Antropologi dan Gerakan Sosial: Perspektif Papua (Bagian 3)

103

Oleh: I Ngurah Suryawan

Pengantar

Pada bagian ketiga ini saya akan mendiskusikan salah satu isu terpenting dari esai ini yaitu perspektif antropologi reflektif yang menekankan pada tema transformasi (perubahan) sosial budaya dalam kasus Papua. Saya mendudukkan persoalan transformasi ini sebagai sebuah kondisi yang tak terhindarkan di Papua. Beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh Tanah Papua digerakkan oleh beberapa diantaranya adalah arus migrasi, penetrasi investasi global yang hadir untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Situasi seperti ini tak terhindarkan bagi orang Papua. Mereka harus menghadapinya. Tidak ada pilihan.

Saya mencoba untuk membentangkan ide tentang perspektif antropologi reflektif yang memusatkan perhatian kepada bagaimana subyek (manusia itu sendiri), dalam hal ini adalah orang Papua itu sendiri untuk memaknai perubahan dengan pertama-tama merubah dirinya sendiri. Perubahan dari diri itulah yang menjadi dasar antropologi reflektif untuk merespon dunia global yang terus bergerak dan berubah tanpa henti. Dalam konteks Papua, antropologi reflektif memperhatikan fragmen-fragmen kehidupan orang Papua yang penuh liku, dilemma, ironi dan pilihan-pilihan yang sulit dan beresiko.

Antropologi dan Transformasi

Membaca kompleksitas persoalan di Papua, ilmu kemanusiaan (antropologi), berdasarkan kedekatannya dengan subyek studinya memiliki senjata yang tajam dalam studi-studinya untuk memfasilitasi transformasi sosial yang terjadi di masyarakat. Antropologi berlandaskan dirinya pada belajar dari orang lain untuk merubah diri sendiri. Dengan demikian, proses reflektif yang transformasif menjadi isu utama dalam sebuah kerja engagement antropologi melalui karya-karya etnografinya.

Antropolog terlibat dengan subyek studinya untuk bersama-sama mengorganisasi diri, berefleksi, dan bersama-sama bergerak menuju sejarah baru dalam hidup masing-masing. Jauh dari itu, antropologi menjadi medium refleksi diri yang inklusif dan apresiatif yang dalam bagi antropolog itu sendiri.

Membaca persoalan tersebut, antropologi dituntut perannya untuk memberikan senjata atas “kekalahan” masyarakat tempatan di Indonesia yang didesak ke “pedalaman” akibat jejaring interkoneksi kekuatan kapital global yang maha dahsyat. Ini untuk menunjukkan bahwa antropologi adalah ilmu yang membumi, bekerja bersama-sama warga komunitasnya, berproses bersama, baik si antropolog maupun warga komunitasnya, untuk bersama-sama membangun penafsiran dan secara lebih luas membangun sejarah (baru).

Antropologi reflektif yang ditawarkan Laksono (2009) berkeinginan menempatkan antropologi sebagai ilmu yang “memanusiakan manusia”. Antropologi berada “di dalam” dan tepat berada di titik sentral perubahan sosial komunitasnya. Sebagai jenis penelitian alternatif dalam antropologi, pijakan mutlaknya adalah dalam kerja penafsiran untuk mengapresiasi pengalaman dan refleksi komunitas masyarakat. Antropologi tidak lagi bekerja pada wilayah “wacana dan mentalitas budaya” yang justru meminggirkan refleksi dan praktik keseharian masyarakat. Dengan refleksi itulah antropologi akan memberikan sumbangan nyata bagi usaha penegakan identitas, menyemaikan gerakan-gerakan sosial, dan bersama-sama masyarakat tempatan membangun sejarah (baru).

Refleksi yang ditawarkannya adalah membuka jalan penelitian alternatif transformatif partisipatoris. Penelitian ini melibatkan si peneliti secara partisipatoris ke dalam subjek penelitiannya. Partisipasi observasi dilakukan untuk membangun argumentasi dan teori dari data-data lapangan yang diperoleh si peneliti bersama dengan subjek penelitiannya. Si peneliti menggunakan metode reflektif dengan bersama-sama subjek penelitian membangun pola relasi untuk bersama-sama merumuskan persoalan yang terjadi dan memberikan argumentasinya.

Metode penelitian ini tergolong penelitian alternatif transformastif partisipatoris yang percaya bahwa kenyataan itu bersifat partisipatif yang diciptakan oleh (hubungan) pikiran dan lingkungan yang ada. Inilah yang disebut dengan “subyektifitas kritis” yang terjadi melalui transaksi partisipatoris dengan lingkungan. Metode penelitian etnografi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini memuat proses reflektif daripada temuan bebas nilai yang obyektif. Dalam bahasa Laksono (2009: 4), peneliti maju bersama komunitas yang ditelitinya dalam suatu proses sosial-budaya menjalin sejarah (baru).

Dengan demikian, metode penelitian ini menjadikan studi antropologi menjadi bagian dari gerakan sosial komunitasnya dan dituntut berpartisipasi dalam menciptakan sejarah yang menyatu dengan komunitas tempatan studi berlangsung.

Dua kata penting dalam pendekatan ini adalah pengalaman dan refleksi. Dengan membangun kenyataan yang partisipatif, maka menjadi sangat penting untuk mengapresiasi narasi-narasi, pengalaman, dan refleksi masyarakat tempatan yang menjadi jantung dari metode ini.

Dengan demikian, melihat interkoneksi masyarakat tempatan dengan kekuatan-kekuatan global kapital, identitas budaya –termasuk di dalamnya subjek (identitas masyarakat tempatan) adalah merupakan ruang penafsiran persoalan resistensi (siasat), perlawanan, dan boleh dikatakan sebagai gerakan sosial.

Maka, penafsiran yang akan dihasilkan tidak berhenti pada usaha menghasilkan nilai-nilai, kebijakan-kebijakan, atau kebudayaan lain semata, tetapi lebih pada usaha-usaha reflektif, yaitu proses pemaknaan yang mensintesakan fungsi-fungsi identifikasi dan predikatif akibat interaksi antara peneliti dan liyan-nya (pribadi-pribadi lain) (Laksono, 2009: 8).

Antropologi dengan pendekatan reflektif memang tidak akan pernah bebas nilai. Antropologi reflektif lahir bersama-sama rakyat untuk berpolitik dalam membangun sejarah baru. Oleh karena itulah, antropologi reflektif yang mendasarkan dirinya pada gerakan sosial, bekerja bersama-sama untuk menemukan “diri masayakarat” dan juga “diri si antropolog”. Kerja antropologi yang hanya “mengatasnamakan rakyat” akan tercerabut dari refleksi masyarakat tempatan yang ditelitinya. Penafsiran yang dihasilkannya hanya akan memantik relasi kekuasaan dan kekerasan.

Kita mungkin sudah terbiasa membaca bagaimana narasi-narasi “kekalahan” Bangsa Papua yang dilukiskan oleh media massa, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan hingga kesehatan. Salah satu dari sekian banyak contoh itu adalah “kekalahan” ekonomi Bangsa Papua dari para pendatang yang mengadu nasib di Tanah Papua.

Kisah yang lebih tragis lainnya adalah “kekalahan” sebagian Bangsa Papua akibat penetrasi kuasa modal global dalam bentuk investasi perusahaan dalam bidang tambang dan perkebunan misalnya. Mengikuti kisah fragmen-fragmen keseharian “kekalahan” Bangsa Papua berelasi dengan dunia global dalam bentuk investasi perdagangan, tambang dan yang lainnya, saya menjadi teringat lukisan yang tajam Y.B. Mangunwijaya dalam Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (1987) yang merefleksikan relasi sosial yang terjadi di negeri ini.

Hampir semua masyarakatnya terjebak dalam lingkaran saling melenyapkan satu dengan yang lainnya. Perumpamaan Ikan Hiu menggambarkan kekuatan kapital (kuasa modal). Ikan Ido mencitrakan ketamakan penguasa lokal (baca: negara) yang dengan semena-mena memakan Ikan Homa, yang tidak lain adalah rakyatnya sendiri.

Pada akhirnya, Ikan Ido juga termakan oleh keganasan Ikan Hiu. Semuanya pasrah, tergantung, dan menyerahkan kehidupannya kepada kekuatan lain diluar kuasa bahkan bayangan kita.

Jejaring politik investasi global merenggut relasi historis rakyat tempatan terhadap tanahnya. Globalisasi investasi global yang menerjang Papua memang benar telah mensejahterakan segelintir rakyat, tetapi menggerus tanah dan mengeksploitasi sebagian besar rakyat. Komunitas rakyat tempatan juga harus berjuang menegakkan identitasnya ditengah gempuran modal industri pariwisata. Semuanya menjadi komoditas, barang dagangan produksi kapitalis dan sebagai obyek hasrat konsumen.

Tentu sangat banyak Bangsa Papua yang berada di tepi sukses masuknya investasi global di Tanah Papua. Mereka selalu dikalahkan, termakan oleh Ikan Hiu dan Ikan Hido yang haus kekuasaan. Rakyat Papua dengan tanahnya telah lama menjadi incaran para investor dan kekuatan investasi global dengan dalih “mensejahterakan Rakyat Papua”. Rakyat kecil ini berada di garis depan (frontier) perebutan sumber daya untuk kepentingan kekuasaan politik (kapital) global.

Kondisi terjepit itu diperparah dengan kuasa politik lokal yang bukannya melindungi rakyat tempatan, tetapi malahan berkolaborasi dengan kekuatan modal untuk menindas rakyatnya sendiri.

Terlalu banyak contoh yang menunjukkan bagaimana pongahnya penetrasi kuasa politik (globalisasi) merasuk mengobrak-abrik sejarah rakyat tempatan terhadap tanah kelahirannya. Di Papua Barat misalnya, pembukaan perkebunan kelapa sawit, investasi besar perusahaan pertambangan, pembalakan hutan, hingga penetrasi modal melalui pendirian mallmall hingga hotel berbintang menyisakan kompleksitas persoalan terhadap posisi rakyat tempatan. Tanah mereka habis terjual, akses ekonomi yang semakin sulit, relasi historis terhadap tanah mereka yang terputus membuat mereka terhimpit.

Bersambung…

Penulis adalah Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.