JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Natan Naftali Tebai, ketua Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Timur Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) mengatakan, selama ini aparat masih terus mengedepankan pendekatan militer untuk menghadapi massa rakyat Papua Barat yang hendak menyuarakan aspirasinya dengan damai di Tanah Papua.
Menurutnya, polisi harus mampu untuk mengubah pendekatan yang selama ini digunakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
“Polisi di Papua masih mengutamakan pendekatan militer. Banyak mahasiswa dan pemuda Papua ditangkap tanpa ada sebuah prosedur hukum yang jelas dan tertulis. Dengan cara begini, Polisi menjadi aktor utama yang menutup ruang demokrasi di Papua tanpa ada sebuah penjelasan tentang legal hukum berlaku juga tentang UU yang mengatur tentang larangan demo,” tegasnya kepada suarapapua.com, Senin (15/8/2016) di Jayapura.
Kata dia, polisi di Papua terkesan seperti tidak memiliki strategi untuk menerapkan pendekatan yang lebih bermartabat. Maka, lanjut Natan, ke depan polisi akan dengan sengaja menciptakan momen-momen tertentu untuk menciptakan situasi jadi anarkis dan kacau.
“Saya kuatir dengan pendekatan yang sedang diterapkan oleh polisi saat ini. Karena polisi bukannya menjadi pengaman demo, tetapi akan menjadi aktor yang menciptakan konflik,” ujarnya.
Dijelaskan, Polisi dalam kepemimpinan Kapolda Papua, Paulus Waterpauw terlihat ada hal-hal positif yang dilakukan dengan lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
“Kami melihat, Kapolda Papua sudan buat banyak hal positif. Tetapi bawahannya yang belum dewasa dalam melakukan pendekatan persuasif. Jangan sampai ada pihak ke tiga yang bermain untuk jadi alat konflik. Karena dari demo hari ini, terkesan seperti ada skenario konflik,” katanya.
Lanjut Natan, “Kami tegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda di Tanah Papua adalah aksi-aksi yang bermartabat dan damai. Kami kutuk pihak yang melakukan penembakan terhadap massa aksi dan aktor yang menjadi otak dibalik pembakaran kayu, ban, dan gerobak jualan di sepanjang jalan SPG siang tadi.”
Sementara itu, seperti dikutip dari Jubi, Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan, jika aparat kepolisian melarang Komite Nasional Papua Barat (KNPB) demo, harusnya organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok manapun juga harus dilarang. Jangan terkesan ada diskriminasi dalam memberikan kebebasan berpendapat di muka umum.
Ia mengatakan, kedepan jika KNPB terus tak diberikan ruang menyampaikan pendapat, apalagi jika dihadang ketika akan menyampaikan aspirasinya ke DPR Papua, secara pribadi Emus menyatakan ia tak akan mau menerima jika ada kelompok manapun yang akan menyampaikan aspirasi apapun ke DPR Papua.
“Kedepan kalau begini terus, kelompok manapun dan aspirasi apapun jangan diijinkan ke DPR Papua. Terima aspirasi mereka di jalan saja seperti aspirasi KNPB. Polisi juga harus hadang mereka, seperti ketika menghadang KNPB. Selama ini, meski tanpa ijin kelompok lain bisa diijinkan demo ke DPR Papua. Kenapa KNPB dilarang? Mereka juga bagian dari rakyat Papua,” kata Emus kepada Jubi, Senin (15/8/2016).
Pantauan suarapapua.com, KNPB melakukan aksi di tiga tempat yang berbeda. Antara lain, di Dok 5 depan kampus Yapis Papua, di Abepura dan Expo. Tujuan KNPB dan rakyat Papua demo adalah menuju ke kantor DPR Papua, namun karena aparat hadang di tengah jalan, akhirnya tidak menuju ke DPR Papua.
Selain itu, puluhan massa WPNA juga melakukan demo dengan tuntutan yang sama dengan KNPB di Taman Imbi. Namun aksi mereka tidak berjalan mulus. Karena 23 massa ditangkap dan diamankan ke Polresta Jayapura.
Pewarta: Arnold Belau
