JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Yonas Masoka, orang tua kandung Aristoteles, sopir pribadi Theys Hiyo Eluay, ketua Presidium Dewan Papua (PDP) yang dihilangkan secara paksa sejak tanggal 10 November 2001 oleh Kopassus mengatakan, sudah 15 tahun negara menghilangkan nyawa Aristoteles dan diam seribu bahasa tanpa menyelesaikannya.
“Yang menjadi agenda sendiri bagi saya (pada 10 November 2016) sebagai orang tua kandung Aristoteles, 15 tahun ini sudah cukup lama. Selama 15 tahun itu pula tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, dari presiden ke presiden. Tidak ada perhatian terhadap kasus hilangnya Aristoteles,” ungkap Yonas, ayah kandung Aristoteles kepada wartawan di kantor Elsham Papua, Kamis (11/11/2016) di Jayapura.
Yonas menjelaskan, pembunuhan terhadap Theys Eluay dan penghilangan paksa terhadap Aristoteles Masoka itu sudah terencana. Dan hari ini (10 November 2016) negara merayakan perigatan hari pahlawan di Papua dan Indonesia.
Bagi dia, perayaan hari pahlawan pada 10 November 2001 adalah peringatan hari pahlawan yang paling aneh. Karena biasanya hari pahlawan digelar di halaman terbuka seperti di Imbi atau lapangan Mandala, tetapi tahun 2001 itu dilakukan di Mabes Kopassus karena memang sudah rencanakan rencana jahat.
“Tempat itu sudah dirancang untuk mengeksekusi rencana jahat mereka (Kopassus). Lalu, mereka undang beberapa tokoh, termasuk Theys dan masyarakat di sekitar. Ini sudah diatur. Sehingga setelah itu terjadi pembunuhan kilat terhadap Theys dan penghilangan paksa terhadap anak saya, Aristoteles Masoka,” ungkap Yonas.
Ayah kandung Aristoteles bercerita, sejak tahun 2001 sampai tahun 2008, ia berjuang dengan harapan agar negara memberikan kepastian dan harapan yang pasti tentang nasib anaknya. Namun, kata Yonas, negara tidak pernah memberikan jawaban.
“Saya mulai berjuang untuk membawa kasus ini ke Jakarta dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Itu saya tidak mendapat respon dan perhatian (dari negara). Di Komnas HAM, saya tidak bisa mendapat jawaban dan tidak bisa melaksanakan ini,” ungkapnya menjelaskan.
Ia mengatakan, dirinya mendapat informasi yang menyebutkan bahwa kasus Theys telah selesai. Dan ia pun mempertanyakan kasus penghilangan paksa anaknya, Aristoteles.
“Dan tiba-tiba saya mendapat informasi bahwa ada putusan sidang yang memutuskan bahwa kasus Theys telah selesai. Padahal kasus pembunuhan terhadap Theys dan penghilangan paksa Aristoteles itu satu paket. Jadi, kalau kasus Theys sudah selesai, dalam amar putusannnya, sekarang saya bertanya, lalu kasus Aristoteles bagaimana?” tanya Masoka tegas.
Ia pun mempertanyakan, dia (proses penyelesaiannya) masuk dalam UU mana, dalam hukum pidana mana, UU mana yang bisa dipakai untuk memutuskan hilangnya Aristoteles atau menjelaskan keberadaan Aristoteles kalau Theys sudah selesai?
“Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi satu pergumulan dan beban dalam kehidupan saya sebagai orang tua kandung Aristoteles. Dan saya kira bukan saya sendiri, mungkin di seluruh Tanah Papua, bahwa pelanggaran HAM di Papua sampai dengan hari ini bertumbuh dengan subur,” jelasnya.
Kata dia, yang menjadi perhatian kita semua di Tanah Papua adalah bahwa kasus yang ada di depan mata, semua tahu dan semua sudah lihat, tetapi kok ini tidak bisa diselesaikan.
“Kira-kira yang menjadi persoalan dan hambatan dalam kasus ini apa? Saya juga perlu sampaikan bahwa hukum apa yang dipakai untuk menjerat para pelaku ini, karena semua aktor dan pelaku berkeliaran bebas dan bahkan mendapat pangkat pahlawan serta menjadi penguasan di negara ini,” tegasnya.
Di sini, kata Yonas, kita perlu lihat, akhir-akhir ini suhu persoalan politik dan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua ini makin panas membuat pihak pemerintah ini sibuk. Sehingga membentuk tim penyelesaian HAM di Papua yang menurut orang Papua itu bagus.
Sementara itu, Anum Siregar, direktris Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) mengatakan, baginya tidak adanya niat pemerintah Jokowi untk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua adalah gambaran dari komitmen pemerintahan Jokowi bahwa memang tidak ingin menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua.
“Bagi saya ini menggambarkan tidak seriusnya pemerintah menangani HAM di Papua. Karena ternyata baru saja aktor pembunuh Theys diangkat menjadi kepala BAIS, sebelumnya menjadi gubernur Akmil di Magelang. Juga banyak petinggi-petinggi yang memiliki sejarah buruk terhadap penegakkan HAM diangkat menjadi petinggi-petinggi negara dan kembali berkuasa,” jelasnya.
Menurut Siregar, itu artinya presiden Jokowi tidak serius terhadap penegakkan dan penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk dengan pembentukan tim yang dilakukan oleh Menko Polhukam untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.
“Itu juga keliru. Karena yang mempunyai kewenangan adalah Komnas HAM untuk penyelidikan dan Kejaksaan Agung untuk penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Menko Polhukam tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan itu,” ujar Siregar.
Dikatakan, beberapa gambaran ini menurut saya menunjukkan tidak seriusnya pemerintah dalam proses-proses penyelesaian pelanggaran HAM di Papua oleh pemerintahan Jokowi.
“Kita berharap bahwa kasus penghilangan paksa Aristoteles Masoka dapat dijawab oleh pemerintah Indonesia juga tentang upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain. Juga proses peradilan terhadap kasus Theys Eluay karena ternyata orang yang sudah dipecat kembali memegang kekuasaan,” harapnya.
Pewarta: Arnold Belau
