GMKP-OAP Pertanyakan Realisasi Pembangunan RS Regional Lapago

0
1855

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli Orang Asli Papua (GMKP-OAP), mempertanyakan realisasi pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah adat LAPAGO yang telah direncanakan pemerintah Prov. Papua pada tahun 2013 lalu.

Menurut ketua BEM FK Uncen yang juga ketua GMKP-OAP, Benyamin Lagowan, Pembangunan RS. Regional LAPAGO sesuai dengan rencana yang pernah dipaparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan dibangun di wilayah Kab. Jayawijaya. Hal itu telah diungkapkan kepada publik Papua.

Sehingga hingga hari ini, kata Lagowan, masyarakat Papua khususnya yang berasal/berdomisili dari wilayah adat tersebut masih menunggu realisasinya.

Hingga memasuki tahun ketiga pemerintahan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal ini, harusnya perlu meninjau kembali mengapa program pembangunan RS tersebut masih belum juga terwujud.

“Untuk itu, Kami mendesak jika ada halangan sebaiknya pemerintah Provinsi perlu segera menyelesaikannya agar pembangunan Rumah Sakit itu dapat terwujud, sebab derajat kesehatan masyarakat pegunungan Tengah Papua masih memprihatinkan,” jelas Benyamin Lagowan, kepada suarapapua.com di Jayapura, Selasa (9/8/2016).

Menurutnya, hal ini penting sekali. Karena fasilitas di RSUD Kab. Jayawijaya belum memadai sehingga pembangunan RS tersebut dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang secara mayoritas berada di Pegunungan Tengah Papua dan tersebar di 11 kabupaten tersebut.

Sementara itu, Des John Yoman, wakil ketua BEM FK Uncen mengatakan, jika ada masalah-masalah yang menjadi penghambat, seharusnya pemerintah Provinsi bersama pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya bisa segera menanggulanginya.

“Sangat disayangkan jika pembangunan RS. Regional itu gagal hanya karena ketidakcocokan ataupun persoalan politik kedua pimpinan yang selama ini terkesan kontraproduktif. Seharusnya Pemkab Jayawijaya maupun Pemprov Papua mampu mengedepankan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan politik atau sentimen politik seperti yang selama ini menjadi tontonan masyarakat di media massa sepeti saat ini,” katanya.

Selain itu, Wakil ketua DPM FK Uncen, Abetius Wenda menambahkan, pihaknya meminta gubernur dan bupati Jayawijaya agar segera merealisasikan pembanguna RS regional Lapago. Katanya, saat ini kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan di wiayah Lapago.

“Kami mendesak kepada Gubernur Papua dan Bupati Jayawijaya melalui instansi terkait agar proses pembangunan RS. Regional itu segera bisa diwujudkan karena masyarakat pegunungan sangat membutuhkannya. Lagipula lahan yang bisa dipakai untuk membangun RS tersebut, sudah ada. Jika tidak, bisa dikordinasikan ke pemilik hak ulayat setempat. Pasti ada yang bersedia melepaskan tanahnya. Sebab jika pembangunan RS itu gagal, menurut hemat Kami akan menjadi tolak ukur prospek kedua pimpinan dikemudian hari dimata masyarakat Papua, khususnya masyarakat wilayah adat LAPAGO itu sendiri,” tambahnya.

Seperti diberitakan media ini pada bulan Januari 2016, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo mengungkapkan, terkait keputusan Pemerintah Pusat untuk membangun rumah sakit regional di 5 wilayah adat di Papua, yaitu Mamta, Anim Ha, Domberai dan Bomberai, Lapago dan Meepago serta Saireri dianggap sangat baik.

“Ya benar, rumah sakit itu salah satunya akan dibangun di Kabupaten Jayawiaya untuk wilayah pegunungan. Tetapi rumah sakit Wamena yang sudah ada tidak akan pindah, tetapi akan kita perbaiki untuk peningkatan status,” kata Walilo kepada suarapapua.com di Wamena, Senin (18/1/2016). (5 Wilayah Adat di Papua Akan Dibangun Rumah Sakit Regional)

Rumah sakit regional yang dimaksud, kata Sekda, akan dibangun di lokasi tersendiri dengan pembiayaan dari provinsi maupun pusat. Karena itu, kriteria yang harus dipenuhi adalah peningkatan status RSUD Wamena serta melengkapi berkas-berkasnya.

Selain itu, seperti dirilis antarapapua.com, pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, pemprov Papua akan membangun rumah sakit (RS) rujukan di lima wilayah adat pada tahun depan. Kelima wilayah adat tersebut di antaranya Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Saireri dan Mamberamo Tami (Mamta).

“Anggaran pembangunan rumah sakit rujukan tersebut akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun ini sehingga pembangunannya dapat dimulai tahun depan,” katanya.

Menurut Hery, pembangunan rumah sakit rujukan di lima wilayah adat ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.
“Diharapkan pembangunan rumah sakit rujukan di lima wilayah adat ini dapat meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe bahkan akan membangun empat rumah sakit rujukan nasional di Bumi Cenderawasih. “Rumah sakit tersebut akan dibangun di Merauke, Biak, Nabire, dan Wamena,” katanya.

Pewarta: Arnold Belau

Print Friendly, PDF & Email