Kelompok Cipayung Kota Jayapura Tagih Janji Jokowi

306

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sedikitnya sembilan tuntutan disampaikan organisasi mahasiswa nasional yang tergabung dalam Kelompok Cipayung se-Kota Jayapura, Kamis (20/10/2016) saat menggelar aksi damai dalam rangka menagih janji Presiden Joko Widodo terhadap penyelesaian berbagai persoalan di Papua.

Aksi damai dari Kelompok Cipayung Kota Jayapura terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dipusatkan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, kota Jayapura.

Elias Ndiwaen Mahuse, koordinator aksi, saat ditemui media ini, menyatakan, sudah dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-JK, namun Papua masih jauh dari yang diharapkan. “Oleh karena itu, sekarang kami tuntut janji-janji itu,” ujarnya.

Kata Elias, aksi hari ini menuntut janji Jokowi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Tanah Papua tanpa penyelesaian yang jelas, bahkan tak pernah terealisasi dengan baik setiap kebijakan pemerintah.

Dalam sesi jumpa pers, Kelompok Cipayung Kota Jayapura menyampaikan sembilan tuntutan.

Pertama, kami menegaskan bahwa Pasar Mama-mama Papua jangan dipolitisir.

Kedua, kami menegaskan bahwa penyelesaian kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 bukan sekedar wacana saja, tetapi harus diusut tuntas sampai para pelakunya mendapat hukuman seberat-beratnya.

Ketiga, kami menuntut kepada pemerintah pusat agar segera membuka akses bagi media internasioal ke Tanah Papua sesuai dengan janji presiden Jokowi.

Keempat, hentikan kebijakan tentang Papua sebagai lumbung pangan (padi) yang kemudian berimbas kepada eksploitasi hutan adat, penebangan pohon besar-besaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem yang juga berpotensi akan menghilangkan pangan lokal dan kemudian digantikan dengan beras yang bukan makanan pokok masyarakat Papua.

Kelima, implementasikan Revolusi Mental di Papua yang selama ini tidak diberlakukan.

Keenam, mendesak agar ada keseriusan dari presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

Ketujuh, kami mempertegas agar isu SARA jangan dijadikan alat pembohongan publik di Jayapura, Papua dan di Indonesia pada umumunya.

Kedelapan, mempertegas hukum dalam mengadili oknum-oknum yang dengan sengaja mempropaganda isu SARA dalam sosial budaya di kota Jayapura, Papua dan di Indonesia pada umumnya.

Kesembilan, pemerintah dan pihak keamanan tidak boleh menutup mata dengan oknum-oknum yang sengaja menggunakan isu SARA dalam politik kekuasaan dalam menjaga keamanan.

Tuntutan Rakyat

Simon Petrus Bame, ketua PMKRI Cabang Jayapura, menyatakan, aksi sodaritas hari ini mempertanyakan kembali realisasi dari semua janji Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, rezim Jokowi-JK selama dua tahun memimpin belum memperlihatkan political will bagi rakyatnya di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Orang Papua sudah kenyang dengan bahasa-bahasa manis. Janji dan janji saja. Kunjungan juga kalau tidak menjawab janjinya itu omong kosong. Orang Papua butuh kebijakan nyata. Kapan mau realisasikan janji-janji itu?,” tutur Bame.

Menagih janji-janji tersebut menurutnya merupakan tuntutan rakyat Papua hari ini.

Orator lain senada. “Satu janji saja belum direalisasikan, bagaimana rakyat mau percaya? Presiden harus evaluasi. Bukan datang kasih senang tanpa ada realisasinya. Itu sama saja tipu rakyat,” ujarnya.

Pewarta: Harun Rumbarar
Editor: Mary Monireng