Oleh: Benediktus Goo)*
Dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017, rakyat Dogiyai yang adalah pemilik suara menjadi multi korban dari aparat keamanan dengan sandi kegiatan sweeping.
Belakangan ini di Kabupaten Dogiyai ada dua isu trend besar yang selalu rakyat Dogiyai bicarakan dimana-mana. Di setiap kumpulan masyarakat dimana saja mereka berada, mereka terus membicarakan, mendiskusikan atau bercakap-cakap tentang dua isu tersebut. Isu trend pertama adalah tentang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati. Isu trend yang kedua adalah sweeping atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Gabungan (Polisi dan Brimob).
Dalam isu yang pertama, masyarakat Dogiyai selalu membicarakan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mereka dukung. Juga menceritakan tentang segala keburukan calon kandidat yang mereka tidak dukung. Yang kedua, masyarakat selalu membicarakan tentang sweeping yang dilakukan oleh Tim Gabungan tersebut.
Dari kedua isu trend tadi, penulis hanya mengulas seputar sweeping dari Tim Gabungan selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini.
Kita tidak dapat menyangkal bahwa aksi sweeping atau pemeriksaan yang telah dan sedang dilakukan oleh Tim Gabungan itu sudah menjelang bulan yang kelima. Kegiatan sweeping sudah dimulai sejak September 2016 hingga kini. Kita tidak tahu sampai kapan sweeping ini akan berakhir.
Dalam artikel ini penulis menguraikan fakta Sweeping Tanpa Arah, dan yang kedua adalah dampak dari sweeping.
Sweeping Tanpa Arah
Sweeping itu tugas Polisi dan Brimob untuk mengamankan rakyatnya. Dalam proses sweeping, sebenarnya tidak ada yang salah karena kita diamankan untuk hidup aman dan damai antar sesama manusia dengan mengutamakan keselamatan hidup yang aman dan damai.
Namun fakta yang terjadi di kabupaten Dogiyai selama 5 bulan terakhir, Tim Gabungan telah melakukan berbagai aksi sweeping terhadap masyarakat setempat. Penulis menyebutnya “Sweeping Tanpa Arah”.
Dari data lapangan, dalam Sweeping Tanpa Arah itu terjadi berbagai aksi pemeriksaan.
- Alat Tajam
Selama lima bulan, setiap pagi mulai pukul 07:00 – 09:30, tepatnya di atas Jembatan Kali Tuka, Tim Gabungan aktif memeriksa segala bentuk alat tajam terhadap masyarakat dan Aparat Sipil Negara (ASN) yang berpakaian dinas sekalipun.
Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan adalah menyuruh masyarakat untuk membuka tas, noken, saku baju, celana, jok motor dan mobil, kemudian mengambil semua alat tajam yang ada. Alat tajam yang diperiksa seperti silet, cuter, pisau, parang, sabit, kampak, kartapel, dan anak panah.
Dari ratusan kasus, penulis hanya menguraikan dua kasus saja, sebagai berikut:
Kasus 1
Hari Rabu, 14 Desember 2016 tepat jam 08:00 WIP, Jhon Pigome yang tinggal di komplek aula Pemda Dogiyai di Moanemani, pergi membeli silet di kios yang berdekatan dengan Jembatan Kali Tuka. Jhon Pigome butuh silet karena hendak mencukur kumis, sebab polisi melarang berkumis panjang.
Ketika sedang pulang ke rumah, Jhon menjadi sasaran sweeping hingga kedapatan silet yang isi di dalam kantung plastik. Silet tersebut diambil polisi.
Kasus 2
Hari Selasa, 10 Januari 2017, salah satu pemuda dari Kabupaten Deiyai, marganya Pekei yang hendak ke Kabupaten Nabire menggunakan Sepeda Motor. Setibanya di Dogiyai, pemuda itu diperiksa dan kedapatan pisau. Ia memberitahukan kepada Polisi dan Brimob, bahwa ini hanya jaga diri karena hendak turun ke Nabire menggunakan kendaraan motor.
Tim Gabungan memukulnya babak belur sampai giring dia ke Polsek Moanemani. Pada Pukul 15:00 WPB, ia dipulangkan ke rumah. Setibanya di rumah, Pukul 16:00 WPB pemuda itu meninggal dunia.
- Atribut Papua Merdeka
Selain sweeping alat tajam, Tim Gabungan juga terus memeriksa handphone dan laptop. Bila dalam handphone dan laptop kedapatan gambar Bintang Kejora, edit-editan Bintang Kejora, lagu-lagu Papua, berita-berita Papua, video tentang Papua, foto berbau Papua, masyarakat yang selalu mengenakan pakaian tentang Papua, tokoh Papua, dll, semuanya disita aparat keamanan.
- Aktivis HAM
Bagian yang ketiga tentang aktivis HAM ini tidak hanya saat sweeping, tetapi setiap hari dan dimana mereka berada selalu mereka kejar. Ruang gerak bagi aktivis HAM di Dogiyai dipersempit. Hak untuk hidup bebas dan ruang untuk berekspresi bebas di muka publik atau masyarakat sangat tertutup. Kondisi Dogiyai saat ini seakan hidup dalam Orde Lama dan Orde Baru.
- Rambut Gimbal
Sweeping yang keempat ini agak aneh, tetapi nyata bahwa dalam kegiatan sweeping itu jika kedapatan masyarakat yang kumisnya panjang dan rambutnya gimbal ditahan dan diinterogasi Polisi dan Brimob. Apabila ada balasan dari masyarakat, berarti dipukul babak belur hingga berdarah.
- Uang
Pasar utama di Kabupaten Dogiyai itu terletak di Moanemani, sehingga pusat pembelanjaan juga terjadi di Pasar Moanemani. Semua transaksi barang harus menggunakan uang untuk membeli barang. Masyarakat yang datang ke Pasar Moanemani harus membawa uang dalam dompet mereka agar pulang membawa dengan hasil belanjaan, tetapi Polisi dan Brimob di Dogiyai ini sangat aneh. Semua uang yang dibawa masyarakat untuk belanja barang pun diambil Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja di Dogiyai.
- Sweeping Orang Mabuk
Tahun 2016 merupakan tahun korban Minuman Keras (Miras) di setiap minggu akibat minuman alkohol oplosan. Penjual minuman oplosan tersebut dilindungi mati oleh Polisi dan Brimob yang bertugas di Dogiyai, sementara pemuda pemuda asli Dogiyai yang mengkomsumsi Miras ditembak mati di tempat seolah-olah pemuda-pemuda asli Dogiyai itu binatang.
Dalam tahun 2017 bulan pertama saja sudah puluhan pemuda Asli Dogiyai yang mengkomsumsi Miras ditembak mati dan dipukul babak belur di jalan raya.
Dampak
Dari empat jenis sweeping yang dilakukan Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja, tentu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di Dogiyai. Kondisi hidup masyarakat Dogiyai saat ini tiada hari tanpa tangisan, pertumpahan darah karena ditembak mati dan traumatik, sehingga hak hidup untuk bebas dan aman itu tidak terjamin.
Sementara dalam sweeping tidak terlihat keamanan untuk Pilkada dan pemeriksaan SIM dan STNK bagi pengguna kendaraaan bermotor dan mobil, yang seharusnya Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja mengamankan Pilkada dan tertibkan motor atau mobil di Dogiyai. Karenanya penulis memberi nama “Sweeping Tanpa Arah”.
Segala jenis sweeping telah diterapkan di Dogiyai oleh Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja, kecuali pengamanan Pilkada dan penertiban kendaraan roda dua dan empat. Dari 6 jenis sweeping itu telah mengorbankan masyarakat Dogiyai. Korban yang masyarakat Dogiyai alami adalah korban nyawa, korban barang, korban uang dan masyarakat dipukul di tempat hingga dipulangkan ke rumah dalam keadaan sakit, berdarah, luka-luka, bahkan meninggal dunia.
)* Penulis adalah Koordinator Solidaritas Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Dogiyai
