JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM RI mengatakan, demonstrasi merupakan hal yang wajar di negara negara demokrasi seperti Indonesia.
Hal itu disampaikannya terkait rencana demonstrasi pada 4 November 2016 yang akan dilakukan oleh sekelompok komunitas muslim yang bertujuan mendorong proses penegakkan hukum, terkait dugaan ada atau tidaknya tindakan penistaan agama merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi dan negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Demonstrasi merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam menyampaikan (ekspresi) hak kodratia manusia baik pikiran dan perkataan. Demonstrasi juga merupakan salah satu sarana memperjuangkan keadilan ditengah rendahnya kejujuran (fair trial) dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system),” kata Pigai kepada media ini dari Jakarta, Rabu (2/10/2016) kemarin.
Namun, kata dia, kualitas penyampaian harapan, permintaan dan tuntutan para demonstran tidak sekedar dilihat dari ungkapan kata-kata dan dinamika demonstratifnya. Tetapi apakah demonstrasi akan dilakukan secara terpimpin, terkontrol, tertib, aman dan damai.
Menurutnya, tugas negara khususnya kepolisian dan dibantu kesatuan lainnya hanya memastikan adanya jaminan keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
“Kami percaya dan apresiasi pernyataan Panglima TNI atas sikap menjaga kebhinnekaan bangsa dan integritas nasional. Namun sebagai pembela kemanusiaan yang diberi tugas untuk menjaga dan mengawal demokrasi dan hak asasi manusia, saya juga meminta Panglima TNI tetap menjaga agar negara tetap dikelola dalam kedigdayaan sipil (civilian control). Demikian pula Pimpinan Pusat NU, Muhammadyah, Prabowo Subianto juga kepada Presiden yang mempu melakukan berbagai upaya agar demonstrasi berjalan baik dan lancar,” jelas Pigai.
Kata Pigai, sikap bijak dari SBY sebagai mantan Presiden memiliki magnet tersendiri untuk mengujur objektivitas sebagai seorang negarawan yang berada diatas semua golongan. Namun, ia juga menduga ada indikasi pimpinan dari sebuah institusi di negara Indonesia sedang berada di balik gerakan tersebut.
“Kami berharap seluruh kekuatan negara harus bersatu untuk bersikap dan bertindak atas nama negara dan bangsa karena saya menduga ada indikasi pimpinan sebuah institusi negara yang memiliki kemampuan sedang berada dalam gerakan penggalangan massa dengan memiliki niat mengancam kedigdayaan sipil yang telah diperjuangkan oleh kami bersama teman-teman martir yang gugur 16 tahun silam,” ungkapnya tanpa menyebutkan siapa pimpinan institusi yang dimaksudkan.
“Kami mengamati komitmen dari pimpinan ormas Islam dan umat muslim yang akan melakukan demonstrasi secara, aman dan damai serta menolak adanya penyusupan dengan maksud dan tujuan yang melenceng dari tujuan demonstrasi yang menginginkan adanya proses hukum secara jujur dan adil. Salam Demokrasi dan Kemanusiaan!,” pungkas Pigai.
Pewarta: Arnold Belau
