Oleh: Florianus Geong
Masalah kesehatan di Papua telah menjadi perbincangan serius selama bertahun-tahun lamanya. Tetapi hingga saat ini, persoalan ini masih terus menjadi fokus perhatian berbagai pihak. Buruknya pelayanan kesehatan menjadi satu fokus utama perhatian saat ini. Seringkali masyarakat yang telah bersusah payah berjalan jauh dari kampung-kampung mendapati Puskesmas tertutup.
“Seringkali masyarakat yang sakit datang ke Puskesmas, namun seringkali menemukan Puskesmas tertutup. Kadangkala masyarakat hanya lewat di jalan dan melihat jika tirai berwarna merah di ruang obat belum dibuka, maka masyarakat langsung pulang,” cerita Pater Ivan Simamora OFM.Cap, Pastor Paroki Musatfak beberapa waktu lalu tentang kondisi Puskesmas Musatfak yang lebih sering tertutup.
Kondisi ini bukanlah kondisi yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu, masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan (FPK) berjuang untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan layanan kesehatan tersebut. Pemerintah sendiri, melalui Dinas Kesehatan pun berniat melakukan perbaikan layanan kesehatan.
Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk melakukan perbaikan layanan kesehatan adalah menyeleksi Kepala Puskesmas di 12 Puskesmas di Jayawijaya melakukan fit and proper test pada tahun 2014 lalu. Upaya ini mendapat apresiasi dari banyak pihak termasuk dari FPK. Tetapi seleksi Kepala Puskesmas dengan jalan fit and proper test ini tidak semuanya menghasilkan pimpinan Puskesmas yang mampu menjalankan tugas dengan baik.
Salah satu contohnya adalah masalah yang sedang dihadapi oleh Puskesmas Musatfak, dimana kepala Puskesmas menghilang selama beberapa bulan lamanya karena diduga melakukan penyelewengan dana.
Liza, seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Musatfak mengakui bahwa akibat menghilangnya Kepala Puskesmas, pada awalnya sebagian perawat di Puskesmas Musatfak kurang bersemangat untuk melakukan pelayanan. Dulu tenaga kesehatan di Musatfak sangat rajin, namun setelah menghilangnya kepala Puskesmas, staf Puskesmas Musatfak menjadi kurang bersemangat
“Dari 25 staf yang bekerja di sini, sebelum Kepala Puskesmas menghilang sebagian besar tenaga kesehatan aktif melayani masyarakat di Puskesmas Musatfak, sebagian lainnya sedang melanjutkan studi. Tetapi sejak Kepala Puskesmas menghilang, sebagian besar staf menjadi kurang aktif,” ungkap Liza yang merupakan relawan di Puskesmas Musatfak.
“Dalam pantauan kami, sejak beberapa bulan lalu, biasanya hanya sopir ambulans Puskesmas Musatfak dan suster Liza yang biasanya datang setiap hari, itu pun seringkali terlambat. Sementara staf lainnya tidak datang setiap hari. Tetapi sekitar tiga bulan terakhir, petugas kesehatan di Puskesmas Musatfak mulai aktif kembali,” ungkap Frans Alua, anggota Forum Peduli Kesehatan distrik Musatfak saat ditemui beberapa waktu lalu.
Frans Alua mengakui bahwa ada perubahan yang terjadi di Puskesmas meski perubahan itu lambat karena persoalan pemimpin Puskesmas. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum menetapkan orang yang menggantikan Jhon R. Ungirwalu sebagai kepala Puskesmas Musatfak yang kabur awal tahun 2016 ini.
Janji Perbaikan Layanan
Persoalan yang terjadi di Puskesmas Musatfak hanyalah salah satu contoh dari beberapa Puskesmas yang mengalami kondisi serupa. Di Puskesmas Asolokobal misalnya, masyarakat mengeluhkan keterlambatan petugas kesehatan di Puskesmas Asolokobal.
“Pasien di Asolokobal biasanya sudah datang di Puskesmas sekitar jam 7.30. Tetapi, di Puskesmas biasanya hanya ada Kepala Puskesmas sementara dokter dan petugas kesehatan lainnya sering datang terlambat bahkan hingga pukul 10.00 baru tiba di Puskesmas,” kata seorang warga Asolokobal yang tidak memberitahukan namanya via telepon saat dialog interaktif di RRI Wamena, 22 Juni 2016 lalu.
Masalah-masalah di sekitar layanan kesehatan inilah yang mendorong Forum Peduli Kesehatan (FPK) melakukan survey pengaduan masyarakat di Puskesmas Hom-hom, Puskesmas, Hubikosi dan Puskesmas Musatfak. Hasil survey pengaduan tersebut kemudian melahirkan beberapa rekomendasi.
Sejak dibentuk pada tahun 2013, FPK telah memberikan lima jenis rekomendasi dengan 123 poin rekomendasi dalamnya. Rekomendasi-rekomendasi ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan juga kepada tiga Puskesmas dari 13 Puskesmas di Jayawijaya.
Tanggapan atas rekomendasi-rekomendasi ini cukup baik. Ketiga Puskesmas tersebut kemudian membuat Janji Perbaikan Layanan sebagai bentuk tanggapan atas rekomendasi yang diberikan FPK. Dari 123 poin rekomendasi, ada 63 rekomendasi yang telah dilaksanakan baik oleh Puskesmas sendiri maupun oleh Dinas Kesehatan.
Sarlota Alua, koordinator FPK distrik Hubikiak mengaku cukup puas dengan perkembangan Puskesmas Hom-Hom di distrik Hubikiak karena bersedia menerima kehadiran FPK dan berupaya melakukan perbaikan layanan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh FPK.
Meski demikian, FPK terus mendorong agar pelayanan kesehatan ke depannya semakin baik. Ada beberapa janji perbaikan layanan yang belum dilaksanakan oleh ketiga Puskesmas.
Dalam review yang dilakukan oleh Forum Peduli Kesehatan terhadap tiga Puskesmas dampingannya bersama Kinerja USAID, FPK menemukan bahwa ada pemenuhan sekitar 61% janji perbaikan layanan di Puskesmas Hubikosi, sementara di Puskesmas Musatfak baru 48% dan di Hubikiak atau Hom-Hom sebesar 53%.
“Ada sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh puskesmas-puskesmas, namun belum maksimal. Salah satu sebabnya adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan dan juga dari Kepala Puskesmas,” kata Yance Tenouye, ketua FPK Jayawijaya dalam dialog interaktif di RRI Wamena, 22 Juni 2016 lalu.
Janji ini tidak sepenuhnya bergantung pada Puskesmas itu sendiri. Pemenuhan janji terserbut melibatkan masyarakat khususnya FPK. Peranan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendorong perbaikan layanan kesehatan di Puskesmas. Karena itu, FPK pun tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut sesuai kapasitasnya.
Seiring dengan rekomendasi yang diberikan oleh FPK, Dinas Kesehatan pun serius. Dinas Kesehatan merespon beberapa rekomendasi teknis yang diberikan FPK. Salah satu isi rekomendasi yang mendapat tanggapan serius dari Dinas Kesehatan adalah soal keaktifan petugas kesehatan di Puskesmas.
“Kami telah membangun komitmen agar petugas kesehatan di lapangan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kami telah melakukan berbagai pertemuan dengan petugas kesehatan di lapangan untuk mendorong perubahan itu. selain itu, kami juga telah mendaftar petugas-petugas kesehatan yang secara kehadiran tidak mencapai harapan untuk mendorong agar para petugas tersebut bisa kembali melayani kesehatan masyarakat dengan baik” ungkap Tinggal Wusono, kepala dinas Kesehatan Jayawijaya dalam dialog interaktif di RRI Wamena tentang Review Janji Perbaikan Layanan dan Rekomendasi Teknis.
Pentingnya FPK
Forum Peduli Kesehatan lahir berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 128 tahun 2004. FPK bertujuan untuk mendukung pencapaian kesehatan masyarakat yang semakin baik dari hari ke hari.
Kehadiran FPK sangatlah penting dalam mendorong pelayanan kesehatan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Terkait dengan itu, FPK berperan mendukung kinerja penyedia layanan dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang penting untuk melakukan perbaikan layanan. Rekomendasi-rekomendasi ini lahir berdasarkan kajian atas kondisi kesehatan masyarakat dan juga atas pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
Tetapi, FPK tidak hanya sekadar memberikan rekomendasi, lebih lagi FPK terlibat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Untuk itu, FPK membuat kajian-kajian berdasarkan temuan di masyarakat dan pengaduan masyarakat, lalu memilahnya dalam rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada penyedia layanan di tingkat distrik (Puskesmas), tingkat kabupaten (Dinas Kesehatan) atau rekomendasi yang mesti dijalankan oleh pemerintah distrik dan masyarakat sendiri.
Prinsip dasar FPK adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong peningkatan kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit maupun dalam pelayanan terhadap orang yang membutuhkan layanan kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat ini sangat penting karena persoalan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Terkait dengan itu, di Jayawijaya telah terbentuk Forum Peduli Kesehatan di tiga distrik dan Forum Peduli Kesehatan Kabupaten. Dalam perkembangannya, kehadiran FPK di tiga distrik dan FPK Kabupaten telah mendorong perubahan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meski masih banyak hal yang masih menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat, kehadiran FPK menjadi unsur penting yang patut dikembangkan terus.
Pater Ivan Simamora OFM.Cap, salah satu pengurus FPK Kabupaten Jayawijaya, mengatakan bahwa pada waktu yang akan datang FPK Kabupaten akan memfasilitasi pembentukan FPK di distrik-distrik yang lainnya.
Penulis adalah jurnalis warga Noken Jayawijaya, Papua
