Enam Ribuan Rakyat Papua Duduki Kantor DPRD Wamena Peringati Hari HAM 

293
Ribuan rakyat Papua Barat yang dimotri KNPB duduki Kantor DPRD Jayawijaya.

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Halaman kantor DPRD kabupaten Jayawijaya berubah menjadi lautan manusia. Ribuan massa rakyat Papua memadati halaman kantor DPRD Jayawijaya dalam rangka memperingati hari HAM Internasional dan mendesak intervensi Internasional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di tanah Papua.

Dominikus Sorabut, sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) menjelaskan, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM Internasional.  Dengan demikian pada hari ini rakyat Papua sebagai korban pelanggaran HAM mendesak PBB dan Indonesi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.

“Hari ini adalah hari HAM internasional sehingga  kami  masyarakat Papua ikut  merayakannya. Kami orang Papua  merasakan penderitaan, penindasan dan pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1961 sampai sekarang. Dalam rangka itu, kami meminta pertanggungjawaban negara kolonial Indonesia dan PBB untuk menyelesaikan masalah HAM Papua.  Kami lakukan ini sebagai bentuk tekanan pemerintah indonesia dan PBB segera melihat pelanggaran HAM di tanah papua,” jelas Sorabut di hadapan ribuan rakyat Papua di Wamena, pada Sabtu (10/12/2016) kemarin.

Surabut menyebutkan, pelaggaran HAM di Papua yang terjadi pada masa Otsus dimulai dengan penculikan dan pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay,  pada 10 November 2001 oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya, sambung dia, rentetan peristiwa kekerasan lain seperti 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003 Peristiwa Wamena Berdarah; 16 Maret 2006 Peristiwa Uncen Berdarah; 9 Agustus 2008 pembunuhan kilat Opinus Tabuni di Hari Pribumi Internasional; 3 Agustus 2009 pembunuhan kilat Yawan Yaweni di Yapen; 16 Desember 2009 pembunuhan Kilat Kelly Kwalik di Timika; 19 Oktober 2011 peristiwa Kongres Rakyat Papua ke-III di Jayapura; 13 Juni 2012 Peristiwa pembunuhan kilat Mako Tabuni di Jayapura; 18 Desember Pembunuhan Kilat Hubertus Mabel di Wamena; 08 Desember 2014 pembunuhan anak anak sekolah di Paniai dan banyak peristiwa kekerasan lain yang terjadi di Papua Barat.

Lihat: Foto: Ribuan Rakyat Papua Duduki Kantor DPRD Jayawijaya

Simoen Dabi, ketua KNPB wilayah Laapogo dan koordinator lapangan aksi tersebut menjelaskan, untuk aksi peringati hari HAM seduni wilayah Lapago dipusatkan di Wamena. Himbauan sudah disebarkan sejak aksi pada tanggal 1 Desember lalu.

“Kami pusatkan kegiatan di Wamena. NRFPB, WPNCL dan WPNA yang melakukan aksi bersama di hari ini. Kami mobilisasi massa dari beberapa titik kumpul, yaitu Pasar Baru, Pasar Sinakma dan Pasar Wouma. Kegiatannya sendiri dilakukan sejak pukul enam pagi hingga pukul 1 siang waktu Papua. jadi kami bikin hanya enam jam saja,” terang Dabi kepada suarapapua.com di Wamena, Papua.

Dabi menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan selma enam jam lebih  tersebut melibatkan berbagai pihak. Ia mengapresiasi kerja sama dari semua pihak dan rakyat Papua yang sudah ditunjukkan untuk melakukan perlawanan dengan damai.

“Kegiatan ini kami libatkan semua komponen,  dari LSM, tokoh adat, perempuan, tokoh gereja, mahasiswa, Tapol/Napol. Ini kami lakukan untuk lihat kembali situasi HAM di tanah  papua yang dilakukan oleh aparat negara. Maka kami tiga faksi bersar yang ada di wilayah Lapago pegunungan tengah melakukan aksi bersama,” terangnya.

Salah satu orator perwakilan perempuan, dalam orasinya mengatakan, perempuan Papua tidak melahirkan anak untuk dibunuh, disiksa, dianiaya dan ditembak secara paksa oleh negara Indonesia. Anak-anak yang dilahirkan perempuan Papua selalu menjadi korban dari aparat. Perempuan Papua ingin hidup bebas dan melahirkan anak dengan bebas untuk masa depan tanah Papua.

“Kami di tanah papua sudah lama menderita di tanah sendiri jadi kami ingin hidup sendri.  Kami harap PBB bisa melihat kami dari lebih dekat pelangaran ham yang terjdi di tanah papua. Kami perempuan papua terlalu banyak melahirkan anak tetapi knp kita melahirkan hanya untuk dibunuh,” kata seorang orator perwakilan kaum perempuan.

Engelbert Sorabut, tokoh Dewan Adat Papua di Baliem, saat membacakan pernyataan sikap di di hadapan ribuan massa rakyat Papua mengatakan, rakyat Papua mendesak Presiden Joko Widodo agar secara terbuka memenuhi dan memfasilitasi Tim Pencari Fakta dari PBB datang ke Papua Barat sesuai hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang 71 dan Sidang Dewan HAM PBB tahun 2016.

“Ini untuk menjaga kewibawan Indonesia sebagai negara yang menjungjung tinggi HAM dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Soroton dan desakan internasional yang terus berdatangan menandakan bahwa Indonesia telah gagal menjamin masa depan rakyat Papua Barat, karena masih terjadi kekerasan aparat militer dan sipil terhadap Rakyat Papua untuk menutupi ruang demokrasi dan ruang kebebasan hak menentukan nasib sendiri atas aneksasi politik 1961 di Tanah Papua,” katanya.

Dari pantauan media ini, ribuan massa rakyat Papua memadati halaman kantor DPRD kabupaten Jayawijaya. Karena massa terus membludak, sebagian rakyat Papua menduduki Jln. Yos Sudarso. Aspirasi yang dibawah rakyat Papua diterima oleh 11 anggota DPRD kabupaten Jayawijaya, Papua.

 

Pewarta: Oktopina Surabut

Editor: Arnold Belau