JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi Papua dan Papua Barat tiap tahun anggaran digelontorkan pemerintah pusat berkat perjuangan dari wakil rakyat di DPR RI. Meski kebijakan anggaran tersebut dianggap tak adil.
“Wakil rakyat yang duduk di Senayan terus memperjuangkan berbagai dana untuk mempercepat pembangunan di Papua,” kata Roberth Rouw, anggota Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (20/9/2016.
Rouw mengaku selalu sampaikan bahwa dana Otsus Papua tidak sepadan dengan daerah yang sama yang juga diberikan otonomi khusus. “Pemerintah menjawab bahwa selain DAU dua persen Papua dan Papua Barat lewat dana Otsus, ada juga dana tambahan infrastruktur,” jelasnya.
Diakui, dua persen dana DAU nasional yang diberikan lewat Otsus kepada Papua belum cukup untuk melakukan percepatan pembangunan karena dana tersebut tak banyak provinsi Papua, tetapi dibagi ke provinsi Papua Barat. Sehingga, kata dia, perlu kebijakan untuk penambahan anggaran di tahun selanjutnya.
Lebih lanjut dikemukakan, andai diberikan lima persen DAU untuk Papua dan Papua Barat, maka tak perlu ada dana tambahan infrastruktur. “Karena DAU lima persen itu sudah lebih. Namun, jangan diiming-iming dengan dana infrastruktur, tapi dananya tidak sebanding. Lalu, kalau kita bicara bahwa ada kementrian atau lembaga ada di Papua, ini pun juga sama, belum maksimal. Iya kan,” tuturnya.
Menurut Roberth, persoalan tersebut sudah disampaikan saat pertemuan Banggar DPR RI dengan Kepala Bappenas dan Kementrian Keuangan dengan harapan kedua lembaga ini dapat memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi di Papua.
“Saya sempat sampaikan hal itu kemarin saat kami rapat dengan Bappenas dan Menkue di Banggar. Kepala Bappenas sendiri sampaikan bahwa dana dikucurkan di kementrian dan lembaga, tetapi memang hampir sebagian besar atau lebih 60 persen itu jatuh hanya di lima kabupaten/kota di Papua,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Jika lima daerah saja, lanjut Rouw, puluhan kabupaten/kota lainnya yang ada di Papua dan Papua Barat tidak kebagian. Alasan tidak kebagian, dari pemaparan di pertemuan, ternyata karena hanya yang gampang berkomunikasi yang lain susah. “Ini ada apa, Saya sempat tanyakan kenapa begitu, ini kenapa? Tetapi, kepala Bapenas sampaikan seperti begitu,” jelasnya.
Meski demikian, dengan melihat kondisi riil di Papua, ia mengaku bahwa pihak Bappenas berjanji akan terus memperhatikan permasalahan yang dialami oleh pemerintahan di Papua.
“Kepala Bappenas yang baru memperhatikan hal ini. Katanya mereka akan menindaklanjuti, memang ini politik anggaran. Beliau sampaikan itu dan saya berterima kasih pemerintah mulai melihat hal itu,” kata Roberth.
Ia berharap, pemerintah pusat tidak tutup mata dengan kondisi di Tanah Papua. Sebab, menurutnya, berbagai ketidakadilan selama ini mesti direspon pemerintah untuk menjawab harapan rakyat Papua.
“Selama ini kita tahu semua bahwa kalau bicara ketertinggalan, kita paling tinggi, indeks kemiskinan masih tinggi di republik ini, sekitar 27 sekian persen, ini sangat ironi sekali,” ujar Rouw.
Pewarta: Lincold Alvi
Editor: Mary Monireng
