GKI Tanah Papua Akui Forum Presbiter karena Menganut Sistem Presbiterial Sinodal

1
3983

WAMENA,SUARAPAPUA.com — Dicky Kapisa, Ketua Presbiter se-Klasis GKI Balim Yalimo menyatakan, melihat kondisi Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua yang belakangan ini mengalami degradasi kepemimpinan perlu diperjuangan demi menciptakan suasana yang baik.

Termasuk kata Kapisa, memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai tudingan penyelewengan dana keagamaan yang diduga dilakukan oleh pimpinan di aras Sinode GKI di Tanah Papua yang diberitakan salah satu media lokal di Papua per tanggal 18 Januari 2017.

“Setelah kami melihat pemberitaan di koran Cepos mengenai dugaan penyelewengan dana di aras Sinode GKI di Tanah Papua, kami sebagai presbiter, penatua jemaat, majelis dan tua-tua gereja GKI di Tanah Papua perlu memberikan tanggapan lebih lanjut,“ kata Dicky Kapisa kepada wartawan di gedung Gereja GKI Lachai Roi Hom-Hom Wamena, Papua, Sabtu (21/1/2017).

Ia juga menyesalkan mengenai pengakuan seorang pimpinan gereje GKI di Tanah Papua bahwasanya tidak mengakui forum-forum pimpinan sinode jaman lampau, bahkan Presbiter dan tua-tua gereja yang sementara memperjuangkan agar GKI di Tanah Papua lebih baik lagi

“Memang beberapa waktu yang lalu atas suasana ini kami dari Klasis GKI Balim Yalimo sebagai Presbiter mewakili dari 62 jemaat sebagai bagian dari memperjuangkan hal yang terjadi di kepemimpinan sinode GKI turun ke Sinode GKI di Jayapura untuk rekonsiliasi, tetapi kami tidak ditemui, bahkan niat baik rekonsiliasi kami yang kedua kali pun tidak diterima,” kata Kapisa.

ads
Baca Juga:  ULMWP: Selamat Jalan Tuan Lukas Enembe, Pemimpin dan Tokoh Peradaban Papua

Sementara soal tidak mengakuinya Forum Presbiter oleh pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua ditanggapi Pdt. Judas Meage, Ketua Klasis GKI Balim Yalimo. Katanya, Presbiter memang lahir karena ada sesuatu tentang mekanisme organisasi GKI di Tanah Papua dan gerakan Presbiter ini terjadi atas inisiatif para tua-tua gereja masa lalu yang pernah jabat BP Am Sinode GKI di Tanah Papua dan juga para majelis jemaat.

Karena itu kata Pdt. Meage, jika Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengatakan bahwa Forum Presbiter itu ilegal sebenarnya tidak benar, karena sistem gereja ini menganut sistem Presbiterial Sinodal, artinya semua keputusan itu dari bawah (Jemaat atau presbiter).

“Sidang-sidang yang dilakukan ini juga bisa dihadiri mereka-mereka (Presbiter) ini, karena itu kita juga tidak bisa menyangkal itu. Pernyataan (di media) itu juga memutarbalikan fakta atau sistim yang berlaku di GKI di Tanah Papua, karena itu kita hanya meluruskan bahwa saudara-saudara, teman-teman presbiter ini adalah yang ada di tata gereja atau sistim gereja GKI di Tanah Papua yang berlaku,” ungkap Pdt. Meage.

Baca Juga:  Pemkab Lanny Jaya Bersama Berbagai Pihak Deklarasikan Pemilu Damai

Ia mengatakan, ada banyak hal di kepemimpinan ini yang melangkahi aturan sesunguhnya dan hal itu mestinya tidak perluh ada, karena sistim gereja (GKI Tanha Papua) sudah jelas bahwa sistim kolektif kolegia bukan hanya seseroang menjadi kepala lalu menentukan sesuatu, termasuk anggaran. Semestinya semua keputusan dilakukan setelah duduk bersama.

Oleh karena itu kata Meage, untuk memperbaki semua yang berlaku selama ini pihaknya di klasis mendukung forum Presbiter. Biarkan mereka (Presbiter) ini menyuarakan, karena itu soal kebenaran dan keadilan, supaya ke depan ada transparansi pengelolaan keuangan yang jelas.

“Kedepan kami butuh pemeriksaan atau audit secara independen, karena ini era emas gereja ini untuk mendukung keterbukaan. Sumber-sumber yang diberikan itu bukan hanya tingkat sinode, tetapi aras klasis juga kami mendapatkannya. Bantuan yang diberikan ini kita biasa bilang berkat, tetapi mempergunakan ini semaunya saja,” terangnya.

Baca Juga:  Pemerintah Dituding Aktor Perampas Tanah Adat Papua

Selain itu ia mengakui bahwa dukungan yang pihaknya berikan ini juga didukung oleh sejumlah klasis GKI lain di Tanah Papua. Intinya katanya, pihaknya tidak menfonis seseorang, tetapi ini berlaku atas semua orang.

“Ya kita tidak harus berbantah-bantah dan membenarkan diri, tetapi menerima kenyataan dan memberikan peluang bagi Presbiter bicara,” ujarnya.

Selain itu Pdt. Donal Hehanusa, Anggota Presbiter se-Klasis Balim Yalimo menegaskan bahwa pihaknya ada hingga saat ini untuk menjaga GKI di Tanah Papua.

“Siapa pun yang ingin menghancurkan gereja ini, kami ada untuk menjaga gereja ini supaya tetap satu di atas tanah ini. Jadi apapun yang kami sampaikan tidak dalam konteks memecah belah gereja ini, tetapi karena sayang gereja untuk terus menjaga GKI di Tanah Papua ini satu,” pungkas Pdt. Donal.

 

Pewarta : Elisa Sekenyap

 

 

 

 

 

Artikel sebelumnyaPentingnya Menyebar Informasi HIV dan AIDS, YUKEMDI Latih 45 Relawan Adat di Jayawijaya
Artikel berikutnyaTim Kerja ULMWP: ULMWP dan Indonesia Setara di MSG