Saat Rakernas, PMKRI Gelar Aksi Seribu Rupiah untuk GPM dan ODHA

0
1568

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Di sela-sela Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ke VIII yang dimulai sejak tanggal 24 hingga 31 Juli 2016, Panitia pelaksana RAKERNAS ke VIII PMKRI melakukan aksi seribu rupiah untuk membantu Gerakan Papua Mengajar (GPM) dan ODHA.

“Kami bikin aksi seribu rupiah untuk bantu GPM dan ODHA. Aksi ini berlangsung selama kegiatan Rakernas yaitu terhitung tanggal 24 – 31 Juli 2016 yang bertempat di Aula Diklat Sosial Kamkey,” kata ketua pelaksana Rakernas, Daniel Ndiwaen Mahuse saat ditemui suarapapua.com di sela-sela Rakernas pada Kamis, (28/7/2016) di Jayapura, Papua.

Daniel menjelaskan, pihaknya menjalankan aksi seribu rupiah untuk GPM maupun ODHA untuk pertama kali. Kata dia, hal itu dilakukan karena PMKRI prihatin terhadap persoalan pendidikan di Papua.

“Untuk pendidikan, kami bantu GPM yang ada di Kota Jayapura. Karena GPM melakukan aktivitas membaca, menulis dan menghitung setiap hari di Buper dan Kotaraja, Kota Jayapura. Selain itu, Kota Jayapura adalah barometer dari semua hal untuk provinsi Papua. Tetapi, sejauh ini masih saja masalah pendidikan tidak diperhatikan. Sehingga, dengan inisiatif mendorong masalah pendidikan dengan aksi seribu,” ucapnya.

Lanjut Daniel, PMKRI juga ingin membantu teman-teman Orang Dengan HIV dan AIDS untuk salah satu yayasan yang mengelolah dan menangani ODHA di Kota Jayapura.

“Kami prihatin dan itu kami membantu satu Yayasan yang dikelola oleh gereja Katolik. Yayasan ini menangani teman-teman ODHA. Kami berikan perhatian kepada mereka (ODHA). Dimana orang-orang terpinggirkan, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Padahal mereka bagian dari warga masyarakat yang ada di tanah ini. Mereka juga disisihkan oleh keluarga dekat mereka,” jelasnya.

Selain itu, agenda khusus yang didorong agar menjadi program nasinal PMKRI adalah masalah pelanggaran HAM di Papua dan masalah sosial lainnya yang selama ini dihadapi oleh rakyat Papua.

“Kami juga mendorong persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Antara lain masalah-masalah mendasar, yakni persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini masih belum terselesaikan sejak tahun 1963,” kata Daniel.

Tetapi, kata dia, PMKRI juga menaruh perhatian untuk menagih janji Jokowi untuk membuka akses jurnalis dan peneliti asing ke Papua.

“Presiden Jokowi sudah janji mau membuka akses media asing meliput di Papua. Tetapi faktanya tidak ada. Akses-akses ini ditutup, sehingga persoalan HAM di Papua terus terjadi. Apalagi kasus yang terjadi tahun 2015 di Paniai. Masalah persoalan HAM masih belum tuntas. Sehingga kami mendorong persoalan lebih khusus di Papua untuk dibawah ke tingkat nasional,” pungkas Ndiwaen.

Sementara itu, salah satu anggota PMKRI cabang Manokwari, Aloysius Siep mengharapkan agar di momen yang sangat berharga ini diberikan kepada teman-teman di Papua lebih khusus Kota Jayapura untuk aksi sosial.

Siep juga mendukung agar persoalan mendasar yang dihadapi orang Papua masuk dalam program nasional PMKRI.

“Momen Rakernas PMKRI ini sangat berharga. Banyak persoalan yang terjadi di Indonesia khususnya di Tanah Papua, dapat menjadi kepedulian PMKRI di tingkat nasional. Karena kondisi HAM di Papua sangat disayangkan. Jadi, kami mengajak teman-teman seluruh delegasi PMKRI Indonesia melihat Papua lebih dekat seperti apa? Khususnya soal pelanggaran HAM di Papua yang saat-saat ini menjadi isu nasional dan internasional,” tutur Siep.

Pewarta: Oktopina Surabut

Editor: Arnold Belau