SEMARANG, SUARAPAPUA.com — Natalius Pigai, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mengatakan, kunjungan presiden Joko Widodo ke Papua tidak bermanfaat. Karena kunjungannya ke Papua hanya menghabiskan anggaran APBD Papua yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
“Salah satu problem atas kehadiran Presiden di Papua juga diduga lebih banyak menghabiskan APBD Papua yang mencapai miliaran rupiah. Jadi, kalau makin banyak kali Presiden kunjungi Papua, makin banyak APBD Papua yang terkuras,” ungkap Pigai kepada suarapapua.com pada Selasa (18/10/2016) dari Jakarta.
Menurutnya, orang di Jakarta lebih sering mengkritisi orang Papua yang banyak menghabiskan uang Otonomi Khusus (Otsus). Namun, yang terjadi adalah uang Otsus itu terkuras untuk masuk kembali ke kas negara.
“Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana Otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan (Presiden Jokowi ) semacam ini. Berbeda dengan kunjungan Presiden Gusdur sekali melakukan kunjungan ke Papua terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan,” jelas Pigai.
Pigai mengatakan, salah satu kegagalan Presiden Jokowi untuk memberi manfaat dalam kunjungan kerja ke Papua juga disebabkan karena Presiden tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif, sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.
“Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini,” pungkasnya.
Seperti dikutip media ini dari tempo.co, dalam kunjungannya ke Papua, presiden Jokowi telah meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan pada Senin, 17 Oktober 2016.
Keenam infrastruktur itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2×10 megawatt (MW), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2×1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilovolt (kV) Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkuit, 70 kV Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkuit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 megavolt ampere.
Pemerintah berharap infrastruktur tersebut akan mengurangi masalah pasokan listrik di kedua provinsi itu. Saat ini, Papua dan Papua Barat mempunyai total daya mampu listrik 294 MW, dengan beban puncak 242 MW. Sedangkan pertumbuhan beban rata-rata delapan persen per tahun, dan jumlah pelanggan mencapai 521 ribu.
Yermias Degei, mantan pemimpin redaksi majalahselangkah.com, di akun media sosial facebooknya menulis, Jokowi pertama kali mengunjungi Papua sebagai Presiden Indonesia pada Desember 2014 ketika merayakan Natal bersama masyarakat Papua. Kedatangan kedua dilakukan pada Mei 2015 saat menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara yang ketiga, Presiden kembali datang ke Papua pada akhir tahun 2015 untuk meletakkan kapsul waktu di Merauke serta meresmikan terminal baru Bandara Wamena. Di kunjungan ketiga juga Presiden memilih menyambut tahun baru 2016 dengan bermalam di Raja Ampat. Kunjungan keempat pada bulan April 2016 ke Kabupaten Teluk Wondama untuk meresmikan Pelabuhan Wasior yang menjadi bagian dari program tol laut pemerintah.
Kunjungan terakhir ia berkunjung pada Jumat 29 April 2016 lalu. Dan pada hari ini, 17 Oktober 2016, Presiden Indonesia Jokowi dikabarkan tiba di Jayapura dalam rangka peresmian sejumlah proyek di Jayapura dan Yahukimo. Ini adalah kunjungan kali keenam setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu (dalam tempo 2 tahun).
Pewarta: Arnold Belau
