Buku “Papua: Antara Uang dan Kewenangan”, Diapresiasi

0
3017

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Buku karya Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, dengan judul Papua: Antara Uang dan Kewenangan yang diluncurkan di Jakarta, Senin (19/9/2016) malam, diapresiasi banyak pihak.

Salah satu apresiasi didatang dari Roberth Rouw, anggota DPR RI asal Papua.

“Sangat bagus isi bukunya. Saya kira beliau (Lukas Enembe) sangat tanggap dengan masalah Papua, karena beliau jujur dalam menyampaikannya dalam buku tersebut,” kata Roberth di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Roberth setelah mencermati isi buku, Enembe dengan gamblang mengungkapkan berbagai kenyataan selama ini. “Gubernur mencoba menyampaikan berbagai hal, mulai dari keberhasilan hingga kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kebijakan dari pemerintah yang dinilai hanya setengah-tengah untuk membangun Papua,” tuturnya.

Baca juga: Lukas Enembe Luncurkan Buku di Jakarta

ads
Baca Juga:  Kemenparekraf Ajak Seluruh Pelaku Usaha Kreatif di Indonesia Ikut AKI 2024

Dalam buku setebal 285 halaman itu, Rouw menyebut Enembe hebat karena telah membeberkan perilaku pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan untuk rakyat di Tanah Papua.

Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam Otonomi Khusus (Otsus) yang digulirkan sejak 2001 hingga kini, tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik. “Ini artinya kita bisa lihat hari ini, seperti disampaikan Otsus sudah dikasih, tetapi dibungkus, kulitnya saja. Isinya semua itu kembali kepada UU pemerintah pusat yang ada. Seperti kita bicara tentang SDA di Papua, tapi itu mengacu kepada UU yang ada di pemerintah pusat. Itu kan kembali lagi semua ke Jakarta,” tandas anggota Komisi IX DPR RI ini.

Ia menganalogikan Otsus itu seperti seorang pekerja dan bos, antara bawahan dan atasan, dimana seorang atasan tak akan pernah disebut salah karena keputusan dan kebijakan yang diberikan kepada bawahan, meski hal itu salah atau keliru. “Seperti begini, kalau bos salah itu tidak akan dipersoalkan, karena bos,  jadi tidak pernah salah, seperti itu. Lalu, kalau kita bicara tentang anggaran, saya di Banggar DPR. Saya melihat pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan anggaran kepada pemerintah Papua, dana Otsus itu,” kata Rouw.

Baca Juga:  FAO Bareng Masyarakat Yoboi Tanam dan Kelola Sagu Sebagai Pangan Lokal

Khusus pembahasan isi buku saat launching, Roberth menilai, para pemateri belum secara spesifik mengungkapkan keadilan yang dimaksud, khususnya dalam topik tentang Otsus Papua.

Diakui, dua persen DAU Nasional dikucurkan untuk bangun Papua diberikan dalam dana Otsus. “Sekarang coba kita bandingkan, yang dapat Otsus itu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Aceh. Aceh juga dapat dana DAU, sementara Papua itu ada dua provinsi. Ini tidak adil,” ujarnya sembari menambahkan, DAU dua persen tersebut dibagi 70:30 persen untuk Papua Barat dapat 3 T sekian dan Papua 4 T sekian.

Baca Juga:  Hujan di Sorong, Ruas Jalan dan Pemukiman Warga Tergenang Air

Sementara untuk Aceh, kata dia, DAU diberikan ke satu, provinsi saja. “Aceh dapat dari DAU dua persen. Luas Papua itu 21 persen luas nusantara ini, Aceh sekitar 5 persen, dimana rasa adilnya?” tanya politisi Partai Gerindra ini.

Dengan hadirnya buku karya Lukas Enembe, berharap agar mata pemerintah terbuka melihat yang sedang terjadi di Papua. “Itu sedikit persoalan yang coba disampaikan oleh seorang Lukas Enembe, dengan harapan pemerintah terus memperbaiki kebijakan yang diberikan ke Papua,” tegas Rouw.

Pewarta: Lincold Alvi

Editor: Mary Monireng

Artikel sebelumnyaDi Dogiyai, Mama-mama Penjual Mengaku Ditelantarkan
Artikel berikutnyaRouw: Anggota DPR Perjuangkan Dana Pembangunan Papua