdampingan dalam kebhinekaan hanya tipu, kelompok-kelompok anti demokrasi dipelihara oleh militer.
Oleh karena itu kepada korban pelanggaran HAM di Papua agar jagan teryebak dengan wacana penyelesaian pelanggaran HAM di Papua didorong oleh Menkopolhukam yang didalamya ada orang Papua seperti matius Murib.
Matius Murib dan Kawan-kawan agar berheti jangan cari makan di jakarta dengan isu HAM. Kami rakyat Papua membutuhkan tim pencari fakta dari PIF dan PBB bukan dari jakarta. Apalagi di dalamnya ada orang seperti Anda. Kami KNPB bersama rakyat Papua menolak dengan tegas upaya menkopolhukam dan segelintir orang Papua yang ada dalam tim bentukan Jakarta.
Penulis adalah sekretaris umum Komite Nasional Papua Barat.
