JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Besok, Kamis (20/10/2016), Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai salah satu lembaga advokasi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua akan mengkoordinir aksi damai dengan tema “Tanah Papua Zona Darurat Hak Asasi Manusia di Dunia”.
Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH Manokwari, kepada suarapapua.com, menjelaskan, aksi damai ini akan diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara dalam rangka memperingati HUT ke-30 LP3BH Manokwari yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2016.
“Juga sebagai bentuk tanggung jawab LP3BH sebagai lembaga advokasi HAM internasional di Tanah Papua tentang kebenaran dari fakta mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah berlangsung sepanjang lebih dari 50 tahun dan membawa ratusan ribu korban di pihak rakyat sipil Papua, tetapi tidak pernah memperoleh perlakuan yang adil dalam konteks penyelesaian secara hukum oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” tuturnya.
Masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua telah diangkat oleh tujuh Kepala Negara dari negara-negara Pasifik dan Melanesia di depan Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September yang lalu.
Kata Warinussy, aksi damai ini hanya mengusung tema HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun.
“Tidak dengan isu-isu politik yang lain, karena forumnya sudah tersedia di Komisi Dekolonisasi di bawah kewenangan penuh Majelis Umum PBB di New York yang kini menjadi tugas dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),” tegasnya.
Warinussy mengatakan, isu HAM yang diusung dalam aksi damai besok akan sejalan dengan rencana pembahasan situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun yang akan menjadi topik utama dalam Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB, Jenewa-Swiss, pada Maret 2017 mendatang.
Dalam aksi ini menurutnya, LP3BH akan mengkoordinir rakyat sipil Papua untuk menyuarakan kondisi riil bahwa Tanah Papua zona darurat HAM di dunia yang segera membutuhkan pertolongan dan intervensi kemanusiaan internasional selambat-lambatnya bulan November 2016.
“Berbagai komponen rakyat Papua akan ikut serta di dalam aksi besok,” katanya sembari menambahkan, warga non Papua juga dipastikan “turun” ke jalan bersama.
Rencananya, kata Warinussy, aksi ini akan dimulai dari depan kantor LP3BH di Jalan Gunung Salju, Fanindi Bengkel Tan. Massa akan berjalan kaki melewati jalan Gunung Salju, Jalan Merdeka dan Jalan Siliwangi hingga kantor DPR Papua Barat untuk berdialog dengan pimpinan dan anggota legislatif.
Soal ijin aksi, ia mengaku LP3BH sudah sampaikan surat pemberitahuan ke Kapolres Manokwari sesuai standar dan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua ini menambahkan, LP3BH menyambut kesediaan seluruh komponen rakyat Papua maupun non Papua yang hendak bersama-sama ikut serta dalam aksi damai ini untuk menyuarakan situasi pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi dan diduga keras melibatkan aparat keamanan negara di Tanah Papua.
“Semua tanpa penyelesaian secara hukum. Hal itu menimbulkan trauma psikis dan penderitaan fisik serta mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia,” ujar Warinussy.
Pewarta: Mary Monireng
