JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Umat Katolik masih ada banyak. Terserah kamu mau jadi apa,” tegas Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM., uskup Keuskupan Jayapura kepada umat Katolik dari dekenat Jayawijaya yang datang menemuinya di kantor Keuskupan dalam rangka protes perubahan nama dekenat Jayawijaya menjadi dekenat pegunungan tengah yang diduga dilakukan secara sepihak oleh pihak keuskupan.
Menurut uskup Leo, nama dekenat Jayawijaya diubah menjadi dekenat pegunungan tengah dengan alasan untuk mencakup daerah-daerah pemekaran baru yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua.
“Perubahan nama dekenat itu dilakukan untuk mencakup daerah atau kabupaten pemekaran baru di pegunungan tengah. Selain itu untuk bantu umat di (daerah kabupaten) pemekaran baru yang selama ini mengalami kendala untuk meminta bantuan kepada pemerintah untuk kepentingan bersama (bonnum commune). Sehingga surat keputusan atas perubahan nama dekenat tersebut tidak akan cabut lagi,” tegas uskup Leo pada pertemuan di kantor keuskupan Jayapura bersama Tim Peduli Gereja Katolik Dekenat Jayawijaya beberapa hari lalu.
Sementara itu, ketua tim peduli gereja katolik dekenat Jayawijaya, Herman Hubi menegaskan, pihaknya tidak akan pernah berhenti dan membiarkan persolan ini begitu saja, melainkan akan terus menerus mendorong sampai nama dekenat tersebut dikembalikan seperti dulu.
Kata dia, tim menilai bahwa perubahan nama ini sangat bertentangan dengan geografis gereja, kemajuan gereja katolik dan banyaknya umat di daerah Baliem.
“Kalau pegunungan tengah berarti dekenat pegunungan bintang dan keuskupan Timika juga masuk. Kalau bapak uskup mempertahankan nama, berarti juga uskup mau melestarikan stigma orang gunung itu identik dengan pengacau dan penjahat. Jadi, yang jelas kami sebagai generasi umat yang akan menghadapi dari pada dampak perubahan nama dekenat ini tidak mau stigma ini terus dibawa dalam gereja katolik Jayawijaya,” tegas Hubi di hadapan bapa uskup yang didampingi Vikjen keuskupan Jayapura, Pater Yulianus Bidau Mote, Pr.
Lanjut Hubi, “Kami berikan waktu kepada bapa uskup Jayapura kurang lebih satu minggu. Kalau bapa uskup tetap mempertahankan prinsip, maka kami akan terus maju dan bergerak sampai surat keputusan kembali dicabut.”
Pergantian nama dekenat Jayawijaya, menurut Markus Aropa, ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Katolik Dekenat Jayawijaya (IPMPKDJ), bukan aspirasi umat setempat.
Markus meminta uskup agar menerima aspirasi umat dan terima permohonan untuk cabut surat keputusan yang dinilai sepihak itu. “Uskup setidaknya mendengarkan suara umat, kami ini hamba. Tidak boleh seenaknya ubah nama begitu saja,” katanya.
Juga, Wempi Asso menegaskan, perubahan nama tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, bukan aspirasi umat pribumi dekenat Jayawijaya. Hal ini tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Katanya, karena nyata-nyata sudah melanggar hak-hak umat katolik dekenat Jayawijaya.
“Perubahan nama ini diusulkan oleh salah seorang pastor non asli suku Hubula. Ya, tentu kami tidak bisa membiarkan orang lain dan dari daerah lain datang ubah nilai kearifan gereja termasuk nama dekenat Jayawijaya seenaknya,” kata Wempi Asso.
Asso menambahkan, tidak mungkin dan tidak berani sekali kami orang suku Hugula atau Papua pada umumnya keluar di luar Papua baru berani melakukan tindakan apalagi merubah nama seperti ini.
Dikatakan, pihaknya akan terus menunggu sampai satu minggu, kalau tidak ada respon lagi tanpa bosan-bosan akan berdatangan terus di kantor keuskupan Jayapura. Bahkan akan mobilisasi massa dan akan palang di dekenat Jayawijaya dalam waktu yang tak tentu.
“Kami berharap, perubahan nama dekenat yang dimeteraikan dengan darah, keringat dan pengorbanan orang tua dapat dikembalikan seperti semula,” tegasnya.
REDAKSI
