Lukas Enembe: Orang Papua Berhak Hidup di Yogyakarta

1
3425

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com — Bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara No. 119, Kota Yogyakarta, Rabu (3/8/2016), gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe berdialog dan tatap muka dengan mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di Yogyakarta. 

Dalam acara tatap muka dan dialog itu, gubernur Enembe tegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), sehingga tidak ada perbedaan apa pun. Dalam Indonesia, siapa pun bisa hidup di wilyah Indonesia.

“Papua sudah jadi satu dalam bingkai NKRI. Artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga orang Papua berhak hidup di Yogyakarta. Tidak ada yang bisa usir atau melarang mahasiswa Papua hidup di Yogyakarta,” ujar Enembe.

Dalam acara tatap muka dengan para mahasiswa Papua di Yogyakarta, Lukas Enembe menyatakan, Papua telah bergabung dan jadi satu dalam bingkai NKRI. Namun terjadi intimidasi dan diskriminasi rasis terhadap orang Papua di Yogyakarta.

“Saya pikir hanya karena mahasiswa sebut dan teriak kata ‘Merdeka’ saja, masyarakat seperti Ormas reaksioner dan polisi itu takut. Jadi, mereka (polisi dan Ormas reaksioner) lakukan intimidasi dan diskriminasi rasis terhadap orang Papua di Yogyakarta,” ungkapnya.

Selain itu, Enembe juga menasihati mahasiswa Papua untuk lebih fokus pada tujuan mahasiswa Papua ke Yogyakarta. Yaitu, belajar. Ia meminta para mahasiswa menjauhi minuman keras selama di Yogyakarta.

Sementara  itu, Presiden Mahasiswa Papua, Aris Yeimo menyatakan, mahasiswa Papua akan terus menyuarakan aspirasi orang Papua. Karena sejak tahun 1969 hingga saat ini orang Papua hidup dalam intimidasi dan penjajahan oleh Indonesia.

“Kami di sini hidup tidak tenang. Sejak tahun 1969 hingga kini, orang Papua terintimidasi oleh aparat keamanan Indonesia. Sehingga kami hudup tidak tenang di Yogyakarta dan di luar Papua pada umumnya. Kami minta kepada gubernur Papua dan Sultan Hamengkubuwono Ke X memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta,” tutur Yeimo.

Menurutnya, kalau tidak ada jaminan bagi mahasiswa Papua, intimidasi akan berlanjut, sehingga sudah pasti aktivitas mahasiswa Papua akan terganggu. Dan akan pilih jalan lain.

“Kami mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali siap pulang kalau masih terus ada diskriminasi dan intimidasi pada mahasiswa dan orang Papua di Jawa,” ujar Yeimo.

Berikut tuntutan mahasiswa Papua yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pertemuan mahasiswa Papua dan gubernur Papua di Yogyakarta:

Pertama, Gubernur DIY segera mencabut pernyataan “Tidak ada tempat untuk separatis di Yogyakarta”.

Kedua, Gubernur DIY dan Ormas reaksioner di Yogyakarta harus memohon maaf kepada orang Papua terkait label separatis dan monyet yang ditujukan kepada orang Papua.

Ketiga, Jika poin 1 dan 2 tidak diindahkan oleh gubernur DIY dan Ormas, maka kami mahasiswa Papua di se-Jawa dan Bali akan melakukan konsolidasi bersama untuk meninggalkan (eksodus) Pulau Jawa.

Pewarta: Yohanes Kuayo

Editor: Arnold Belau