JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Uskup keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM dituding telah ubah nama dekenat Jayawijaya menjadi dekenat Pegunungan Tengah Jayawijaya secara sepihak.
Tudingan tersebut diungkapkan Tim Peduli Dekenat Jayawijaya (TPDK) yang menilai upaya dari uskup keuskupan Jayapura mengubah nama dekenat Jayawijaya berlebihan karena kebijakannya tak pernah disosialisasikan maupun diumumkan kepada umat Katolik di dekenat Jayawijaya.
Oleh karenanya, TPDK mendesak uskup agar SK perubahan nama dekenat tersebut dicabut. Alasannya, semua umat Katolik di Lembah Baliem menginginkan nama dekenatnya seperti semula, sehingga terus mendesak kepada pihak keuskupan untuk segera mencabut surat keputusan yang dinilai dibuat secara sepihak itu.
Bahkan pada Senin pekan lalu, ratusan umat yang hendak datang bertemu uskup Jayapura, terpaksa dihadang pihak kepolisian dari Polresta Jayapura, Papua dengan alasan, aksi tersebut tak mengantongi STTP dari pihak kepolisian.
“Kami hadang karena adik-adik belum kasih masuk surat ke kepolisian,” ujar mantan Kapolresta Jayapura, Alfred Papare, didampingi sejumlah anggota polisi di Dok 2, Jayapura, Senin (14/11/2016) lalu.
Sementara itu, Marison Tober Sirait, Kapolresta Jayapura, mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan diantara umat dengan uskup Jayapura.
Ia juga berjanji akan mendorong pertemuan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah internal gereja Katolik. “Kami akan fasilitasi pertemuan ini, kalau bisa dalam waktu dekat juga saya bisa hubungi ade-ade,” ujar Sirait.
Tim TPDK mengaku kesal dengan penghadangan oleh pihak aparat yang terlalu intervensi dalam persoalan internal gereja. Hal itu disampaikan oleh Herman Huby selaku ketua tim sambil mendampingi ratusan anggota lainnya.
“Ini persoalan internal gereja, tidak harus polisi palang kami yang mau bicara dengan bapa (Uskup) kami sendiri. Kalau begini kan sama saja memperpanjang proses yang nantinya merugikan kedua belah pihak,” tegas Herman.
Desakan kepada Uskup dan pimpinan keuskupan, kata Agus Pawika, tak akan berhenti sebelum ada jawaban. Menurut Agus, pihaknya akan terus berupaya agar keputusan sepihak yang diambil uskup Jayapura itu dapat diketahui oleh seluruh umat Katolik.
“Jangan berpikir kami akan berhenti pergerakan kami. Kami mau supaya persoalan ini dapat diketahui oleh semua umat apa dan maksud perubahan nama yang dilakukan oleh elit pimpinan gereja. Oknum tersebut melanggar darah, keringat dan usaha keras orang tua dan leluhur kami yang memberi nama dekenat Jayawijaya,” ujarnya.
Lanjut Agus, “Kami dorong masalah ini sampai ada perubahan seperti semula baru bisa berhenti. Kalau Bapak uskup tidak kembalikan nama dekenat seperti semula, kami akan terus bergerak dan tuntut sampai berhasil.”
Seperti dilansir tabloidjubi.com, dikonfirmasi terpisah, Vikaris Jenderal (Vikjend) Keuskupan Jayapura, Pater Yulianus Mote, Pr, mengatakan, pergantian nama dekenat tersebut sudah demokratis.
“Memang ada usulan dari masyarakat untuk menggantikan nama Dekenat Jayawijaya berubah nama menjadi Dekenat Pegunungan Tengah. Surat tersebut juga sudah masuk ke Uskup Jayapura, namun Bapa Uskup Jayapura malah mengembalikan ke umat se-Dekenat Jayawijaya dan juga para Pastor Paroki di sana, apakah mau diubah namanya atau tidak,” jelas Pater Yuli.
Menurutnya, melalui hasil rembuk, perwakilan dari umat dan Pastor Paroki sepakat bahwa nama Dekenat Jayawijaya diubah menjadi Dekenat Pegunungan Tengah.
“Alasannya jelas, bahwa kalau namanya masih tetap Dekenat Jayawijaya hanya wilayah Lembah Baliem. Kalau Dekenat Pegunungan Tengah, maka akan luas, jadi bukan hanya Lembah Baliem saja,” imbuhnya.
Terkait ketiadaan respons Keuskupan terhadap permintaan Tim Peduli Gereja Katolik Dekenat Jayawijaya, Pater Mote malah mempertanyakan asal-usul Tim Peduli tersebut.
“Nah, teman-teman yang datang dan mempertanyakan pergantian nama, apakah mereka datang dari tokoh-tokoh agama, adat atau mahasiswa. Kalau mahasiswa, apakah mahasiswa murni atau ada udang di balik batu?” ujarnya mempertanyakan.
REDAKSI
