JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Legisator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan perjanjan New York yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Belanda atas desakan Amerika Serikat dan PBB merupakan satu perjanjian yang penuh dengan kebohangan. Menurut Kadepa, selain karena tidak pernah melibatkan orang Papua dalam perjanjian New York juga karena perjanjian New York menjadi awal terjadinya penjajahan Indonesia di atas tanah Papua.
“Perjanjian New York hars ditinjau kembali. Karena pernah terjadi satu kebohongan atau penipuan yang dilakuan terhadap orang Papua. Yang melakukan penipuan itu adalah Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan di dalamnya ada peran PBB melalui UNTEA pada saat itu. Maka saya katakan perjanjian New York ini penuh dengan kebohongan,” tegas Kadepa kepada suarapapua.com dari Yogyakarta, Kamis (11/8/2016).
Karena perjanjinan tersebut berisi kebohongan, sehingga sampai dengan hari ini orang Papua masih terus melakukan protes kepada PBB, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.
“Buktinya sebagian besar orang papua masih terus protes itu (Perjanjian New York). Mereka (orang Papua) terus mengatakan ILEGAL, sekalipun menurut pemerintah indonesia itu sah. Tapi bagi orang Papua itu adalah awal penjajahan Indonesia di tanah Papua. Sehingga orang Papua terus menerus protes perjanian New Yort itu” terangnya.
Labih lanjut, ia mengatakan, pro dan kontra tentang perjanjian New York yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 1962 hingga saat ini, Kadepa berpendapat tidak bisa dibiarkan terus. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang terlibat saat itu harus mencari solusi.
“Terjadi pro dan kontra tentang perjanjian New York hingga saat ini tdk harus dibiarkan. Pemerintah (Indonesia) dan semua pihka yang terlibat jangan menganggap remeh atau biasa saja. Harus segera mencari solusi tujuannya untuk meluruskan sejarah yang pro dan kontra ini,” pungkasnya.
Sementara itu, KNPB Pusat telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh rakyat Papua Barat agar ikut bergabung dan ikut ambil bagian dalam aksi damai serentak yang akan digelar di seluruh tanah Papua dalam rangka menolak Perjanjian New York dan juga mengkampanyekan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua barat secara demokratis dan sesua dengan standar hukum internasional, yaitu referendum.
Aksi demo damai itu sendiri akan digelar pada tanggal 15 Agustus 2016. (Baca: Minta PBB Tinjau Kembali Hasil Perjanjian New York, KNPB Akan Demo Damai)
Pewarta: Arnold Belau
