JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Natalis Tabuni, Bupati Kabupaten Intan Jaya, Papua, mengungkapkan, pada tahun 2016 negara telah memotong dana APBD kabupaten Intan Jaya sebanyak Rp 58 Miliar.
“Tahun ini negara potong 58 Miliar rupiah. Dana tersebut masing-masing Dana Anggaran Khusus (DAK) sebanyak 18 Miliar. Dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak 40 Miliar,” ungkap Tabuni kepada wartawan di Jayapura, pada aknir pekan kemarin.
Tabuni mengatakan, pemotongan yang dilakukan oleh negara itu berdampak kepada pembangunan di kabupaten Intan Jaya. Kata dia, Pemkab sudah melakukan lelang untuk mengerjakan beberapa proyek. Dan proyek itu sedang dikerjakan pihak ketiga. Pemotongan anggaran daerah ini sangat mempengaruhi pembangunan.
“Bagi pihak ketiga yang sudah tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) dan sudah melakukan pengerjaan proyek, tidak semuanya akan dibayar tuntas. Karena anggaran dipotong. Ini akan menjadi utang daerah di tahun anggaran mendatang. Ini negara tidak bijak,” tegasnya.
Dikatakan, sebaiknya jika ingin potong anggaran daearah, dari awal negara tidak salurkan anggaran itu ke daerah. Karena setelah pemkab alokasikan anggaran yang ada untuk pembangunan, lalu kemudian dipotong dan kembali ke kas negara itu tidak bijak.
“Ini merugikan kami di daerah. Sebaiknya, kalau mau profesional, negara tidak usah kirim anggaran itu ke daerah. Kalau pada akhirnya mau dipotong lagi. 58 Miliar itu bukan sedikit. Kami di daerah yang susah. Resikonya, kami pemkab tidak bisa bayar pihak ketiga,” jelasnya.
Tabuni juga mengatakan, pemotongan yang dilakukan negara itu akan berdampak pada devisit anggaran daerah. Katanya, pemotongan anggaran ini bukti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak sehat.
“Lebih bijak kalau dipotong sebelum dibagi ke daerah. Pemotongan yang dilakukan negara ini sudah pasti akan berdampak pada pemangkasan anggaran di APBD Perubahan nanti. Termasuk program,” katanya.
Lanjut Tabuni, dirinya mengaku terkejut dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan oleh negara. Karena beberapa tahun sebelumnya tidak pernah terjadi pemotongan anggaran daerah oleh negara.
“Sebelumnya kami tidak pernah alami devisit. Tentu saja kabupaten Intan Jaya akan mengalami pengelolaan keaungan yang tidak stabil,” ujar Tabuni.
Sebelumnya, seperti dilansir pasificpos.com, gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pemotongan anggaran APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBDP) Papua 2016.
Kata Enembe, setiap kabupaten/kota di Papua mendapat pemangkasan anggaran sebesar Rp. 40-50 Miliar, sedangkan untuk Pemprov Papua, pemangkasan anggaran sebesar Rp. 600 Miliar.
”Untuk Papua sendiri, yang mendapat pemotongan paling besar yakni Rp. 1,2 triliun, ini jumlah yang besar, sehingga saya harapkan kabupaten juga harus sesuaikan, dana yang dipotong ini sebenarnya dana bagi hasil,” katanya.
Menurut Gubernur, yang menjadi persoalan adalah rata-rata sebagian besar proyek sudah ditenderkan, sehingga pihaknya mengharapkan kepada kabupaten/kota untuk menyesuaikan.
”Saya kurang tahu, apakah ini akan dipotong lagi atau tidak, tetapi dalam sejarah di republik ini, kali ini baru ada pemotongan anggaran, sehingga mau tidak mau harus menyesuaikan,” imbuh Enembe.
Pewarta: Arnold Belau
