BeritaPilkada Serentak di Dogiyai, Ini Pesan Yakobus Dumupa

Pilkada Serentak di Dogiyai, Ini Pesan Yakobus Dumupa

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — “Hak memilih adalah hak politik setiap orang. Masyarakat di Kabupaten Dogiyai dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2017, selayaknya menggunakan hak politiknya. Hak pilih, masyarakat sendiri yang menentukan dan memilih siapa pemimpin lima tahun mendatang.”

Yakobus Dumupa, sebagai salah satu bakal calon kandidat bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak jilid kedua tahun 2017 di Kabupat Dogiyai, menyampaikan hal itu saat deklarasi “Koalisi Dogiyai Dou Enaa”, Kamis (22/9/2016) kemarin di aula Koteka-Moge Moanemani, Distrik Kamuu, Dogiyai, Papua.

Baca juga: Yakobus Dumupa-Oskar Makai Daftarkan Diri ke KPU Dogiyai

Ia di kesempatan itu mengingatkan kepada warga pemilih tidak salah tentukan figur pemimpin. Tentu banyak calon. Dari banyak itu, satu diantaranya yang akan terpilih. “Pilihlah figur terbaik dari yang baik,” ujarnya.

Baca Juga:  Pilot Philip Mehrtens Akan Dibebaskan TPNPB Setelah Disandera Setahun

Pesan kepada warga masyarakat yang berdomilisi di 10 distrik, pilih figur pemimpin bukan karena faktor tertentu. Bukan karena uang, misalnya. “Warga harus gunakan pertimbangan rasional, lihat baik semua bakal calon, siapa yang mempunyai kemampuan untuk membangun Dogiyai. Tentukan dan pilihlah figur yang tepat untuk memimpin Dogiyai lima tahun kedepan,” tutur Dumupa.

Warga pemilih menurutnya, harus diberikan kesempatan untuk dapat menggunakan hak politik di ajang Pilkada. Dengan hati nuraninya menentukan dan memilih figur terbaik yang dapat diandalkan untuk memimpin Kabupaten Dogiyai pada periode 2017-2022.

Pesan lain yang disampaikan, selama penyelenggaraan tahapan Pilkada, diharapkan kesadaran semua komponen menjaga daerah tetap kondusif. Tak boleh ada perselisihan, apalagi bentrokan antar pendukung. “Kegiatan Pilkada harus dilaksanakan dalam situasi yang aman dan damai,” kata alumnus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta ini.

Baca Juga:  Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai Siap Digelar

Dalam deklarasi terbuka sebelum bersama pasangannya, Oskar Makai, diantar massa pendukung dan pengurus parpol dan tim pemenangan menuju ke kantor KPU yang terketak di Tokapo, Moanemani, Yakobus Dumupa meminta restu dan ijin dari masyarakat adat di hadapan Tuhan dan alam Dogiyai, untuk bersaing secara sehat di Pilkada 2017.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ini juga sempat singgung soal dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pilkada, terutama anggaran.

Baca Juga:  Proteksi OAP, FOPERA Desak KPU RI Menerbitkan PKPU Khusus Pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua

Menurutnya, untuk sukseskan pesta demokrasi sebagai agenda nasional, pemerintah daerah wajib mendukung dengan menyediakan anggaran. Dana konon dipersoalkan karena beberapa waktu lalu belum diberikan ke lembaga penyelenggara, meski dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dogiyai telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Bagi KPU, terutama Panwas dan Aparat Keamanan, diharapkan dananya sudah tidak masalah lagi.

“Harapan kita, semua pihak yang terlibat harus jalankan sesuai aturan, semua proses Pilkada bisa dilaksanakan dengan baik pula,” kata Dumupa.

Diberitakan sebelumnya, Dumupa-Makai mendaftar ke KPU Kabupaten Dogiyai dengan dukungan tiga partai politik, yakni PKB (2 kursi), Gerindra (1 kursi) dan PDI-P (1 kursi).

Pewarta: Agustinus Dogomo

Editor: Mary Monireng

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi: Selidiki Penyiksaan Terhadap OAP dan Seret Pelakunya ke Pengadilan

0
“Kami juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan di Tanah Papua yang selama ini justru menimbulkan korban, dan mendorong Panglima TNI untuk segera melakukan evaluasi internal dan pengawasan yang lebih baik serta memastikan terwujudnya akuntabilitas atas kinerja TNI dan penggunaan kekuatan pasukan TNI di Tanah Papua,” tegas Koalisi Kemanusiaan untuk Papua dalam siaran pers yang dikirim dari Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.